PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PENDIRIAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA DI KABUPATEN TUBAN
DOI:
https://doi.org/10.69957/cr.v5i06.2013Keywords:
Perizinan Dasar, Bangunan Gedung, Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021Abstract
Dokumen perizinan sangat diperlukan didalam memulai suatu usaha dan bisnis, terdapat perizinan dasar serta perizinan operasional. Sehingga dalam operasional suatu bisnis usaha harus melewati proses perizinan dasar dan pemenuhan perizinan untuk operasional tersebut. Dimana perizinan dasar memuat atas awalan bahwa kegiatan usaha dan bisnis tersebut dapat diizinkan ataupun tidak. Banyak faktor yang menjadi kendala dalam perizinan dasar tersebut diantaranya adalah terkait perizinan dalam membangun bangunan gedung untuk kegiatan usaha tersebut. Mekanisme penegakan hukum dalam operasional kegiatan usaha yang belum memiliki perizinan juga merupakan sebuah bentuk pelanggaran yang harus di tindak, maka dalam penelitian ini yang menggunakan teori hukum empiris difokuskan untuk mengkaji faktor-faktor yang melatarbelakangi sulitnya perizinan bangunan gedung untuk dimiliki serta terkait mekanisme penegakan hukum yang harusnya dijalankan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menjadikan kendala dalam perizinan dimaksud dapat diatasi dengan melakukan proses perizinan yang benar sesuai alur yang berdasarkan pada aturan pada setiap level proses perizinan tersebut.
References
Dyara Radhite Oryza Fea, 2022, Pedoman Lengkap Mengurus Perizinan tanah dan Rumah, Jakarta, PT Anak Hebat Indonesia
Suteki, 2020, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori & Praktis), Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
Aritonang, Dinoroy Marganda, 2020, Aspek Hukum Penyelenggaraan Administrasi Publik Di Indonesia, Bandung, PT Refika Aditama
Taufani Galang, Kumalasari Galuh Wahyu, 2024, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, PT Anak Hebat Indonesia
Sukardi, 2022, Investigation Konsep Penyelidikan Dalam Penegakan Hukum, Depok, PT Raja Grafindo Perkasa
Daim, Nuriyanto A, 2019, Hukum Perizinan: Pelayanan Perizinan Terpadu Berbasis Teknologi Informasi Dalam Perspektif Good Governance, Surabaya, LaksBang Group
Adrian Sutedi, 2017, Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik, Jakarta, Sinar Grafika
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Bakti Abidin; Bachrul Amiq; Wahyu Prawesthi
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
The formal legal provisions for accessing digital articles of this electronic journal are subject to the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC BY-SA) license, which means that the COURT REVIEW Journal, e-ISSN: 2776-1916 has the right to store, change formats, manage in databases, maintain and publish articles without asking permission from the Creator as long as the Creator's name is maintained as the Copyright owner.
