PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469)

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PMI BERMASALAH (PERLEVA) DI UPTP2TK JAWA TIMUR

Raga Cahya Putra, Supri Hartono, Hasan Ismail — Mon, 22 Jun 2026 00:00:00 +0700

Jawa Timur merupakan provinsi penyumbang Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbesar di Indonesia, sekaligus mencatatkan angka pengaduan PMI yang cukup tinggi dengan 190 kasus pada tahun 2024. Kondisi ini menempatkan UPTP2TK Jawa Timur pada posisi strategis sebagai pelaksana Program PERLEVA (Pemberdayaan dan Perlindungan PMI Bermasalah). Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi Program PERLEVA di UPTP2TK Jawa Timur serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan Model Implementasi Kebijakan Winter (2012) yang mencakup tiga dimensi, yaitu perilaku hubungan antar organisasi, perilaku birokrasi garis depan, dan perilaku kelompok sasaran. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PERLEVA berjalan cukup efektif ditopang oleh kerangka regulasi yang kuat (UU No. 18 Tahun 2017, Perda Jawa Timur No. 2 Tahun 2022, dan Pergub No. 62 Tahun 2018), komitmen tinggi pelaksana yang bersedia melayani 24 jam, serta respons positif dari kelompok sasaran. Faktor penghambat meliputi keterbatasan sumber daya manusia pada Seksi PERLEVA, kesenjangan pelatihan antara ASN dan non-ASN, keterbatasan anggaran untuk kasus darurat, serta variasi kemampuan administrasi keluarga PMI. Penelitian menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi PERLEVA sangat bergantung pada komitmen pelaksana lapangan yang mampu mengompensasi keterbatasan struktural yang ada.

IMPLEMENTASI PROGRAM GENERASI BERENCANA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN JOMBANG

Dewita Rahma Aisyah, Achluddin Ibnu Rochim, Radjikan — Wed, 08 Jul 2026 00:00:00 +0700

Pernikahan dini masih menjadi permasalahan yang cukup tinggi di Kabupaten Jombang dan berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif bagi remaja. Program Generasi Berencana (GenRe) digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang sebagai upaya pencegahan pernikahan dini. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn yang meliputi standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, karakteristik pelaksana, kondisi ekonomi, sosial dan politik, serta disposisi pelaksana. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program GenRe di Kabupaten Jombang telah berjalan cukup baik yang ditandai dengan adanya tujuan program yang jelas, koordinasi dan kerja sama antar pelaksana yang berjalan. Namun demikian, implementasi program masih menghadapi beberapa kendala berupa keterbatasan anggaran, belum optimalnya keberlangsungan PIK-R di tingkat desa, rendahnya partisipasi sebagian remaja dalam kegiatan program, serta kuatnya pengaruh faktor ekonomi, lingkungan sosial, dan pola pikir masyarakat terhadap terjadinya pernikahan dini. Berdasarkan temuan tersebut Program Generasi Berencana telah berperan dalam upaya pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Jombang, namun efektivitas pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan melalui penguatan keberlanjutan program.

PERENCANAAN STRATEGIS PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

Tony Sugianto, M. Kendry Widiyanto, Yusuf Hariyoko — Wed, 08 Jul 2026 00:00:00 +0700

Pembangunan Zona Integritas (ZI) merupakan langkah esensial dalam mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di instansi pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan strategis pembangunan Zona Integritas di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VII guna mewujudkan birokrasi yang lebih terbuka, inovatif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang baik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan terdapat empat stakeholder utama yang berperan dalam pembangunan ZI di LLDIKTI Wilayah VII, yaitu Kepala LLDIKTI Wilayah VII, Kepala Bagian Umum, Ketua Tim Zona Integritas, dan Pegawai. Berdasarkan stakeholder analysis, Kepala LLDIKTI Wilayah VII dan Ketua Tim Zona Integritas berada pada kategori Key Players karena memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh yang tinggi. Kepala Bagian Umum berada dalam kategori Subject (kepentingan tinggi, pengaruh terbatas) , sedangkan Pegawai berada pada kategori Crowd. Analisis peran menunjukkan Kepala LLDIKTI berperan sebagai Decision Maker, Kepala Bagian Umum sebagai Coordinator, Ketua Tim ZI sebagai Implementer, dan Pegawai sebagai Supporting Actor. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan Zona Integritas sangat dipengaruhi oleh sinergi dan pengelolaan stakeholder yang efektif.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA TENTANG PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK KORBAN KEKERASAN

Dayanti Ajeng Pertiwi, Supri Hartono, M. Kendry Widiyanto — Wed, 08 Jul 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Pemerintah Kota Surabaya terhadap perlindungan khusus anak korban kekerasan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 62 Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian adalah Ketua Tim Kerja Perlindungan Anak DP3APPKB Kota Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan khusus anak korban kekerasan di Kota Surabaya telah berjalan cukup baik. Pada aspek komunikasi, pemerintah telah melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, meskipun masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memahami prosedur pelaporan kasus kekerasan terhadap anak. Pada aspek sumber daya, pemerintah telah menyediakan tenaga pendamping, layanan psikologis, serta fasilitas pendukung, namun ketersediaannya masih perlu ditingkatkan agar sebanding dengan kebutuhan penanganan kasus. Pada aspek disposisi, para pelaksana memiliki komitmen dan kepedulian yang baik dalam memberikan pelayanan kepada korban. Sementara itu, pada aspek struktur birokrasi, koordinasi antarinstansi telah berjalan dan didukung oleh Standar Operasional Prosedur (SOP), meskipun masih ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan koordinasi di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan khusus anak korban kekerasan di Kota Surabaya telah berjalan cukup baik, tetapi belum optimal karena masih terdapat beberapa kendala dalam penyebaran informasi kepada masyarakat, penguatan sumber daya, dan koordinasi antarinstansi.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA NO. 2 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK DI SMP NEGERI 2 TAMAN KABUPATEN SIDOARJO JAWA TIMUR

Hani Alviana Putri, Indah Murti, Adi Soesiantoro — Wed, 08 Jul 2026 00:00:00 +0700

Pendidikan merupakan hak dasar setiap anak, termasuk peserta didik penyandang disabilitas. Sebagai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, pemerintah daerah mendorong penyelenggaraan sekolah inklusif untuk menjamin pemenuhan hak pendidikan tanpa diskriminasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi sekolah inklusif dalam pemenuhan hak pendidikan siswa disabilitas di SMP Negeri 2 Taman Kabupaten Sidoarjo serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, UPTD Layanan Disabilitas, pihak sekolah, Guru Pendamping Khusus (GPK), wali murid, dan peserta didik penyandang disabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sekolah inklusif telah berjalan cukup baik melalui komunikasi dan koordinasi yang efektif, dukungan sumber daya, komitmen sekolah, serta adanya SOP dan pembagian tugas yang jelas. Faktor pendukung meliputi dukungan pemerintah daerah, UPTD Layanan Disabilitas, keberadaan GPK, dan kerja sama antar pihak. Sementara itu, faktor penghambat meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, jumlah GPK yang terbatas, keberagaman kebutuhan peserta didik disabilitas, dan masih ditemukannya perilaku perundungan (bullying).

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) SEBAGAI LANGKAH PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KELURAHAN SIDOTOPO, KECAMATAN SEMAMPIR, KOTA SURABAYA

Erdianzah Dicky Pramudia, Indah Murti, Adi Soesiantoro — Thu, 02 Jul 2026 00:00:00 +0700

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2025), jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2025 mencapai 23,36 juta jiwa atau 8,25 persen dari total penduduk. Sebagai upaya penanggulangan kemiskinan, pemerintah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan fokus analisis berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri atas Kasi Kesejahteraan Rakyat (Kasi Kesra), koordinator PKH, pendamping sosial PKH, dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PKH di Kelurahan Sidotopo secara umum telah berjalan cukup baik. Dimensi komunikasi didukung oleh penyampaian informasi yang berjenjang dan konsisten, meskipun masih terdapat kendala komunikasi pada sebagian KPM. Dimensi sumber daya didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang memadai, namun masih terdapat keterbatasan anggaran operasional. Dimensi disposisi menunjukkan adanya komitmen, integritas, dan responsivitas pelaksana dalam menjalankan program. Sementara itu, dimensi struktur birokrasi didukung oleh pembagian tugas yang jelas dan koordinasi yang berjalan dengan baik. Faktor pendukung implementasi meliputi komunikasi yang terstruktur, ketersediaan sumber daya manusia, komitmen pelaksana, dan struktur birokrasi yang mendukung, sedangkan faktor penghambatnya adalah kendala komunikasi dengan sebagian KPM dan keterbatasan anggaran operasional. Dengan demikian, implementasi PKH di Kelurahan Sidotopo telah berjalan cukup baik, meskipun masih diperlukan peningkatan efektivitas komunikasi dan dukungan anggaran untuk mengoptimalkan pelaksanaan program.

IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN DI KELURAHAN GUNUNGSARI KECAMATAN DUKUH PAKIS KOTA SURABAYA

Elizabeth Olivia Letek Goran, Supri Hartono, M. Kendry Widiyanto — Thu, 02 Jul 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kelurahan Gunungsari dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III. Teori ini menekankan empat variabel utama yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini meliputi Staf Pelayanan Kesejahteraan Kelurahan Gunungsari, Staf Tata Usaha SDN Gunungsari I, serta orang tua siswa penerima manfaat Program KIP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program KIP di Kelurahan Gunungsari telah berjalan cukup baik, namun belum sepenuhnya berhasil. Pada aspek komunikasi, pelaksanaan program dapat dikatakan berhasil karena informasi mengenai Program KIP telah disampaikan melalui berbagai saluran, seperti sekolah, kelurahan, RT/RW, media sosial, dan pelayanan informasi secara langsung. Pada aspek disposisi, para pelaksana menunjukkan komitmen dan tanggung jawab yang baik dalam membantu masyarakat selama proses pendataan, verifikasi, hingga penyaluran bantuan. Namun, pada aspek sumber daya masih ditemukan keterbatasan jumlah petugas yang menangani administrasi program sehingga proses pelayanan dan pembaruan data belum berjalan secara optimal. Selain itu, pada aspek struktur birokrasi masih terdapat kendala berupa proses verifikasi dan validasi data yang melibatkan berbagai instansi sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama dalam proses penetapan dan penyaluran bantuan. Secara keseluruhan, implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kelurahan Gunungsari telah berjalan cukup baik karena mampu membantu siswa dari keluarga kurang mampu dalam memperoleh bantuan pendidikan. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan sumber daya pelaksana serta penyederhanaan proses koordinasi dan verifikasi data agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PELAYANAN ADMINISTRATIF DAN PEMBERDAYAAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL USIA PRODUKTIF

Anggi Fatikaningrum, Bambang Kusbandrijo, Rizkya Dwijayanti — Thu, 02 Jul 2026 00:00:00 +0700

Penyandang disabilitas intelektual merupakan kelompok masyarakat yang memerlukan perhatian dalam memperoleh pelayanan publik dan kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya. Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo diketahui memiliki jumlah penyandang disabilitas intelektual yang cukup besar, sehingga mendorong pemerintah desa untuk melaksanakan berbagai upaya pelayanan administratif dan pemberdayaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Pemerintah Desa Karangpatihan dalam pelayanan administrasi dan pemberdayaan penyandang disabilitas intelektual usia produktif serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teori strategi Geoff Mulgan yang meliputi tujuan (purpose), pengarahan (direction), tindakan (action), dan pembelajaran (learning). Kemudian dianalisis dengan menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan administrasi dilakukan melalui pendataan penyandang disabilitas intelektual, layanan dokumen kependudukan, dan pendekatan langsung kepada keluarga. Sedangkan pemberdayaan dilakukan melalui Rumah Harapan melalui berbagai kegiatan seperti pembuatan batik ciprat, pembuatan keset, tasbih, peternakan, buruh tani, dan pembinaan keagamaan yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu. Faktor pendukungnya antara lain keberadaan Rumah Harapan, dukungan keluarga, komitmen pemerintah desa, dan peran pendamping. Faktor penghambatnya antara lain keterbatasan sumber daya manusia dengan kompetensi khusus, keterbatasan anggaran, dan perbedaan tingkat kemampuan penyandang disabilitas intelektual. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi yang dilakukan Pemerintah Desa Karangpatihan telah memberikan manfaat bagi penyandang disabilitas intelektual, terutama dalam meningkatkan keterampilan dan kemandirian. Meskipun demikian, masih diperlukan penguatan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus di bidang disabilitas intelektual serta pengembangan program yang lebih sesuai bagi penyandang disabilitas intelektual kategori berat.

ANALISIS KERJA SAMA DALAM PERSPEKTIF COLLABORATIVE GOVERNANCE PADA PROGRAM LINK AND MATCH DI SMK KRIAN 2 SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR

Windy Eka Adelia, Radjikan, M. Kendry Widiyanto — Thu, 02 Jul 2026 00:00:00 +0700

Tingginya angka pengangguran lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Indonesia yang mencapai 8 persen dari total Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2025 menunjukkan adanya kesenjangan kompetensi antara lulusan SMK dan kebutuhan industri. Program link and match yang diimplementasikan melalui formula 8+i berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada capaian formal kerja sama, seperti jumlah MoU, dan belum banyak mengkaji proses kolaborasi yang terjadi di tingkat institusi.

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan program link and match antara SMK Krian 2 Sidoarjo dan Gamelab.id dalam perspektif collaborative governance serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi nonpartisipan, dan dokumentasi terhadap lima informan yang dipilih secara purposive. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) dengan kerangka Collaborative Governance Ansell dan Gash (2008), yang meliputi starting conditions, institutional design, facilitative leadership, dan collaborative process.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi collaborative governance berlangsung dengan tingkat keberhasilan yang berbeda pada setiap dimensi. Dimensi facilitative leadership menjadi aspek terkuat, ditandai oleh kepemimpinan kepala sekolah yang mendukung penyediaan fasilitas dan pembiayaan program. Pada dimensi collaborative process, kepercayaan antarlembaga terbangun dengan baik sehingga kerja sama berlanjut ke angkatan berikutnya, meskipun interaksi langsung antara siswa dan pihak industri masih terbatas. Sementara itu, institutional design menjadi dimensi terlemah karena minimnya partisipasi siswa serta dominasi mitra industri dalam penyusunan kurikulum. Faktor pendukung utama meliputi komitmen kepemimpinan, dukungan regulasi, komunikasi yang responsif, dan integrasi program dalam sistem penilaian sekolah. Adapun faktor penghambat mencakup keterbatasan infrastruktur teknologi, asimetri kewenangan kurikulum, dan rendahnya keterlibatan siswa dalam proses kolaboratif.

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Dwi Anggraini, M. Kendry Widiyanto, Radjikan — Thu, 02 Jul 2026 00:00:00 +0700

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang masih menjadi tantangan dalam pembangunan nasional. Salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan adalah melalui Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu program bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin dan rentan miskin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Desa Kalimati Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang terdiri atas komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Kalimati secara umum telah terlaksana dengan cukup baik. Komunikasi antara pelaksana dan penerima manfaat dilakukan melalui sosialisasi dan pertemuan rutin. Pada aspek sumber daya masih ditemukan beberapa kendala, terutama keterbatasan jumlah pendamping dan fasilitas pendukung yang belum sepenuhnya memadai. Disposisi pelaksana menunjukkan komitmen yang baik dalam menjalankan tugas pendampingan. Struktur birokrasi telah berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pelaksana. Faktor pendukung implementasi PKH meliputi komunikasi yang baik, koordinasi antar pelaksana, serta komitmen pendamping. Adapun faktor penghambat meliputi keterbatasan sumber daya manusia, sarana pendukung, dan masih adanya persepsi masyarakat terkait ketepatan sasaran penerima manfaat. Secara umum, Program Keluarga Harapan telah berkontribusi dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung upaya penanggulangan kemiskinan di Desa Kalimati.

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN EKONOMI DI KOTA SURABAYA

Lovi Agvitarina Putri, Endang Indartuti, Muhammad Roisul Basyar — Mon, 22 Jun 2026 00:00:00 +0700

Pemberdayaan perempuan adalah salah satu strategi penting untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat . Di Surabaya, pemerintah meluncurkan Program Kampunge Arek Suroboyo Ramah Perempuan dan Anak (KAS–RPA) sebagai bentuk intervensi komunitas yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas serta kemandirian perempuan. Namun, ada sejumlah tantangan dalam pelaksanaannya , termasuk rendahnya partisipasi perempuan dan ketidakmerataan akses terhadap sumber daya. Penelitian ini bertujuan untuk menyoroti aspek pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi melalui program KAS–RPA di Surabaya. Metodologi yang diterapkan adalah deskriptif kualitatif , dengan pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi, dan penggunaan dokumen . Analisis didasarkan pada teori pemberdayaan perempuan yang dikemukakan oleh Naila Kabeer, meliputi aspek sumber daya, keagenan, dan prestasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program KAS–RPA berhasil meningkatkan akses perempuan terhadap sumber daya melalui pelatihan serta pendampingan usaha. Program ini juga berkontribusi pada peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan Keputusan ,serta mendukung peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi. Namun, pelaksanaan program masih menghadapi tantangan terkait pemerataan akses dan keinginan usaha. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa program KAS-RPA memiliki peran yang signifikan dalam pemberdayaan perempuan, meskipun program penguatan masih diperlukan agar dampaknya dapat dirasakan lebih meluas.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AKSESIBILITAS PENYANDANG TUNAGRAHITA SEBAGAI PEMILIH DALAM PEMILU 2024 – 2025

Wimpi Aulia Ananta, Bambang Kusbandrijo, Rizakya Dwijayanti — Mon, 22 Jun 2026 00:00:00 +0700

Penyandang tunagrahita merupakan bagian dari warga negara yang memiliki hak politik yang sama, termasuk hak untuk memilih dalam pemilihan umum. Pemenuhan hak tersebut telah dijamin melalui berbagai regulasi, namun dalam praktiknya masih terdapat kendala yang memengaruhi aksesibilitas penyandang tunagrahita dalam menggunakan hak pilihnya. Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo menjadi salah satu wilayah dengan jumlah penyandang tunagrahita yang cukup tinggi sehingga menarik untuk dikaji terkait implementasi kebijakan aksesibilitas bagi pemilih tunagrahita dalam Pemilu 2024–2025. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan aksesibilitas penyandang tunagrahita sebagai pemilih dalam Pemilu 2024–2025 di Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan aksesibilitas bagi penyandang tunagrahita telah berjalan cukup baik melalui sosialisasi pemilu, pendampingan oleh keluarga dan Rumah Harapan Mulya, pendataan pemilih, serta koordinasi antara KPU Kabupaten Ponorogo, pemerintah desa, dan lembaga pendamping. Faktor pendukung implementasi meliputi kerja sama antar lembaga, dukungan keluarga, dan peran aktif Rumah Harapan Mulya. Adapun faktor penghambat yang ditemukan yaitu keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan khusus dalam berkomunikasi dengan penyandang tunagrahita serta belum tersedianya pendamping khusus bagi pemilih tunagrahita. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan aksesibilitas telah terlaksana dengan cukup baik, meskipun masih diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia guna mewujudkan pemilu yang lebih inklusif.

KUALITAS PELAYANAN BUMD DELTA TIRTA DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN AIR MINUM BERSIH MENGGUNAKAN PENDEKATAN PUBLIC VALUE DI KABUPATEN SIDOARJO

Thomas Syahrudin Fransetio, M. Kendry Widiyanto, Hasan Ismail — Sun, 17 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kualitas pelayanan BUMD PDAM Delta Tirta di Kabupaten Sidoarjo dalam memenuhi kebutuhan air minum bersih dengan menggunakan pendekatan nilai publik (public value). Latar belakang penelitian ini didasari oleh fenomena rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan PDAM Delta Tirta yang dipicu oleh buruknya kualitas pendistribusian air, meskipun instansi tersebut dituntut untuk senantiasa memberikan pelayanan prima di tengah tingginya pertumbuhan penduduk. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pengumpulan data dilaksanakan melalui wawancara mendalam secara semi-terstruktur, observasi non-partisipan, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis menggunakan model interaktif meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian berdasarkan tiga dimensi nilai publik yang digagas oleh Mark H. Moore, yakni penciptaan nilai publik, legitimasi politik dan dukungan sosial, serta kapasitas operasional, menunjukkan sebuah temuan yang paradoksal. Secara administratif dan manajerial, PDAM Delta Tirta telah mendemonstrasikan kinerja pelayanan yang tergolong sangat baik. Hal ini dibuktikan melalui tingginya kompetensi teknis sumber daya manusia di lapangan, ketersediaan sarana yang memadai, kepatuhan terhadap prosedur, serta kemudahan akses administratif melalui inovasi layanan digital. Akan tetapi, keunggulan birokrasi tersebut berbenturan dengan kualitas produk inti yang masih berstatus buruk. Kualitas air yang didistribusikan kepada para pelanggan sering kali berada dalam kondisi keruh dan kotor. Kesimpulannya, keramahan petugas dan kelancaran administratif belum sejalan dengan pemenuhan standar kelayakan air bersih, sehingga pembaruan infrastruktur pengolahan air menjadi urgensi krusial untuk memulihkan kepercayaan publik.

EVALUASI PROGRAM KAMPUNG ZERO WASTE SEBAGAI UPAYA PENURUNAN TIMBULAN SAMPAH DI KOTA SURABAYA

Nadia Rensi Ramadhina, Indah Murti, Adi Susiantoro — Mon, 22 Jun 2026 00:00:00 +0700

Permasalahan sampah masih menjadi tantangan utama di Kota Surabaya yang memiliki tingkat timbulan sampah cukup tinggi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Surabaya mengembangkan Program Kampung Zero Waste sebagai upaya pengurangan sampah berbasis masyarakat melalui penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Kampung Zero Waste sebagai upaya penurunan timbulan sampah di RW 08 Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus pada enam indikator evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, Ketua RW, Kader Surabaya Hebat (KSH), serta masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program telah memberikan dampak positif. Meskipun demikian, masih terdapat kendala berupa belum meratanya partisipasi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan kegiatan tertentu, serta masih kurangnya pemerataan sarana pendukung pengelolaan sampah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan partisipasi masyarakat, penguatan pendampingan, serta pemerataan sarana dan prasarana untuk mengoptimalkan keberhasilan program.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DALAM PENANGANAN KEKERASAN DI KABUPATEN TUBAN PROVINSI JAWA TIMUR

Nanda Silfi Diyah Ayu Sulistiyowati, Indah Murti, Adi Susiantoro — Mon, 22 Jun 2026 00:00:00 +0700

Kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak masih menjadi isu sosial yang memerlukan perhatian mendalam di daerah Tuban. Meskipun sejumlah aturan dan program perlindungan telah diterapkan, aksi kekerasan tetap berlangsung. Salah satu upaya pemerintah adalah Kebijakan tentang Pengarusutamaan Gender (PUG), yang bertujuan untuk mengintegrasikan sudut pandang gender dalam setiap tahap pembangunan guna mencapai kesetaraan gender dan perlindungan yang lebih baik untuk wanita dan anak-anak termasuk dalam penanganan kekerasan. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana PUG diterapkan dalam upaya penanganan kekerasan di wilayah Tuban dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan merujuk pada teori implementasi kebijakan yang di kemukakan oleh George C. Edward III, yang mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian di analisis dengan model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman melalui serangkaian langkah, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil studi menunjukkan bahwa implementasi PUG di Kabupaten Tuban dilaksanakan dengan melalui sosialisasi, koordinasi anatr lembaga, pemanfaatan data terpilah gender, serta dukungan anggaran responsif gender. Faktor pendukung implementasi mencakup adanya peraturan, komitmen dari pemerintah daerah, serta kerjasama antar lembaga, sedangkan tantangan yang dihadapi termasuk kurangnya tenaga manusia, pemahaman masyarakat yang masih minimal tentang kesetaraan gender, dan adanya budaya patriarki yang masih mendominasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan PUG dalam penanganan kekerasan di Kabupaten Tuban telah berjalan cukup baik, namun masih diperlukan peningkatan kapasitas bagi pelaksana dan kesadaran masyarakat.

EVALUASI KEBIJAKAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DI KABUPATEN SIDOARJO JAWA TIMUR

Kristina Shinta Paramitha, M. Kendry Widiyanto, Radjikan — Fri, 19 Jun 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan perizinan berusaha melalui Sistem Online Single Submission (OSS) di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur serta mengidentifikasi hambatan dan tantangan dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi OSS di Kabupaten Sidoarjo telah berjalan cukup baik dalam meningkatkan kemudahan, kecepatan, dan transparansi pelayanan perizinan berusaha, yang ditandai dengan meningkatnya penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan kemudahan akses layanan bagi pelaku usaha. Namun demikian, masih terdapat beberapa hambatan, antara lain gangguan teknis sistem, keterbatasan literasi digital masyarakat, perubahan regulasi yang memerlukan penyesuaian, serta ketergantungan terhadap sistem pusat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas infrastruktur digital, kapasitas sumber daya manusia, dan sosialisasi yang berkelanjutan agar pelayanan perizinan berusaha melalui OSS dapat berjalan lebih optimal serta mendukung peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo.

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA : ANALISIS RELASI KUASA DI DESA BEJIJONG KABUPATEN MOJOKERTO

Rahmad Rizal Agit Putra, Radjikan, M. Kendry Widiyanto — Tue, 16 Jun 2026 00:00:00 +0700

Pengembangan desa wisata berbasis warisan budaya membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat lokal. Namun, praktik collaborative governance tidak selalu berjalan dalam posisi yang setara karena adanya ketimpangan relasi kuasa antaraktor. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses collaborative governance serta bentuk relasi kuasa yang terjalin antara Pemerintah Daerah dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam pengembangan Desa Wisata Bejijong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan kuasa dalam pengambilan keputusan pengelolaan wisata sejarah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pemerintah daerah, pemerintah desa, pengelola desa wisata, Pokdarwis, pelaku UMKM, dan masyarakat lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance telah berjalan melalui forum koordinasi dan kerja sama lintas aktor, namun partisipasi masyarakat masih cenderung bersifat tokenistik atau partisipasi semu. Pemerintah memiliki posisi dominan melalui penguasaan otoritas formal, regulasi, sumber daya ekonomi, serta akses informasi. Faktor utama yang menyebabkan ketimpangan kuasa meliputi dominasi aturan birokrasi yang bersifat top-down, penguasaan modal ekonomi oleh pemerintah, dan keterbatasan kapasitas masyarakat dalam memahami regulasi cagar budaya. Meskipun demikian, terdapat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga pelestarian warisan budaya Majapahit serta pengembangan ekonomi lokal berbasis pariwisata.

IMPLEMENTASI PROGRAM PENDAMPINGAN LEGALITAS USAHA OLEH DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DI KABUPATEN NGANJUK

Muhammad Afrizal Aziz, Dida Rahmadanik, Ghulam Maulana Ilman — Tue, 16 Jun 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program pendampingan legalitas usaha oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk dalam meningkatkan legalitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, serta pendampingan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), izin PIRT, dan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Selain itu, inovasi layanan digital melalui website Warkop UMI turut mendukung proses pelayanan legalitas usaha. Akan tetapi, masih ditemukan beberapa hambatan seperti rendahnya literasi digital, minimnya pemahaman pentingnya legalitas usaha, keterbatasan sumber daya, serta kendala teknis dalam penggunaan sistem Online Single Submission (OSS). Kesimpulannya, implementasi program pendampingan legalitas usaha memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran hukum dan mendukung daya saing UMKM di Kabupaten Nganjuk.

STUDI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KAWASAN MANGROVE WONOREJO KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR

Radjikan, Muhammad Roisul Basyar, Galuh Candra Puspita — Wed, 10 Jun 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 65 Tahun 2011 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Mangrove, khususnya terkait pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kawasan Mangrove Wonorejo Surabaya. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan teori implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan pemerintah, pengelola mangrove, komunitas lingkungan, dan masyarakat sekitar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan melalui kegiatan pengawasan, aksi bersih sampah, edukasi lingkungan, dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan mangrove. Namun, implementasi masih menghadapi berbagai kendala, seperti tingginya volume sampah kiriman dari hulu Sungai Brantas, keterbatasan koordinasi, serta rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Faktor pendukung implementasi meliputi partisipasi komunitas lingkungan, keberadaan regulasi daerah, dan kolaborasi antar pihak. Penelitian ini menegaskan pentingnya pemberdayaan masyarakat sebagai strategi berkelanjutan dalam menjaga kelestarian ekosistem mangrove di Surabaya.

IMPLEMENTASI PROGRAM RUMAH ILMU AREK SUROBOYO DALAM PENGUATAN PENDIDIKAN DI SURABAYA

Rischa Yuliani Dwi Pratiwi, M. Kendry Widiyanto, Hasan Ismail — Wed, 10 Jun 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program pendidikan berbasis asrama di Rumah Ilmu Arek Suroboyo (RIAS) dalam mendukung pengembangan anak asuh. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan kerangka implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier yang meliputi kesesuaian keluaran dengan kelompok sasaran, dampak aktual keluaran kebijakan, dampak yang diperkirakan, serta perbaikan peraturan atau kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program RIAS telah berjalan cukup efektif dalam memenuhi kebutuhan anak asuh, terutama dalam aspek pendidikan, pembentukan karakter, dan kedisiplinan melalui sistem pembinaan berbasis asrama. Dampak aktual program terlihat pada perubahan perilaku anak yang lebih disiplin, peningkatan kemampuan akademik, serta berkembangnya kemandirian dalam aktivitas sehari-hari. Selain itu, program ini juga memiliki potensi dampak jangka panjang berupa terbentuknya karakter yang kuat, kemampuan dasar pendidikan yang memadai, serta keterampilan yang mendukung masa depan anak. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam aspek tata kelola, seperti mekanisme pelaporan yang belum optimal, komunikasi internal yang perlu diperkuat, serta belum tersusunnya standar operasional prosedur secara sistematis. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan kebijakan internal, peningkatan kualitas pendampingan, serta evaluasi program secara berkelanjutan agar implementasi program RIAS dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan dalam mendukung pengembangan anak asuh.

ANALISIS PENERAPAN URBAN TOURISM SEBAGAI DAYA TARIK WISATA ADVENTURE LAND ROMOKALISARI KOTA SURABAYA

Titan Aranda Widayati Putri, Rachmawati Novaria, Dida Rahmadanik — Wed, 10 Jun 2026 00:00:00 +0700

Pariwisata perkotaan menjadi salah satu sektor strategis dalam mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan daya tarik wisata di Kota Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan urban tourism sebagai daya tarik wisata di Adventure Land Romokalisari. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kerangka analisis yang digunakan mengacu pada konsep urban tourism yang meliputi attraction (Daya Tarik), amenities (Fasilitas), accessibility (Aksesbilitas), ancillary services (Layanan Pendukung), dan community involvement (Keterlibatan Masyarakat). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Adventure Land Romokalisari memiliki potensi wisata yang cukup baik melalui keberadaan wahana wisata berbasis alam dan buatan seperti wisata perahu, ATV, mini zoo, dan kawasan mangrove. Selain itu, lokasi wisata yang strategis serta keterlibatan masyarakat dalam aktivitas UMKM turut mendukung pengembangan destinasi wisata. Namun, implementasi urban tourism belum berjalan optimal karena masih ditemukan kendala berupa keterbatasan fasilitas pendukung, aksesibilitas yang belum terintegrasi secara maksimal, layanan pendukung wisata yang masih terbatas, serta promosi digital yang belum optimal. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan wisata juga masih perlu ditingkatkan agar mampu mendukung keberlanjutan destinasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas fasilitas wisata, penguatan layanan dan promosi digital, serta optimalisasi partisipasi masyarakat guna meningkatkan daya saing pariwisata perkotaan di Kota Surabaya.

STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA SEJARAH BERBASIS PENDEKATAN 6A UNTUK MENINGKATKAN DAYA TARIK WISATAWAN

Sri Astutik, Indah Murti, Adi Soesiantoro — Wed, 03 Jun 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengembangan pariwisata sejarah berbasis pendekatan 6A dalam meningkatkan daya tarik wisatawan di Museum Trowulan Kabupaten Mojokerto. Pendekatan 6A yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada konsep pengembangan destinasi pariwisata yang dikemukakan oleh Buhalis (2000), yang meliputi attraction, amenities, activities, accessibility, ancillary services, dan available packages. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat kunjungan wisatawan ke Museum Trowulan jika dibandingkan dengan destinasi wisata lain di Kabupaten Mojokerto, meskipun museum ini memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi sebagai pusat peninggalan Kerajaan Majapahit. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daya tarik utama Museum Trowulan terletak pada koleksi artefak bersejarah dan nilai edukatif yang tinggi.

EVALUASI MANAJEMEN KEBIJAKAN PENONAKTIFAN 11 JUTA PESERTA PBI BPJS KESEHATAN TAHUN 2026 MENGGUNAKAN PERSPEKTIF POSDCORB

Thu, 21 May 2026 00:00:00 +0700

Kebijakan penonaktifan sekitar 11 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan pada tahun 2026 menjadi perhatian publik karena menimbulkan berbagai polemik dan berdampak pada akses layanan kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi manajemen kebijakan tersebut dengan menggunakan perspektif manajemen publik melalui pendekatan POSDCORB. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik studi pustaka, dimana data diperoleh dari jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta sumber berita yang relevan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Analisis dilakukan dengan mengkaji kebijakan berdasarkan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, kepegawaian, pengarahan, koordinasi, pelaporan, dan penganggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penonaktifan peserta PBI BPJS Kesehatan masih menghadapi berbagai permasalahan dalam aspek manajemen publik. Kelemahan utama terletak pada kurangnya sosialisasi kebijakan, ketidaksinkronan data antar lembaga, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta lemahnya koordinasi dan transparansi informasi. Selain itu, ditemukan adanya ketidaktepatan sasaran (targeting error) akibat lemahnya validasi data, sehingga kebijakan yang bertujuan meningkatkan efisiensi justru berdampak pada masyarakat rentan yang masih membutuhkan perlindungan kesehatan. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan sosial dan perlindungan publik. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam aspek manajemen kebijakan, khususnya pada integrasi data, koordinasi antar lembaga, serta penguatan orientasi kebijakan yang berpihak pada masyarakat.

EVALUASI KETEPATAN SASARAN PROGRAM INDONESIA PINTAR DI SMP NEGERI 1 JEMBER

Thu, 21 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketepatan sasaran Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Negeri 1 Jember. Program Indonesia Pintar merupakan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan yang ditujukan untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu agar tetap memperoleh akses pendidikan. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan indikasi ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan metode studi kasus. Data penelitian diperoleh melalui studi dokumentasi dari pemberitaan media online yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Indonesia Pintar di SMP Negeri 1 Jember. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara jumlah penerima bantuan dengan jumlah siswa yang tergolong kurang mampu. Dari total 1.076 siswa, sebanyak 1.057 siswa menerima bantuan Program Indonesia Pintar, sedangkan jumlah siswa kurang mampu diperkirakan hanya sekitar 200–300 siswa. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Indonesia Pintar di SMP Negeri 1 Jember belum sepenuhnya tepat sasaran. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam sistem pendataan, verifikasi, dan pengawasan agar penyaluran bantuan dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan kriteria penerima bantuan.