ANALISIS PELAKSANAAN TAHAP II BAGIAN UMUM: PENYERAHAN TERSANGKA DAN BARANG BUKTI DI KEJAKSAAN NEGERI PAYAKUMBUH

Abstract

Kejaksaan Negeri sebagai lembaga penegak hukum memiliki peran sentral dalam proses peradilan pidana, khususnya melalui Tahap II, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21). Tahap ini menjadi penanda peralihan tanggung jawab perkara dari kepolisian kepada kejaksaan dan menentukan kelanjutan proses penuntutan di pengadilan. Secara normatif prosedur Tahap II telah sesuai dengan ketentuan KUHAP, dimulai dari pemberitahuan P-21, serah terima tersangka dan barang bukti, hingga pembuatan berita acara penerimaan oleh jaksa. Namun, di sisi lain masih ditemukan berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas, antara lain berkas perkara yang sering belum lengkap meskipun sudah dinyatakan P-21, koordinasi antara penyidik dan penuntut umum yang belum optimal, serta ketidaksinkronan keterangan tersangka dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Faktor non-yuridis juga berperan, seperti kondisi kesehatan tersangka yang tidak stabil. Dengan demikian, pembahasan penelitian ini menegaskan bahwa pelaksanaan Tahap II bukan hanya rutinitas administratif, melainkan ujian efektivitas koordinasi antarpenegak hukum. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan regulasi teknis, peningkatan koordinasi, serta pemanfaatan sistem digitalisasi agar pelaksanaan Tahap II berjalan lebih cepat, akuntabel, dan transparan sehingga mampu memberikan kepastian hukum serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan.