SINERGI KEWENANGAN BEA CUKAI DAN BNN DALAM PENINDAKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PELABUHAN

Abstract

Permasalahan Penyelundupan Narkoba di Indonesia disebabkan oleh letak geografisnya yaitu diantara kedua benua, dan di apiti antara kedua samudera, serta terdiri dari ribuan pulau yang tersebar dengan lebar ribuan kilometer, serta karena keanekaragaman budayanya potensi masalah populasi. Meningkatnya kejahatan Penyelundupan Narkoba di Indonesia karena hal tersebut bisa menyebabkan masalah yang fatal.(Darmais et al.2022) Menegakkan hukum kepada tindak pidana narkotika pada pelabuhan merupakan tantangan serius, terutama mengingat tingginya volume lalu lintas barang dan kompleksitas rantai distribusi internasional. Sinergi antara DJBC dengan BNN menjadi salah satu strategi penting dalam memaksimalkan efektivitas penindakan terhadap peredaran narkotika. Artikel ini menganalisis koordinasi kewenangan kedua lembaga dalam operasi penyelundupan narkotika di pelabuhan, yang melibatkan pertukaran informasi, operasi gabungan, dan penggunaan teknologi pemindai modern. Dengan kewenangan masing-masing lembaga – DJBC dalam mengawasi keluar-masuk barang di perbatasan, dan BNN dalam memberantas peredaran narkotika – sinergi ini menciptakan pola kerjasama yang lebih komprehensif, yang diharapkan mampu menurunkan angka penyelundupan narkotika melalui jalur pelabuhan. Kendala yang dihadapi mencakup perbedaan prosedur operasional standar, keterbatasan anggaran, serta tantangan koordinasi antar instansi. Kajian ini menunjukkan bahwa penyempurnaan kerangka regulasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi krusial untuk meningkatkan efisiensi operasi. Dengan pendekatan terpadu, diharapkan sinergi DJBC dan BNN dapat menjadi solusi strategis dalam menekan laju penyelundupan narkotika, menjaga keamanan negara, dan melindungi masyarakat dari dampak negatif peredaran narkotika.