PENGATURAN HUKUM EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA APABILA DEBITUR MELAKUKAN TINDAKAN PELANGGARAN PERJANJIAN
DOI:
https://doi.org/10.69957/cr.v3i05.1359Keywords:
Tinjauan Hukum, Eksekusi Jaminan, FidusiaAbstract
Undang-Undang Nomor 42 Tentang Jaminan Fidusia (UUJF) mengatur sesuatu yang mencakup pada perjanjian fidusia yang salah satunya eksekusi jaminan fidusia. Pada realitasnya, pengeksekusian jaminan fidusia masih diperdebatkan karena pihak kreditur yang melakukan eksekusi dianggap tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui peraturan hukum tentang pengeksekusian objek jaminan fidusia jika debitur melakukan tindakan wanprestasi. Metode penelitian yang diterapkan yaitu yuridis normatif, pendekatan undang-undang, menggunakan data sekunder, serta teknik pengumpulan datanya adalah studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah jika debitur dinyatakan wanprestasi dalam jaminan fidusia, terdapat tinjauan hukum yang mengatur yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021. Namun, setelah diputuskan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021, terdapat celah hukum pada ketentuan eksekusi saat debitur wanprestasi karena kreditur boleh melakukan eksekusi jika debitur mengakut perbuatan wanprestasi. Oleh karena itu, diharapkan untuk pemerintah agar melakukan konstruksi hukum mengenai eksekusi jaminan fidusia agar kedua belah pihak tidak dirugikan dan menjamin kepastian hukum bagi kreditur.
References
Badrulzaman, M. D. (2013). KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dan Penjelasannya. Bandung: Alumni.
Bouzen, R., & Ashibly, A. (2021). Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019. Jurnal Gagasan Hukum, 3(02), 137–148. https://doi.org/10.31849/jgh.v3i02.8907
D, M. B. A. K., D, K. F., & Adnyani, N. K. S. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Terhadap Objek Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum, 3(3), 271–282.
Danil, & Thamrin, A. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. Journal of Social Science, Humanitis, and Humaniora Adpertisi, 1(2), 1–7.
Fazriah, D. (2023). Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat, Vol. 1(2), 1–25. https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx
Feryantini, N. K. D., Dantes, K. F., & Setianto, M. J. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Menurut Undang - Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999. Jurnal Komunitas Yustisia, 5(1), 220–229. https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.45944
Hariyani, I., & Serfianto. (2010). Bebas Jeratan Utang Piutang. Yogyakarta: Pustaka Yustitia.
Harlina, & Hellen, L. (2017). Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen Yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah. Hukum Islam, 17(1), 1.
Is, M. S. (2021). Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia. Jurnal Yudisial, 13(3), 311. https://doi.org/10.29123/jy.v13i3.345
Karelina, N., Abubakar, L., & Handayani, T. (2022). Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu/Xvii/2019 Dan Penegasannya Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/Puu-Xix/2021 Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Dan Perumusan Klausula Perjanjian. Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An, 5(2), 187–201. https://doi.org/10.23920/acta.v5i2.738
Muhammad, A. (2019). Hukum Perdata Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Nababan, R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Penjualan Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan. Visi Sosial Humaniora (VSH), 2(2), 206.
Nofianti, I. N., & Apriani, R. (2021). Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Apabila Debitur Cidera Janji. Supremasi Jurnal Hukum, 3(2), 144–159.
Nugraha, S. N. (2021). Cidera Janji (Wanprestasi) Dalam Perjanjian Fidusia Berdasarkan Pasal 15 Ayat (3) Uu Nomor 42 Tahun 1999 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/Puu-Xvii/2019. AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum, 2(2), 77–92. https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i2.213
Palapa, J. (2020). Penyelesaian Debitur Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia. Sol Justicia, 3(1), 26–38. Retrieved from http://ojs.ukb.ac.id/index.php/sj/article/view/122
Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021
Radar Cianjur. (2022). Pengeksekusian Motor Ojol Secara Paksa. Retrieved December 8, 2023, from TikTok Radar Cianjur website: https://vt.tiktok.com/ZSNX7ak4D/.
Saraswati, A. F. A. (2015). Dilematis Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Parate Execute dan Eksekusi Melalui Grosse Akta. Jurnal Repertorium, 2(2), 56.
Sanjaya, D. B., & Tamsil. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi 2 / Puu-Xix / 2021 Bagi Penerima Jaminan Fidusia ( Kreditur ). Jurnal Vonum, XX(XX), 107–121. Retrieved from https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/49412
Satrio, J. (1993). Parate Eksekusi Sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Satrio, J. (2012). Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Soegianto, D., R S, D. S., & Junaidi, M. (2019). Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kajian Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Jurnal Ius Constituendum, 4(2), 191. https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1658
Subekti. (2005). Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermassa.
Supramono, G. (2009). Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis. Jakarta: Rineka Cipta.
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2023 Saskia Fazrin Khoirunnisa

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
The formal legal provisions for accessing digital articles of this electronic journal are subject to the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC BY-SA) license, which means that the COURT REVIEW Journal, e-ISSN: 2776-1916 has the right to store, change formats, manage in databases, maintain and publish articles without asking permission from the Creator as long as the Creator's name is maintained as the Copyright owner.