FUNGSI EKSEKUTORIAL AKTA HIPOTEK KAPAL LAUT DALAM SITA JAMINAN

Abstract

Transportasi laut dan maritim sangat penting bagi perekonomian Indonesia karena garis pantai dan wilayah lautnya yang luas. Kapal sangat penting untuk perdagangan domestik dan internasional, yang menjadi dasar transportasi barang dan jasa. Kapal-kapal Indonesia yang terdaftar dapat berfungsi sebagai agunan pinjaman, terutama melalui hipotek kapal. Sementara itu di dalam praktek jaminan kebendaan  timbul lah permasalahan yang terhadab kekuatan hukum akta hepotek kapal laut dalam sistem hukum di Indonesia serta fungsi eksekutorial akta hepotek kapal laut itu sendiri dalam pelaksanaan sita jaminan. Adapun tipe penelitian hukum yang di gunakan yaitu metode penelitian normatif serta pendekatan penelitian ini memanfaatkan pendekatan Undang-Undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) yang dimana penelitian ini dilakukan dengan menelaah peraturan-peraturan yang berkaitan erat dengan pembahasan penelitian ini. Sesuai dengan Undang-Undang Pelayaran No. 17 Tahun 2008 Pasal 60 ayat (3) menegaskan bahwa setiap akta hipotek diterbitkan 1 (satu) grosse akta hipotek yang diberikan kepada penerima hipotek. Yang mana didalam akta hepotek serta grosse akta hepotek  memiliki irah-irah ”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Sehingga menegaskan bahwa akta hepotek seta grosse akta ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.