PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR TERHADAP BERAKHIRNYA HAK GUNA USAHA SEBAGAI OBYEK HAK TANGUNAN

Abstract

Hak Tanggungan memberikan kepastian hukum bagi kreditur, tetapi hapusnya Hak Tanggungan akibat berakhirnya Hak Guna Usaha (HGU) menimbulkan kerentanan hukum yang signifikan. Kreditur kehilangan hak preferennya dan berada pada posisi lemah, sehingga permasalahan ini berdampak pada sektor investasi dan properti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum bagi kreditur atas hapusnya Hak Tanggungan karena berakhirnya HGU serta mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa pengaturan hukum dalam Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan belum secara komprehensif mengatur perlindungan kreditur dalam situasi tersebut. Regulasi yang ada tidak mencakup mekanisme perlindungan ketika HGU, sebagai objek Hak Tanggungan, berakhir dan kembali menjadi milik negara. Selain itu, implementasi perlindungan hukum dalam praktik perbankan masih menghadapi kendala, terutama dalam eksekusi jaminan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya koordinasi antar lembaga terkait dan ketiadaan prosedur standar penyelesaian. Oleh karena itu, diperlukan regulasi dan mekanisme yang lebih komprehensif untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang memadai bagi kreditur.