MENGANALISIS PROGRAM KALIMASADA KOTA SURABAYA DARI PERSPEKTIF PRINSIP DASAR BIROKRASI WEBERIAN
Keywords:
KALIMASADA, Administrasi Kependudukan, Pemerintah Kota SurabayaAbstract
Di zaman sekarang Administrasi Kependudukan sangatlah penting, pasalnya semua instansi mulai dari Lembaga Pemerintahan sampai Perusahaan Swasta sistem Adminitrasinya menggunakan Identitas Kependudukan. Karena sekarang sistem Pencatatan Kependudukan di-upgrade menjadi basis Digital, instansi-instansi tersebut lebih mudah mengakses dan otomatis langsung tersambung dengan sistem kependudukan. Namun dibalik mudahnya sistem Digital, banyak kendala yang terjadi dikarenakan pergantian sistem Pencatatan Kependudukan tersebut, yang paling banyak terjadi adalah kesalahan dalam Pencatatan Kependudukan warga, dan hal tersebut harus segera diperbaiki. Namun tidak semua warga paham bagaimana dan dimana untuk mengurus Administrasi Kependudukan. Karena itu pemerintah berusaha melahirkan Program yang dapat mempermudah warganya dalam mengurus Administrasi Kependudukan, salah satunya Pemerintah Kota Surabaya. Program KALIMASADA (Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Adminduk) merupakan salah satu program dispendukcapil kota surabaya dalam merintis tercapainya lingkungan/kampung yang tertib adminduk dengan meningkatkan jumlah masyarakat yang sadar adminduk. Dengan program ini warga diarahkan ke tempat yang lebih dekat dalam Kepengurusan Administrasi Kependudukan yaitu di Ketua RT. Program Kalimasada yang digagas Dispendukcapil ini merupakan program percepatan layanan Adminduk bagi warga Surabaya. Tujuan Artikel ini adalah menelaah tentang Program KALIMASADA tersebut apakah sejalan dengan Teori Birokrasi Menurut Max Weber. Max Weber sendiri dikenal sebagai bapak birokrasi. Max Weber mendefinisikan birokrasi sebagai sebuah sistem untuk mengatur sebuah organisasi yang besar agar diperoleh pengelolaan yang efisien, efektif dan rasional.
Downloads
References
A Buchari •2018. (2018). Birokrasi.
Anggela Putri, S. N. (2022). Optimalisasi Kualitas Pelayanan Publik Dengan Program Kalimasada Melalui Aplikasi Klampid Di Kelurahan Nginden Jangkungan. Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3(2), 1112–1117. https://doi.org/10.31004/cdj.v3i2.5396
bangga surabaya. (2022). Program Kalimasada Diluncurkan, Empat Layanan Adminduk di Surabaya Dapat Diurus Melalui Ketua RT. https://bangga.surabaya.go.id/2021/11/19/program-kalimasada- diluncurkan-empat-layanan-adminduk-di-surabaya-dapat-diurus- melalui-ketua-rt/
Budi, A. A., & Fauzela, D. S. (2019). MENELISIK POLA PEMBAGIAN KERJA KEPALA DAERAH : STUDI DESKRIPTIF AGENDA HARIAN
GUBERNUR LAMPUNG STUDYING THE DIVISION OF REGIONAL HEAD OF WORK : DESCRIPTIVE STUDY OF DAILY GOVERNOR
AGENDA OF LAMPUNG terbangunnya kualitas kepemimpinan berupa ancaman disinte. 7(3), 229–242. https://jurnal.balitbangda.lampungprov.go.id/index.php/jip/article/dow nload/155/122/
Byrkjeflot, H. (2018). The impact and interpretation of weber’s bureaucratic ideal type in organisation theory and public administration.
Comparative Social Research, 33, 13–35. https://doi.org/10.1108/S0195-631020180000033006
Dr. Harbani Pasolong, M. S. (2014). gabungan Teori Administrasi. In Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents.
Dwiputrianti, S. (2009). Konsep Birokrasi Weber dan Praktik Birokrasi di Indonesia. 1–6.
Permenag 71 tahun. (2019). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Dengan.
Nomor 65(879), 2004–2006.
Pratama, W. O., & Maulana, D. (2022). Implementasi Program Pelayanan Surabaya. Seminar Nasional Patriot Mengabdi I Tahun 2021.
Ramadhan, I. F. (2021). KANTOR SWISS-BELINN SKA PEKANBARU
(Analisis Pengukuran Kinerja Menggunakan Metode Balance Scorecard Pada Jasa Perhotelan). In laporan magang.
Sipayung, B., W.A., D., & Purwoyo, P. (2022). Teori Organisasi Cerdas dan Perbandingannya dengan Teori Birokrasi Menurut Max Weber.
Literatus, 4(1), 139–145. https://doi.org/10.37010/lit.v4i1.676
Umamah, C. (2019). KONSEP BIROKRASI MENURUT MAX WEBER PERSPEKTIF ETIKA IBNU MISKAWAIH.
Universitas Terbuka. (2019). Democracy and Public Accountability in Digital Era.
UU Nomor 25 Tahun 2009. (2009). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN
PUBLIK. Journal of Human Development, 6(1), 1–22. http://www.keepeek.com/Digital-Asset- Management/oecd/development/the-world-economy_9789264022621- en#.WQjA_1Xyu70%23page3%0Ahttp://www.sciencemag.org/cgi/doi
/10.1126/science.1191273%0Ahttps://greatergood.berkeley.edu/images
/application_uploads/Diener-Subje
Yayat, R. (2017). Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Gamping. Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (JIMIA), 2, 56–65. http://eprints.uny.ac.id/17523/1/SKRIPSI FULL.pdf
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2022 Putri Aleeah Antasah Khoirul Amin
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Ketentuan hukum formal untuk mengakses artikel digital jurnal elektronik ini tunduk pada ketentuan lisensi Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC BY-SA), yang berarti Jurnal Pengabdian Nasional ABDI MASSA ber e-ISSN 2797-0493 ini berhak untuk menyimpan, mengubah format, mengelola di pangkalan data, memelihara dan menerbitkan artikel tanpa meminta izin dari Pencipta selama tetap mempertahankan nama Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta.