AKIBAT HUKUM BAGI PRODUSEN YANG MEMPRODUKSI KOSMETIK YANG MENGANDUNG MERKURI

Abstract

Penjualan obat kosmetik tanpa izin merupakan pelanggaran serius terhadap hukum di bidang kesehatan dan perlindungan konsumen. Artikel ini membahas akibat hukum yang dapat dialami oleh produsen yang menjual kosmetik tanpa izin di Indonesia, dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan aturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Akibat hukum bagi produsen mencakup sanksi administratif, pidana, dan perdata. Penelitian ini menyoroti pentingnya kepatuhan produsen terhadap regulasi perizinan untuk melindungi konsumen dan menjaga kredibilitas produk. Kesimpulan dari kajian ini menegaskan bahwa perizinan merupakan instrumen hukum yang tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga mendorong persaingan usaha yang sehat dan bertanggung jawab di industri kosmetik. Metode yang dipilih dalam penelitan ini adalah menggunakan pendekatan Hukum Normatif penelitian yang mengambil sumber data dari buku-buku perpustakaan (library research), undang-undang, pendapat ahli, jurnal.