MANAJEMEN KOMUNIKASI DAN ADVOKASI KEBIJAKAN DALAM MENGUATKAN IDENTITAS DESA BEJIJONG SEBAGAI DESA WISATA BUDAYA

Abstract

Industri pariwisata merupakan salah satu sektor yang mendapatkan perhatian khusus pemerintah untuk menjadi motor penggerak perekonomian daerahnya. Selain sebagai salah satu penyumbang devisa terbesar kepada negara, industri pariwisata dinilai memiliki andil penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, penyerap tenaga kerja, serta pemicu investasi sehingga pengembangan desa wisata sangat diperlukan sebagai sebuah model dalam usaha untuk mengoptimalkan pembangunan desa menjadi desa mandiri. Berdasarkan pada hal tersebut, maka diperlukan sebuah perencanaan strategi komunikasi yang matang oleh Pemerintah Desa Bejijong dalam menguatkan identitas Desa Bejijong sebagai desa wisata berbasis budaya. Penelitian ini berusaha melihat permasalahan melalui manajemen komunikasi dan advokasi terhadap kebijakan Pemerintah Desa Bejijong, Kabupaten Mojokerto. Advokasi kebijakan sebagai upaya penguatan identitas Desa Bejijong sebagai desa budaya bersifat multisektor, oleh karena itu melibatkan banyak pihak dan kerjasama dari berbagai sektor, tingkat pemerintahan di berbagai lokasi geografis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang komprehensif untuk mengembangkan manajemen komunikasi dan advokasi sebagai upaya membangun identitas desa wisata di Desa Bejijong. Dalam mengelola pariwisatanya, Pemerintah Desa Bejijong telah mengimplementasikan manajemen komunikasi, serta bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan sebagai salah satu bentuk advokasi agar penanganan dapat dilakukan dengan maksimal. Manajemen komunikasi dan advokasi yang dilakukan memungkinkan penggabungan berbagai perspektif dan sumber daya atau aktor yang terlibat untuk menciptakan solusi yang lebih menyeluruh dan lebih maksimal. Dengan menerapkan proses manajemen komunikasi dan advokasi memastikan bahwa kebijakan dan program yang diterapkan lebih inklusif dan partisipatif, sehingga penanganan dengan proses ini dapat membantu dalam memastikan bahwa informasi terkait kebijakan pariwisata yang ada yang didistribusikan sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal, sehingga lebih diterima dan efektif.