PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN PENGANGKUTAN LAUT TERHADAP KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008
DOI:
https://doi.org/10.69957/cr.v5i04.1969Keywords:
Pengangkutan laut, Yuridis normatif, PertanggungjawabanAbstract
Pengangkutan laut memiliki peran strategis yang tidak dapat diabaikan dalam mendukung pembangunan nasional di berbagai sektor, baik dalam konteks sosial, ekonomi, maupun budaya. Dalam hal ini, transportasi laut berfungsi sebagai tulang punggung yang memastikan terciptanya konektivitas antara wilayah yang terpisah secara geografis, sehingga mempererat kesatuan dan persatuan bangsa di tengah keberagaman agama, suku, budaya, ras, serta bahasa yang menjadi ciri khas Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban perusahaan pengangkutan laut terhadap keterlambatan pengiriman barang berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan pengangkutan laut wajib bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat keterlambatan pengiriman barang, kecuali jika keterlambatan tersebut terjadi karena keadaan kahar (force majeure). Berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, perusahaan pengangkutan wajib memberikan ganti rugi sesuai perjanjian angkutan atau ketentuan hukum yang berlaku.
References
Nur Handayati, Galuh Lintang Taslim, & Satyagraha Suryaagust. (2019). Pengangkutan Online Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 22 Tahun 2019. Kajian Hukum dan Keadilan, 3.
Aurelia Meagan Tan, Gunardi Lie, & Moody Rizqy Syailendra Putra. (2023). Pertanggung Jawaban Pengangkut Atas Kerusakan yang Ditimbulkan Akibat Pengangkutan Barang Melalui Jalur Laut. 7.
Maulana Idris Sangadji, & Putri Nendi Irawan. (2023). Tanggungjawab Pengangkut dalam Pelaksanaan Angkutan Terhadap kerusakan Barang Kiriman melalui Transfortasi laut.
Wahyu Prawesthi. (2015). Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum di Surabaya Implementation of Passenger Transport with Public Transport in Surabaya. Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTransLog), 02(02).
Dudik Djaja Sidarta. (2024). Wanprestasi Dalam Kontrak Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Jurnal Penelitian Hukum, 5.
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang(KUHD).
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran.
Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran..
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Nofi Mariyah, Nur Handayati, Wahyu Prawesthi

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
The formal legal provisions for accessing digital articles of this electronic journal are subject to the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC BY-SA) license, which means that the COURT REVIEW Journal, e-ISSN: 2776-1916 has the right to store, change formats, manage in databases, maintain and publish articles without asking permission from the Creator as long as the Creator's name is maintained as the Copyright owner.