HUKUM YANG TIDAK DIPATUHI TETAPI TETAP DIPERTAHANKAN: ANALISIS SOSIOLOGIS TERHADAP KESENJANGAN ANTARA LEGITIMASI REGULASI, KESADARAN HUKUM, DAN PRAKTIK SOSIAL MASYARAKAT INDONESIA
DOI:
https://doi.org/10.69957/cr.v6i06.3155Keywords:
Legitimasi Regulasi, Kesadaran Hukum, Kepatuhan Hukum Praktik Sosial, Sosiologi HukumAbstract
Penelitian ini membahas kesenjangan antara legitimasi regulasi, kesadaran hukum, dan praktik sosial masyarakat Indonesia, khususnya dalam kondisi ketika suatu peraturan tetap berlaku secara formal, tetapi tidak diikuti dengan kepatuhan dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor sosiologis yang menyebabkan kesenjangan tersebut serta mengkaji implikasi keberlanjutan regulasi yang tidak dipatuhi terhadap fungsi hukum sebagai instrumen pengendalian sosial. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pembahasan menggunakan teori living law dari Eugen Ehrlich, teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, serta konsep kesadaran hukum Soerjono Soekanto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan antara keberlakuan hukum dan kepatuhan masyarakat dipengaruhi oleh ketidaksesuaian norma hukum dengan realitas sosial, kebiasaan masyarakat, budaya hukum, serta inkonsistensi penegakan hukum. Keberlanjutan regulasi yang tidak dipatuhi berpotensi melemahkan fungsi pengendalian sosial, menormalisasi pelanggaran, dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Oleh karena itu, evaluasi regulasi perlu mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat serta didukung penegakan hukum yang konsisten dan berkeadilan.
References
Indonesia, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Wicaksono, Han, M. Perang Melawan Politik Uang: Peran Pengendalian Sosial dalam Demokrasi Indonesia. Lamongan: Detak Pustaka, 2026.
Angraeni, Mamonto A., Girsang H. Cerdas Hukum: Memahami Hukum dalam Kehidupan Sehari-hari. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
Wardono, H. Penindakan Rokok Ilegal dan Kepatuhan Cukai Pelaku Usaha Mikro Perspektif Sosio-Legal. Gresik: Global Kreatif Media, 2026.
Putri, N. A., Selviani Evi. Dimensi Hukum dalam Kebijakan Publik (Dari Perumusan hingga Evaluasi Kebijakan). Lampung: Cipta Media Publishing, 2026.
Margono Rudi. Kontrol Sosial yang Gagal: Akar Kejahatan dalam Struktur Masyarakat (Kriminologi-Teori Sosial). Jakarta: Profesor Rudi Margono, 2026.
Anwar, R. “Integrasi living law dalam hukum pidana nasional: Antara kepastian hukum dan pluralisme hukum adat”. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) 7(2) (2026).
Haeruddin, M., Amil, S. (2026). “Positivisme dan Realisme Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia: Antara Kepastian Normatif dan Keadilan Sosial”. Journal of Sharia, Law, and Economics, 1(1) (2026): 1-8.
Roqiiqulqolby, A., Kurniawati, I., Priatama, R. B. “Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Ekonomi Korupsi di Indonesia Berdasarkan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman”. Jurnal Hukum Pidana, 2(1) (2026): 1-16.
Sutami, P., Austin, D. “Hambatan Sosial dalam Pemanfaatan Mekanisme Hukum Formal oleh Masyarakat”. Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, 3(4) (2025).
Ari, E. A., Sugiarto, A., Sudrajad, Y., Rasiwan, I., dan Triestanto, J. “Pengaturan living law dalam KUHP nasional: Antara pengakuan hukum adat dan kepastian hokum”. Jurnal Kolaboratif Sains, 9(1) (2026).
Widjaja, G., Sijabat, H. “Pengesahan Undang-Undang Kesehatan: Kajian Regulasi Dan Tantangan Implementasi”. Jurnal Kesehatan, 3(5) (2025).
Putro, D. E., Wijaningsih, D., dan Mahfud. “Kesadaran Hukum Pedagang Kaki Lima (PKL) Terhadap Pelanggaran Penggunaan Lokasi Usaha di Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang”. Progressive Law and Society, 3(2) (2025).
Astuti, S. “Legalitas Kebijakan Beasiswa Daerah Sebelum Pembentukan Peraturan Daerah:
Analisis Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Kabupaten Kotawaringin Barat”. Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa, 4(3) (2026).
Bahri, R. A. “Dari Toleransi Ke Resistensi: Analisis Kriminologi Terhadap Budaya Korupsi Dan Implikasinya Bagi Kebijakan Daerah Di Kota Tasikmalaya”. Jurnal Penelitian Hukum Galunggung, 3(1) (2026).
Muttaqin, F. A., Saputra, W. “Budaya hukum malu sebagai nilai vital terwujudnya kesadaran hukum masyarakat”. Al-Syakhsiyyah: Journal of Law and Family Studies, 1(2) (2019).
Safitri, U., Amanda, R. “Peran Kebudayaan dalam Membentuk Persepsi dan Orientasi
Masyarakat terhadap Hukum di Indonesia: Studi tentang Nilai Lokal, Legitimasi, dan Praktik Sosial”. Journal of Law and Social Change Review, 4(01) (2025).
Awalokita, S. “Kenakalan Remaja di Era Digital: Media Sosial, Identitas Diri, dan Normalisasi Perilaku Menyimpang”. Jurnal Legalitas, 4(1) (2026).
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Alifya Putri Azahra; Asmak Ul Hosnah; Hotma P. Sibuea

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
The formal legal provisions for accessing digital articles of this electronic journal are subject to the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC BY-SA) license, which means that the COURT REVIEW Journal, e-ISSN: 2776-1916 has the right to store, change formats, manage in databases, maintain and publish articles without asking permission from the Creator as long as the Creator's name is maintained as the Copyright owner.





