PERJANJIAN WARALABA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis studi  Perjanjian franchise, Franchise adalah merupakan perjanjian istimewa bagi para pihak yang terikat di dalamnya, karena berkaitan dengan hak-hak kekayaan intelektual dan model perjanjian standar dengan penerapan klausula baku adalah sangat tidak seimbang dalam hal pemenuhan prestasi maupun kontra prestasi; selain itu perjanjian franchise hampir selalu dibuat dalam bentuk perjanjian standar dengan klausula baku, mengingat perjanjian tersebut berkaitan dengan "permohonan" pihak franchisee untuk dapat  menggunakan merek dagang dari franchisor, sehingga oleh karena itu franchisor harus memproteksi hak-hak istimewanya, dalam hal ini caranya adalah melalui penggunaan perjanjian standar dan klausula baku. Aturan hukum tentang waralaba adalah hubungan yang terjadi antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba. Suatu hubungan yang berkesinambungan dengan strandar baku yang telah ditentukan oleh pemberi waralaba dan jangka waktu yang telah ditentukan oleh kedua pihak dalam perjanjian waralaba yaitu pemberi waralaba dan penerima waralaba berdasarkan kesepakatan, karena pada hakikatnya perjanjian waralaba adalah perjanjian yang berasaskan kebebasan berkontrak. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan berupa perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif telah diberikan melalui Perjanjian Waralaba yang memuat mengenai kewajiban masing-masing pihak yakni dalam Pasal 6 ayat (4), Pasal 6 ayat (5) dan Pasal 6 ayat (6) mengenai kewajiban untuk menjaga kerahasiaan, menjaga merek, dan menaati prosedur yang ditetapkan. Perlindungan hukum secara preventif juga tercantum dalam Pasal 1 angka 9 dan Pasal 11 mengenai larangan untuk menyajikan makanan dan minuman lain serta rahasia dagang. Adapun, perlindungan hukum secara represif dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat yang dilakukan oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa.