PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN PENERIMAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KEPOLISIAN RESOR MOJOKERTO KOTA

Authors

  • Wahyu Susanto Universitas Dr. Soetomo
  • Vieta Imelda Cornelis Universitas Dr. Soetomo
  • Nur Handayati Universitas Dr. Soetomo

DOI:

https://doi.org/10.69957/cr.v4i05.1752

Keywords:

penyidikan, tindak pidana penipuan, calon pegawai negeri sipil

Abstract

This study aims to analyze the process of investigating the criminal act of fraud in the acceptance of civil servants and the factors that cause the criminal act in the Mojokerto City Resort Police. The research method used is empirical juridical with a qualitative approach. The results showed that the investigation process had run according to the procedure. The factors causing this criminal offense consist of internal factors such as the civil servant recruitment system, laws and regulations, and law enforcement, as well as external factors such as forced conditions, the existence of opportunities to commit crimes, pressure from certain parties, and the nature of a person. It is recommended that the Mojokerto City Resort Police increase human resources and conduct socialization to the community to prevent this crime. The public is also expected to be more confident in participating in the CPNS selection process honestly and realize that paying state apparatus in the selection process is a crime.

References

Amrani, H., & Ali, M. (2015). Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan penerapan. Rajawali Pers.

Arief, B. N. (2016). Bunga rampai kebijakan hukum pidana : Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru. Kencana.

Asshidqie, J. (1995). Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia : studi tentang bentuk-bentuk Pidana dalam tradisi Hukum Fiqh dan Relevansinya bagi usaha pembaharuan KUHP Nasional. Angkasa.

Fuady, M. (2002). Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia. Citra Aditya Bakti.

Hamzah, A. (2005). Penegakan Hukum Lingkungan. Sinar Grafika.

Panjaitan, M. (2011). Logika Demokrasi Rakyat Mengendalikan Negara. Permata Media.

Pasaribu, F. L. H., Marwiyah, S., Prawesthi, W., & Amiq, B. (2024). Keadilan Restoratif pada Tingkat Penyidikan bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika. COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916), 4(3). https://doi.org/https://doi.org/10.69957/cr.v4i03.1509

Reksodiputro, M. (1997). Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana. In Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi. Universitas Indonesia.

Sanggono, B. (2002). Metodologi Penelitian Hukum: Suatu Pengantar. RajaGrafindo Persada.

Sedarmayanti. (2003). Good Governance (Pemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah. Mandar Maju.

Setiadi, E., & Kristian. (2017). Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia. Prenada Media.

Sholehuddin. (2004). Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana “Ide Dasar Double Track Sistem dan Implikasinya. Raja Grafindo Persada.

Situmorang, V. M. (1988). Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil. Rineka Cipta.

Soedarto. (2009). Hukum Pidana (Jilid IA). Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Soekanto, S. (2007). Pengantar Penelitian Hukum (Cetakan ke-3). UI Press.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). Penilitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Raja Grafindo Persada.

Sunarto, K. (2000). Pengantar Sosiologi. Akademika Presindo.

Suyono, Y. U. (2019). Teori Hukum Pidana dalam Penerapan Pasal di KUHP. Unitomo Press.

Downloads

Published

2024-10-01

How to Cite

Susanto, W., Cornelis, V. I., & Handayati, N. (2024). PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN PENERIMAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KEPOLISIAN RESOR MOJOKERTO KOTA. COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916), 4(05), 82–89. https://doi.org/10.69957/cr.v4i05.1752

Issue

Section

HUKUM PIDANA