PENYULUHAN, PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA BIDANG PELAYANAN PUBLIK DI DESA SAMBI KEREP KEC. REJOSO, KAB. NGANJUK

Authors

  • Arif Darmawan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
  • Adi Soesiantoro Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
  • Indah Murti Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Keywords:

Pelatihan, pendampingan

Abstract

Hubungan pemerintah dengan Masyarakat dalam suatu negara sangatlah penting karena syarat berdirinya suatu negara adalah adanya rakyat atau Masyarakat. Begitupun dengan adanya suatu wilayah. Dalam tata hubungan pemerintah dengan Masyarakat dikenal Hukum pelayanan publik mengatur hak dan kewajiban penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik memiliki sifat memaksa, mengikat dan mengatur hubungan Masyarakat sebagai penerima manfaat pelayanan publik dengan pelaksana dan penyelenggara pelayanan publik. Reformasi pelayanan publik menyatakan bahwa pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan Masyarakat oleh penyelenggara negara. Negara didirikan oleh publik dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Warga negara berharap pelayanan publik dapat melayani dengan kejujuran dan pengelolaan secara tepat. Sedangkan menurut UU Nomor 25 Tahun 2009 menyatakan bahwa kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Arif Darmawan, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dosen di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Adi Soesiantoro, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dosen di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Indah Murti, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dosen di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

References

Sekretariat Negara Republik Indonesia, (2009), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, (2014), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, (2014), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Downloads

Published

2023-07-01

How to Cite

Darmawan, A., Soesiantoro, A., & Murti, I. (2023). PENYULUHAN, PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA BIDANG PELAYANAN PUBLIK DI DESA SAMBI KEREP KEC. REJOSO, KAB. NGANJUK. ABDI MASSA: Jurnal Pengabdian Nasional (e-ISSN: 2797-0493), 3(04), 86–89. Retrieved from https://aksiologi.org/index.php/abdimassa/article/view/1269

Issue

Section

Education for Sustainable Development