PERJANJIAN PEMBIAYAAN BAGI EKSPORTIR DI PLATFORM LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (LPEI) ATAS PROGRAM PEMERINTAH

Abstract

Hubungan hukum antara kerditur dan debitur dalam kegiatan pembiayaan dalam menentukan batas jangka waktu pengembalian dana pembiayaan dikarenakan dalam melakukakan kegiatan pembiayaan tersebut telah memenuhi unsur-unsur hubungan hukum. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang selanjutnya adalah lembaga keuangan yang khusus dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berfungsi untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak sematamata mencari keuntungan agar para pihak yang terlibat dalam transaksi ini mendapat kepastian yang konkrit. Dengan demikian, belum diaturnya hubungan hukum atara pihak yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam penentuan batas waktu atau tenggang waktu pengembalian fasilitas dana pembiayaan merupakan suatu kekosongan norma hukum tentu hal ini dapat menimbulkan suatu ketidakpastian hukum. Dari penjelasan diatas, penelitian ini bertujuan menganalisis prosedur pembiayaan LPEI terhadap perusahaa perorangan berorientasi ekspor. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang menempatkan hukum sebagai bangunan sistem norma hukum. Sistem norma hukum yang dibangun adalah mengenai prinsip, norma, aturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kesepakatan, dan doktrin hukum. Hasil dari penelitian ini adalah Pembiayaan ekspor di Indonesia sendiri memiliki tujuan dan beberapa urgensi, yakni mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing produk, dan memfasilitasi akses pasar baru bagi UKM.. Beberapa hal tersebut antara lain Mendukung pertumbuhan ekonomi, Meningkatkan daya saing produk, dan memfasilitasi akses pasar baru bagi UMKM.