HUKUM SEBAGAI SARANA REKAYASA SOSIAL PERSPEKTIF SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE DAN HUKUM PROGRESIF

Abstract

Penelitian ini menganalisis perbedaan konseptual antara sociological jurisprudence Roscoe Pound dan hukum progresif Satjipto Rahardjo dalam memahami hukum sebagai sarana rekayasa sosial, serta merumuskan sintesis yang relevan bagi pembangunan hukum Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual, historis, dan perundang-undangan. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penelusuran asumsi teoretis, perbandingan konseptual, dan evaluasi terhadap implikasinya dalam konteks Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pound menekankan penataan dan penyeimbangan kepentingan melalui hukum yang efektivitasnya dinilai berdasarkan penerapannya dalam masyarakat (law in action), sedangkan Rahardjo menekankan orientasi hukum pada manusia, keadilan substantif, dan keterbukaan penafsiran terhadap konteks sosial. Perbedaan keduanya terletak terutama pada penekanan terhadap perencanaan perubahan melalui institusi hukum dan koreksi terhadap penerapan hukum dalam perkara konkret. Di Indonesia, adaptasi pemikiran Pound melalui teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja memberikan landasan bagi penggunaan perundang-undangan sebagai instrumen pembaruan masyarakat, tetapi berisiko menjadi instrumentalisme kekuasaan apabila tidak disertai kriteria perubahan yang jelas, partisipasi publik yang bermakna, dan evaluasi independen. Sebaliknya, hukum progresif menawarkan koreksi terhadap formalisme, tetapi memerlukan akuntabilitas argumentatif untuk mencegah kesewenang-wenangan dan ketidakpastian hukum. Penelitian ini mengusulkan rekayasa sosial yang dialogis melalui pembagian fungsi legislasi untuk perubahan struktural dan peradilan untuk koreksi kontekstual, dengan tetap menjamin kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, partisipasi publik, dan pertanggungjawaban institusional. Sintesis ini menempatkan hukum sebagai instrumen perubahan sosial yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus terkendali oleh prinsip keadilan dan akuntabilitas.