KEKUATAN HUKUM DOKUMEN PERJANJIAN YANG TIDAK DIBUBUHI METERAI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG BEA METERAI

Abstract

Permasalahan yang dikaji dalam Tesis ini mengenai, Bagaimana Perspektif Hukum Pembubuhan Meterai dalam Dokumen Perjanjian Keperdataan Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Bagaimana Kepastian Hukum dalam Pembubuhan Meterai dalam Dokumen Perjanjian Keperdataan Menentukan Sah nya Perjanjian menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Metode Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian terhadap sistematik hukum. Jenis data yang digunakan yakni jenis data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni melalui studi kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan sebagainya. Analisis data yang digunakan adalah analisis isi, yang kemudian data disajikan secara deskriptif. Hasil kajian adalah pemahaman dan kebiasaan keliru masyarakat selama ini mengenai tujuan digunakannya meterai untuk syarat sahnya suatu surat perjanjian. Fungsi meterai sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai adalah sebagai pajak atas dokumen yang digunakan masyarakat dalam lalu lintas hukum untuk membuktikan suatu keadaan, kenyataan dan perbuatan yang bersifat perdata. Artinya ada perjanjian tetapi tidak dibuat dokumen (tanpa surat perjanjian), tidak perlu ada Meterai, karena yang dikenakan Bea Meterai adalah dokumen dan bukan perbuatan hukumnya. Tanpa dokumen berarti tidak ada objek yang dikenakan Bea Meterai. Perlu diperhatikan dalam penggunaan Bea Meterai adalah kurang diperhatikannya masalah yuridis atau isi dokumen, tetapi yang lebih diutamakan/penting adalah terutangnya pajak dengan demikian dapat diartikan walaupun dokumen/surat perjanjian menggunakan sekian banyak meterai tetapi kalau isinya palsu atau terlarang maka surat perjanjian terebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Tidak digunakannya meterai pada surat perjanjian mengakibatkan surat perjanjian tidak memenuhi prosedur hukum UUBM 2020 dan berpengaruh pada dokumen yang dimiliki tidak dapat dilayani oleh pejabat umum dalam lalulintas hukum sebagaimana tersurat dalam pasal 11 UUBM 2020.