PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS KETIDAKJELASAN INFORMASI OLEH PELAKU USAHA DALAM PERJANJIAN E-COMMERCE MENURUT HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Abstract

Pada dasaranya perlindungan hukum komsumen atas ketidakjelasan informasi oleh pelaku usaha dalam perjanjian E-Coommerce sudah diantisipasi melalui pengaturan di Undang-undang No 8 tentang perlindungan Konsumen diantaranya pemenuhan kewajiban pelaku usaha dan pemenuhan hak-hak para konsumen sebagai perlindungan preventif, yang diwujudkan dalam suatu transaksi perdagangan dalam 2 (dua) bentuk pengaturan, yaitu perlindungan hukum melalui suatu bentuk perundang-undangan tertentu (undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya). Sedangkan perlindungan hukum konsumen yang bersifat represif dituangkan dalam bentuk pengaturan tentang sanksi dan pertanggungjawaban bagi pelaku usaha. Konsumen perlu mendapatkan upaya perlindungan hukum baik upaya perlindungan hukum preventif dan upaya perlindungan hukum represif untuk mempertahankan atau membela hakhaknya apabila dirugikan oleh pihak pelaku usaha menunjukkan bahwa pengaturan mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik di Indonesia telah dapat diakomodasi dengan baik oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terwujud melalui Perlindungan data pribadi konsumen, syarat sahnya transaksi e-commerce, klausula baku, dan pengaturan mengenai objek transaksi e-commerce. Perlindungan hukum kepada konsumen telah diakomodir dengan baik melalui ketentuan pemberian ganti rugi, pengajuan tuntutan oleh konsumen yang dirugikan, pengawasan oleh pemerintah dan masyarakat, pengaturan mengenai penyelesaian sengketa konsumen, dan pengenaan sanksi kepada pelaku usaha apabila terjadi pelanggaran.