ANALISIS PENGATURAN DAN PENERAPAN MEKANISME KEADILAN RESTORATIF DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
STUDI DI PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS IA KHUSUS
DOI:
https://doi.org/10.69957/cr.v6i06.3047Keywords:
Keadilan Restoratif, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Bandung, Penerapan HukumAbstract
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk pertama kalinya mengatur Mekanisme Keadilan Restoratif (MKR) secara formal dan lebih terintegrasi dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan MKR dalam UU No. 20 Tahun 2025 serta menilai kesesuaian penerapannya di Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan Panitera Muda Hukum dan staf Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, serta analisis terhadap register dan dokumen perkara pada periode Februari hingga Mei 2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 20 Tahun 2025 telah memberikan pengaturan MKR yang lebih komprehensif dibandingkan pengaturan sektoral sebelumnya. Meskipun demikian, penerapannya masih menghadapi kendala administratif, khususnya terkait jangka waktu penetapan sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (2), karena proses verifikasi kelengkapan berkas menyebabkan beberapa permohonan melebihi batas waktu tiga hari. Selain itu, penerapan MKR pada tahap penuntutan dan persidangan belum menunjukkan perkembangan yang signifikan, terutama karena karakter mekanisme yang berjenjang dan masih rendahnya penerimaan terdakwa terhadap penyelesaian secara restoratif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan MKR di Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun masih memerlukan penguatan koordinasi antarlembaga, penyempurnaan prosedur administrasi, dan peningkatan sosialisasi agar pelaksanaannya lebih efektif.
References
Akbar, M. F. (2021). Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai pancasila. Justitia Et Pax, 37(1), 85–101.
Arief, B. N. (2008). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Kencana.
Basani, N. N. R. dan C. S. (2025). Kepastian Hukum Alasan Kemanusiaan Sebagai Dasar Pertimbangan Para Pihak Dalam Melakukan Restorative Justice Legal. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis., 6(12), 1–32.
Maulana Irvana, & Agusta Mario. (2021). Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia. Datin Law Jurnal, 2(II), 46–70.
Muh Hajoran Pulungan, M. S. (2026). Restorative Justice dalam KUHAP Baru: Antara Kepastian Hukum dan Diskresi Aparat Penegak Hukum Restorative. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 26(3), 517–538.
Muladi. (1995). Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Pangestu, S. D., Pranata, W., Tanjung, R. B., Ardianza, H., & Syamsiah, S. (2025). Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. AKSIOMA : Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi, 2(12), 2767–2772. https://doi.org/10.62335/aksioma.v2i12.2121
Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, 1 (2020).
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, 1 (2024).
Radbruch, G. (1910). Einführung in die Rechtswissenschaft (Pengantar Ilmu Hukum). Quelle & Meyer.
Rahardjo, S. (2009). Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. Kompas.
Soekanto, S. (1983). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Rajawali Pers.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 Dan KUHAP 2025.
Syafrizal Tanjung, A., & Fifaldi Harahap, J. (2024). Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation is licensed under an Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) Restorative Justice Regulations in Reforming Criminal Procedure Law. Journal of Humanities and Social Sciences Innovation, 4(1), 2775–6165. https://doi.org/10.35877/454RI.daengku2359
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (2023). 1–345.
Wibowo, A., & Srijadi, Y. K. (2023). Peranan Kepolisian dalam Penyelesaian Perkara Pidana melalui Mekanisme Restorative Justice. Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, 22(2), 19–28. http://paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/view/286%0Ahttp://paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/download/286/192
Wibowo, R. H. (2021). Pendekatan Keadilan Restorative Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Jurnal Hukum Progresif, 9(2), 146–157. https://doi.org/10.14710/jhp.9.2.146-157
Zulfa, E. A. (2009). Keadilan Restoratif. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Fuja Sira Oktapiani

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
The formal legal provisions for accessing digital articles of this electronic journal are subject to the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC BY-SA) license, which means that the COURT REVIEW Journal, e-ISSN: 2776-1916 has the right to store, change formats, manage in databases, maintain and publish articles without asking permission from the Creator as long as the Creator's name is maintained as the Copyright owner.





