PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA DALAM PENCEGAHAN PEROMPAKAN DI PERAIRAN INDONESIA
DOI:
https://doi.org/10.69957/cr.v5i06.2560Keywords:
Perompakan Laut, Yurisdiksi, Universal, Penyitaan Kapal, Tanggungjawab Negara, UNCLOS 1982Abstract
Kejahatan perompakan (piracy) di laut lepas telah lama diakui sebagai hostis humani generis (musuh seluruh umat manusia), yang memberikan kewenangan kepada setiap negara untuk menangkap dan menyita kapal perompak di luar yurisdiksi negara manapun, sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 Pasal 105. Meskipun kewenangan penegakan hukum ini bersifat universal, pelaksanaannya tunduk pada batas-batas hukum internasional. Jurnal ini menganalisis secara mendalam kerangka hukum yang mengatur kewenangan penyitaan dan menyoroti ketentuan krusial mengenai tanggung jawab negara penyita. Fokus utama diletakkan pada Pasal 106 UNCLOS 1982, yang secara eksplisit mengatur tanggung jawab negara penyita atas kerugian atau kerusakan yang timbul akibat penyitaan yang dilakukan tanpa alasan yang memadai (without adequate grounds). Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi keseimbangan antara kebutuhan untuk memberantas perompakan dan kewajiban negara untuk menghormati kedaulatan negara bendera serta hak-hak pemilik kapal yang sah di bawah rezim tanggung jawab negara.
References
Darayani, Ni Made Celin. “KAJIAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DALAM YURISDIKSI UNIVERSAL TERHADAP PENANGGULANGAN KEJAHATAN PEROMPAK LAUT DI INDONESIA.” Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis 2, no. 1 (2021): 1–16. https://doi.org/10.23887/jih.v2i1.1007.
Niken laras Agustina, “IMPLEMENTASI PRINSIP YURISDIKSI UNIVERSAL MENGENAI PEMBERANTASAN KEJAHATAN PEROMPAKAN LAUT DI INDONESIA,” 2019, 1–9, https://doi.org/https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.2.01.1435.
Ni Made Celin Darayani, “KAJIAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DALAM YURISDIKSI UNIVERSAL TERHADAP PENANGGULANGAN KEJAHATAN PEROMPAK LAUT DI INDONESIA,” Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis 2, no. 1 (2021): 1–16, https://doi.org/10.23887/jih.v2i1.1007.
Aprilia Widia Sudiarso Aries,Prakoso Yudo Lukman, “STRATEGI BADAN KEAMANAN LAUT (BAKAMLA) DALAM MENCEGAH TERJADINYA KEJAHATAN TRANSNASIONAL DI PERBATASAN NEGARA DITINJAU DARI POSISI STRATEGIS KEPULAUAN RIAU,” Jurnal Maritim Indonesia 10 (2022): 19–28, https://jurnalmaritim.tnial.mil.id/index.php/IMJ/article/view/97/71.
Niken laras Agustina, “BATASAN KEWENANGAN KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI (KPLP) DAN BADAN KEAMANAN LAUT (BAKAMLA) DALAM TINDAK PIDANA PELAYARAN WILAYAH INDONESIA,” 2019, 1–9, https://doi.org/https://doi.org/10.58350/legisia.v16i2.582.
Rika Kurniaty, Herman Suryokumoro, and Setyo Widagdo, “THE ROLE OF MARINE SECURITY AGENCY (BAKAMLA) AS SEA AND COAST GUARDS IN INDONESIA WATER JURISDICTION,” Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum 15, no. 3 (2021): 221–32, https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v15no3.2017.
D A N Menjaga and Keamanan Laut, “ANALISIS EFEKTIVITAS OPSKAMLA KOARMADA I DI ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN MENJAGA KEAMANAN LAUT” 7 (2025).
Ismah Rustam, Sirwan Yazid Bustami, and Kinanti Rizsa Sabilla, “THE EFFECTIVENESS OF INDOMALPHI TRILATERAL COOPERATION IN REDUCING MARITIME PIRACY BY ABU SAYYAF GROUP IN THE SULU-SULAWESI SEA,” Papua Journal of Diplomacy and International Relations 2, no. 2 (2022): 163–83, https://doi.org/10.31957/pjdir.v2i2.2247.
Putri Rizka Nurwijedah Kadir, Darwis Darwis, and Imam Fadhil Nugraha, “TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM MENANGANI KASUS PIRACY JURE GENTIUM BERDASARKAN YURISDIKSI UNIVERSAL,” Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi 1, no. 6 (December 2, 2024): 103–17, https://doi.org/10.62383/konsensus.v1i6.462.
Agus Fitriyanto, Wawan Budi Darmawan, and Yusa Djuyandi, “KERJASAMA PENGAMANAN ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA II,” Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 5, no. 1 (2022): 1–15, https://doi.org/10.23969/paradigmapolistaat.v5i1.5500.
Niken laras Agustina, “COMBATING PIRACY: THE INDONESIAN CASE,” 2019, 1–9, https://doi.org/https://doi.org/10.18196/jmh.v20i1.1410.
Tomy Michael, “THE SEPARATION OF POWERS AND PRINCIPLES OF STATE POLICY” 4, no. 1 (2025): 66–87.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Nuzul Maulana Rohmanullah; Tomy Michael
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
The formal legal provisions for accessing digital articles of this electronic journal are subject to the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC BY-SA) license, which means that the COURT REVIEW Journal, e-ISSN: 2776-1916 has the right to store, change formats, manage in databases, maintain and publish articles without asking permission from the Creator as long as the Creator's name is maintained as the Copyright owner.
