ANALISIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 108/PID.B/2025/PN LUBUK BASUNG)

Abstract

Tindak pidana penganiayaan ringan, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), merupakan delik umum yang sering terjadi dalam konflik domestik atau sosial di Indonesia, terutama di wilayah pedesaan seperti Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Penelitian ini menganalisis proses pembuktian dalam Putusan Nomor 108/Pid.B/2025/Pengadilan Negeri Lubuk Basung, yang melibatkan dua terdakwa (Dina Wahyuni dan Murniati) atas penganiayaan terhadap korban Astiwi Nanda Julyeni pada 1 Juli 2024, yang bermula dari pertengkaran mulut dan eskala menjadi kekerasan fisik ringan (pemukulan dada menyebabkan memar). Menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kasus, analisis ini mengeksplorasi struktur dakwaan alternatif (Pasal 170(1) atau Pasal 351(1) jo. Pasal 55(1)1 KUHP), alat bukti utama seperti visum et repertum No. 108/YAN-RM/VER/VII/2024, keterangan saksi (Mahyeni dan Tesa Gusmidayu), korban, serta terdakwa, serta implikasinya terhadap keyakinan hakim berdasarkan prinsip innerlijke overtuiging (Pasal 183 KUHAP). Temuan utama menunjukkan bahwa pembuktian berhasil melalui korroborasi minimal dua alat bukti (Pasal 184 KUHAP), di mana visum medis menjadi pondasi kredibel untuk unsur akibat pidana (luka ringan akibat benda tumpul), sementara keterangan korban menguatkan kesengajaan (dolus) dan partisipasi terdakwa. Namun, kendala signifikan meliputi redundansi dakwaan, ketergantungan bukti konvensional tanpa elemen digital, ambiguitas definisi "penganiayaan ringan", serta hambatan praktis di daerah pedesaan seperti norma adat Minangkabau yang mendorong mediasi daripada litigasi. Putusan ini menghasilkan vonis bersalah dengan pidana ringan (denda atau bersyarat), mencerminkan proporsionalitas pidana. Secara implikatif, kasus ini selaras dengan transisi KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 466-468), yang menekankan restorative justice untuk delik minor, potensial mengurangi backlog perkara pidana. Rekomendasi mencakup integrasi bukti hybrid (medis-digital)