PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN PENINGKATAN KUALITAS ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK
Keywords:
Penyuluhan dan Pendampingan, Peningkatan Kualitas, Pemerintahan DesaAbstract
Saat ini desa sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki peran strategis dalam kemajuan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, salah satu program yang dapat dilakukan oleh pemerintahan desa yaitu melalui peningkatan kualitas administrasi pemerintahan. Persoalan utama yang dihadapi oleh banyak pemerintahan desa di berbagai tempat adalah kurangnya kemampuan untuk mengakses informasi dan peningkatan kualitas pelayanan akibat kurangnya kompetensi SDM (Sumber Daya Manusia) yang dimiliki. Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan dapat berkontribusi dalam mengatasi persoalan tersebut melalui penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan maupun penyelenggaraan FGD (focus group discussion). Beberapa desa di wilayah Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk juga menghadapi persoalan tersebut. Persoalan yang dihadapi oleh perangkat desa di desa Talun dan desa Jintel dalam memberikan pelayanan publik di bidang adminstrasi kependudukan berkisar pada faktor: fasilitas SIAK, selesainya proses pelayanan tidak tepat waktu dan kurangnya sosialisasi perubahan data kependudukan. Penataan ruang tunggu dalam pelayanan publik relatih sederhana dan perangkat desa masih lamban dalam memberikan pelayanan adminstrasi kependudukan serta tidak adanya kotak saran dan papan pengumuman belum tersedia secara teratur serta belum memadai termasuk S.O.P Pelayanan Publik. Keinginan pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terkendala oleh kurangnya kompetensi SDM dalam memenuhi tuntutan tugas pekerjaan. Oleh karenanya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya ikut serta memberikan bantuan berupa penyuluhan dan pendampingan guna peningkatan kualitas admistrasi pemerintahan desa melalui program Pengabdian Masyarakat. Sebagai langkah pertama dilakukan kegiatan FGD untuk memetakan persoalan yang dihadapi dalam upaya mencari solusi yang terbaik. Selanjutnya dilakukan kegiatan pendampingan terhadap perangkat desa sesuai dengan tugasnya masing-masing.
Downloads
References
Pemerintah Republik Indonesia (2014) Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Sekretarian Negara Negara Republik Indonesia, Jakarta.
Riyanto (2009). Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Geografis Berbasis Desktop dan Web, Gava Media, Yogyakarta
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (2014), Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Departemen Dalam Negeri, Jakarta.
Arif Darmawan,(2015), Modernisasi Masyarakat Desa .LP2i Press Surabaya , Isbn 978-602-1056-02-6
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2021 Kendry Widiyanto, Rudy Handoko, Adi Susiantoro
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Ketentuan hukum formal untuk mengakses artikel digital jurnal elektronik ini tunduk pada ketentuan lisensi Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC BY-SA), yang berarti Jurnal Pengabdian Nasional ABDI MASSA ber e-ISSN 2797-0493 ini berhak untuk menyimpan, mengubah format, mengelola di pangkalan data, memelihara dan menerbitkan artikel tanpa meminta izin dari Pencipta selama tetap mempertahankan nama Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta.