EFEKTIVITAS PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) BENDAHARA PENGELUARAN KPPN SURABAYA II
DOI:
https://doi.org/10.69957/abdimass.v4i01.1522Keywords:
Efektivitas, Laporan PertanggungJawaban (LPJ), Bendahara pengeluaranAbstract
Laporan keuangan pada KPPN Surabaya II menjadi alat berharga dalam setiap kinerja dan progam kerja untuk pemantauan,evaluasi dan pengelolaan keuangan negara untuk mencapai suatu tujuan serta progam kerja yang ditetapkan. Dalam setiap tahunya masalah APBN terus berulang dengan pengeluaran belanja yang melebihi pendapatan negara yang diperoleh pada tiap tahunnyadan era Covid-19 pemerintah banyak mengeluarkan dana yang tidak terduka untuk masyarakat ketika terjadi perubahan dalam APBN yang biasa disebut dengan APBN-P pengeluaran belanja meningkat sedangkan pendapatan negara menurun yang akhirnya menjadi beban deficit anggaran semakin besar. Metode penelitian yang digunakan ialah studi literatur, serta observasi dengan objek studi peneliaian pembuatan Laporan PertanggungJawaban (LPJ) Bendahara Pengeluaran KPPN Surabaya II diwilayah Provinsi Jawa Timur. Hasil Penelitian Menunjukan kefektivitasan bendahara pengeluaran dalam pembuatan LPJ dan dijadikan dasar perbaikan serta peningkatan yang diperlukan bagi bendahara pengaluaran KPPN Surabaya II.
Kata kunci: Efektivitas, Laporan PertanggungJawaban (LPJ), Bendahara pengeluaran
Downloads
References
Budiwidarto, Aryo, Kanwil Ditjen, and Perbendaharaan Provinsi. n.d. “PENILAIAN KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN KUASA BUN DAERAH : STUDI KPPN WILAYAH MALUKU.”
Danella, Esther. 2017. “Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta Iv Program Studi Pendidikan Ekonomi ( S1 ) Konsentrasi Pendidikan Akuntansi.”
Elakang, L Atar B. 2019. “Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban ( LPJ ) Bendahara Pengeluaran Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Curup” 5: 18–23.
Indonesia, Kementerian Keuangan Republik. n.d. “Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-57/PB/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga.”
Indonesia, Menteri Keuangan Republik. 2013. “Kedudukan Dan Tanggungjawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.” Peraturan Menteru Keuangan Republik Indonesia No 162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan Dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Dan Belanja Negara, no. 4.
Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik. 2006. “PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH.” Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.
Permana, Angga. 2020. “EFEKTIVITAS”PROSES PEMBUATAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN DENGAN SILABI.” Jurnal Akun STIE (JAS) 6 (2): 102–10.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Siti Rodhotul Jannah; Adi Soesiantoro
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Ketentuan hukum formal untuk mengakses artikel digital jurnal elektronik ini tunduk pada ketentuan lisensi Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC BY-SA), yang berarti Jurnal Pengabdian Nasional ABDI MASSA ber e-ISSN 2797-0493 ini berhak untuk menyimpan, mengubah format, mengelola di pangkalan data, memelihara dan menerbitkan artikel tanpa meminta izin dari Pencipta selama tetap mempertahankan nama Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta.