PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469)

PEMBERDAYAAN UMKM UNTUK MENUMBUHKAN DAN MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN USAHA MIKRO DI KABUPATEN TUBAN

Vivin Sulistyowati, Adi Susiantoro, Ghulam Maulana Ilman — Mon, 08 Dec 2025 00:00:00 +0700

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian
Indonesia karena jumlahnya yang besar dan kontribusinya terhadap PDB serta penyerapan
tenaga kerja. Meski demikian, UMKM masih menghadapi berbagai tantangan seperti
keterbatasan modal, rendahnya literasi keuangan, minimnya legalitas usaha, serta rendahnya
kemampuan digital. Pemerintah Kabupaten Tuban telah menjalankan berbagai program seperti
pelatihan manajerial, pelatihan digital, serta fasilitas pembiayaan untuk meningkatkan
kapasitas UMKM, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh rendahnya akses teknologi,
kemampuan inovasi, dan kesiapan pelaku usaha. Penelitian ini menyoroti kondisi UMKM di
Tuban serta bentuk pemberdayaan yang dilakukan pemerintah, dengan tujuan memberikan
gambaran mengenai hambatan, peluang, dan kebutuhan pengembangan UMKM agar mampu
tumbuh dan berdaya saing

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NO. 61 TAHUN 2024 TENTANG MEKANISME PENYELENGGARAAN KLA DALAM PEMENUHAN HAK ANAK DI SURABAYA

Sofiana, Adi Soesiantoro — Wed, 10 Dec 2025 00:00:00 +0700

Pemerintah Indonesia dalam menjaga komitmennya untuk memenuhi setiap hak anak di Indonesia bekerjasama UNICEF menerapkan sebuah Konsep Kota Layak Anak sebagai strategi untuk mewujudkan perlindungan Hak Anak secara menyeluruh di tingkat daerah. Untuk itu dalam memperkuat sistem KLA yang ada, Kota Surabaya mengeluarkan Peraturan Walikota Surabaya No. 61 Tahun 2024 Tentang Mekanisme Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Tujuan dari penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai implementasi Peraturan Walikota No. 61 Tahun 2024 di Kelurahan Gunungsari serta faktor pendorong dan penghambat implementasi. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan Teori George Edward III (komunikasi, smber daya, disposisi, dan struktur birokrasi). Hasil penelitian ini adalah implementasi Peraturan Walikota No. 61 Tahun 2024 berhasil dikarenakan penilaian keempat indikator George Edward III berhasil dilaksanakan semua, serta faktor pendorong tersebut berasal dari dukungan moril Lembaga dan masyarakat, serta masyarakat yang rela berkontribusi untuk program sedangkan faktor penghambat terletak pada tidak meratanya sosialisasi program di tiap rumah.

ANALISIS INOVASI ADMINISTRASI PAK MO GERCEP (PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MOJOKERTO ONLINE GRATIS DAN CEPAT) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MOJOKERTO

Windy Permata Nugrahani, Achluddin Ibnu Rochim, Wahid Hidayat — Wed, 10 Dec 2025 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi inovasi Pak Mo Gercep (Pelayanan Administrasi Kependudukan Mojokerto Online Gratis dan Cepat) sebagai upaya digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan di Kota Mojokerto. Layanan ini dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan aksesibilitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pak Mo Gercep berjalan efektif dengan adanya penyederhanaan prosedur pelayanan, peningkatan responsivitas aparatur, serta tersedianya sistem pelayanan berbasis website yang mudah diakses masyarakat. Faktor pendukung utama meliputi komitmen pimpinan, kesiapan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan penerimaan masyarakat. Namun demikian, terdapat beberapa hambatan seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital masyarakat, belum optimalnya sinkronisasi data antarinstansi, serta perlunya sosialisasi yang lebih merata. Secara keseluruhan, inovasi Pak Mo Gercep memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan menjadi model transformasi digital yang dapat diadaptasi oleh pemerintah daerah lainnya.

EVALUASI KEBIJAKAN PENANGANAN STUNTING MELALUI PROGRAM KELAS CALON PENGANTIN DI PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA KECAMATAN BUBUTAN

Afiyah, Supri Hartono, M. Kendry Widiyanto — Wed, 10 Dec 2025 00:00:00 +0700

Stunting merupakan prioritas nasional yang direspons Pemerintah Kota Surabaya melalui Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2022 tentang Program Kelas Calon Pengantin (Catin). Penelitian ini mengevaluasi kinerja kebijakan tersebut di PUSPAGA Kecamatan Bubutan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan enam kriteria evaluasi William N. Dunn. Hasil penelitian menunjukkan keberhasilan pada aspek efektivitas, efisiensi, responsivitas, dan ketepatan, yang dibuktikan dengan penurunan prevalensi stunting sebesar 68,75% (2022-2024) serta efisiensi birokrasi melalui digitalisasi. Namun, aspek kecukupan dan pemerataan dinilai belum optimal karena durasi intervensi satu kali yang kurang memadai untuk perubahan perilaku mendalam dan adanya kesenjangan akses digital bagi kelompok rentan teknologi. Secara keseluruhan, kebijakan ini berhasil secara sistemik sebagai gerbang administrasi pencegahan, namun memiliki celah substantif dalam pelaksanaannya. Peneliti merekomendasikan pengembangan materi suplemen berbasis micro-learning dan penyediaan layanan bantuan pendaftaran manual di kelurahan untuk meningkatkan inklusivitas dan dampak program.

PARTISIPATIF PLANNING PADA PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA PANTAI DALEGAN GRESIK

Banun Prabawanti, Bambang Kusbandrijo, Supri Hartono — Thu, 18 Dec 2025 00:00:00 +0700

Peneliti ini membahas Partisipatif Planning Pada Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Dalegan Gresik, Pantai Dalegan menawarkan studi kasus yang sempurna tentang Pariwisata Berbasis Masyarakat, di mana objek wisata dikelola langsung oleh Pemerintah Desa (BUMDes) dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), bukan oleh investor swasta atau pemerintah daerah tingkat kabupaten. Meneliti model ini penting untuk memahami bagaimana aset wisata dapat dikelola secara mandiri oleh desa. Peneliti ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi di Wisata Pantai Dalegan Grsik. Hasil peneliti menunjukkan bahwa Partisipatif Planning pada Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Dalegan Gresik dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan pengembangan kawasan wisata masih belum sepenuhnya berjalan secara partisipatif, berdasarkan variabel teori Sherry Arnstein, meskipun telah menunjukkan beberapa upaya pelibatan masyarakat. Bentuk partisipasi yang muncul lebih banyak berada pada tahap pelaksanaan dan pemanfaatan, sementara keterlibatan masyarakat dalam tahap perencanaan awal, pengambilan keputusan, dan evaluasi masih rendah.Pengelola pantai, pemerintah desa, dan pelaku usaha lokal sebenarnya telah memiliki komitmen untuk melibatkan masyarakat, namun mekanisme partisipasi yang terstruktur belum sepenuhnya diterapkan.

PENGEMBANGAN DESA WISATA BERBASIS MASYARAKAT COMMUNITY BASED TOURISM (CBT) DALAM MENINGKATKAN KUNJUNGAN WISATA DESA CANDI PARI KECAMATAN PORONG KABUPATEN SIDOARJO

Khofifah Andhiatama Ramadhani, M. Kendry Widiyanto, Hasan Ismail — Thu, 18 Dec 2025 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program pengembangan Community Based Tourism di Kabupaten Sidoarjo serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program pengembangan Wisata Candi Pari di Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, yang berdasarkan 5 Aspek Dimensi menurut teori Suansri (2003). Lima aspek dimensi ini terdiri dari Dimensi Ekonomi, Dimensi Sosial, Dimensi Lingkungan, Dimensi Budaya, Dimensi Politik. Penelitian ini mengadopsi metode penelitian kualitatif, dengan menggabungkan sumber data primer dan sekunder. Data diperoleh melalui teknik pengumpulan seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul akan dianalisis melalui tahap pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian ini menujukan bahwa pengembangan Community Based Tourism (CBT) tentang penyelenggaraan kepariwisataan sebagai upaya pengembangan sektor wisata di Kabupaten Sidoarjo telah berjalan dengan cukup baik. Pengembangan tersebut telah memberikan dampak positif yang signifikan, seperti peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, perbaikan fasilitas pariwisata Candi Pari, dan peningkatan kesadaran masyarakat akan potensi destinasi pariwisata untuk peningkatan ekonomi dengan cara berjualan oleh-oleh khas Candi Pari di daerah tersebut. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa hambatan yang perlu diatasi guna meningkatkan efektivitas dan dampak positif dari pengembangan tersebut. Hal ini termasuk kesenjangan dalam distribusi manfaat, perlunya pengelolaan sumber daya yang lebih efektif, dan peningkatan responsivitas pengembangan terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa sementara pengembangan sektor wisata Candi Pari di Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo telah mencapai beberapa keberhasilan, masih ada ruang untuk perbaikan. Dengan mengatasi hambatan-hambatan ini dan terus melakukan evaluasi serta penyesuaian sesuai dengan dinamika dan kebutuhan yang berkembang, diharapkan pengembangan ini dapat memberikan dampak yang lebih besar dan berkelanjutan bagi pengembangan pariwisata di Desa Candi Pari Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo.

IMPLEMENTASI PROGRAM SDANGGAR KEGIATAN BELAJAR DALAM MENGURANGI ANGKA PUTUS SEKOLAH MELALUI PENDIDIKAN NONFORMAL DI KABUPATEN SIKKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Ferdinand Daniel Henriquez, Kendry Widyanto, Hasan Ismail — Wed, 10 Dec 2025 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Pendidikan Nonformal pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sikka dalam menekan angka putus sekolah, dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle sebagai landasan analisis. Teori Grindle digunakan untuk mengkaji dua komponen utama implementasi kebijakan, yaitu Content of Policy (isi kebijakan) dan Context of Implementation (konteks pelaksanaan). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi Content of Policy, Program Pendidikan Kesetaraan SKB Sikka telah memiliki tujuan yang jelas, sasaran yang tepat yaitu anak putus sekolah, serta memberikan manfaat nyata berupa peningkatan motivasi, disiplin belajar, dan kemampuan akademik peserta. Program juga menunjukkan fleksibilitas pengambilan keputusan tingkat lembaga serta pelaksana program (tutor dan pamong belajar) yang memiliki komitmen tinggi meskipun jumlahnya terbatas. Sumber daya pendukung tersedia namun belum memadai, terutama sarana pembelajaran dan fasilitas teknologi. Dari sisi Context of Implementation, efektivitas pelaksanaan dipengaruhi oleh komitmen pelaksana, struktur organisasi SKB yang jelas, dan dukungan administratif dari Dinas Pendidikan. Namun, terdapat hambatan signifikan berupa kondisi ekonomi peserta yang rendah, kurangnya dukungan keluarga, tuntutan pekerjaan, serta keterbatasan fasilitas. Meskipun demikian, responsivitas tutor yang tinggi melalui pendekatan personal dan penyesuaian jadwal mampu menjaga keberlangsungan pembelajaran. Secara keseluruhan, analisis menggunakan teori Grindle menunjukkan bahwa implementasi Program SKB Sikka sudah berjalan cukup efektif dalam menurunkan angka putus sekolah, meskipun efektivitas tersebut masih dapat ditingkatkan melalui penguatan sumber daya, peningkatan dukungan keluarga, dan kebijakan pendukung dari pemerintah daerah.

DAMPAK PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT “GRESIK SEHATI” DALAM ASPEK SOSIAL-EKONOMI MASYARAKAT

David Haryana, Indah Murti, Radjikan — Fri, 19 Dec 2025 00:00:00 +0700

Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Gresik Sehati di Desa Slempit, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, merupakan bentuk pemenuhan akses kesehatan dan bagian dari program prioritas pemerintah daerah. Kehadiran rumah sakit ini tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas layanan kesehatan, tetapi juga memunculkan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis dampak pembangunan rumah sakit tersebut terhadap masyarakat Desa Slempit, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhinya. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan rumah sakit memberikan dampak individu berupa peningkatan rasa aman, ketenangan psikologis, peluang kerja, dan perubahan perilaku kesehatan masyarakat. Dampak lingkungan terlihat melalui perubahan fisik kawasan dan meningkatnya aktivitas sosial-ekonomi di sekitar rumah sakit. Dampak organisasional tercermin dari terjalinnya kolaborasi antara rumah sakit dengan organisasi masyarakat desa, meskipun intensitasnya belum optimal. Dampak masyarakat terlihat dari meningkatnya mobilitas ekonomi, bertambahnya UMKM baru, serta meningkatnya akses layanan kesehatan. Sementara itu, dampak terhadap sistem sosial menunjukkan adanya peningkatan keterbukaan masyarakat terhadap perubahan serta penguatan kepercayaan terhadap lembaga publik. Faktor pendukung meliputi lokasi strategis, kebutuhan kesehatan masyarakat yang tinggi, dan dukungan pemerintah desa. Adapun faktor penghambat meliputi masih terbatasnya sosialisasi, persaingan usaha, serta belum meratanya manfaat ekonomi bagi seluruh warga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembangunan Rumah Sakit Gresik Sehati memberikan dampak sosial-ekonomi yang mayoritas positif, namun masih memerlukan optimalisasi agar manfaatnya lebih merata dan berkelanjutan.

PENERAPAN PROGRAM SMART CITY PADA KONSEP SMART ENVIRONMENT

Vera Kartika Sari, Achluddin Ibnu Rochim, Radjikan — Thu, 18 Dec 2025 00:00:00 +0700

Penerapan kerangka Smart City pada sektor lingkungan merupakan upaya strategis pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola lingkungan yang lebih efisien, terukur, dan berkelanjutan. Berangkat dari konteks kebijakan tersebut, penelitian ini menganalisis implementasi program Smart Environment di Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier sebagai landasan analitis. Teori ini memungkinkan pengkajian secara sistematis terhadap karakteristik kebijakan, termasuk kejelasan tujuan dan kemampuan operasionalisasi program variabel non peraturan yang mempengaruhi proses implementasi, seperti kondisi sosial, politik, dan kelembagaan; serta tahapan implementasi kebijakan pada level administrasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumen, dengan analisis data mengikuti model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Smart Environment memiliki tujuan yang relatif jelas dan selaras dengan roadmap Smart City Surabaya. Namun, keterbatasan sumber daya, kesiapan teknologi, dan variasi kapasitas teknis pada tingkat kecamatan menghambat kejelasan operasionalnya. Faktor non-statutori, terutama ketimpangan literasi teknologi masyarakat, lemahnya integrasi kelembagaan, serta variabilitas komitmen pemangku kepentingan, turut memengaruhi efektivitas implementasi. Meskipun sejumlah inovasi digital seperti sistem informasi persampahan berbasis web, perangkat real-time monitoring kualitas lingkungan, dan platform pelaporan masyarakat telah diadopsi, proses implementasi masih berjalan secara terfragmentasi antar-tahapan administrasi. Kondisi ini menempatkan penerapan Smart Environment pada fase transisional yang memerlukan penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan kapasitas birokrasi, serta perluasan partisipasi publik agar sesuai dengan kriteria efektivitas implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier.

IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL PADA LANJUT USIA DI DINAS SOSIAL KABUPATEN NGADA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Maria Theresia Paba, Achluddin Ibnu Rochim, Radjikan — Thu, 18 Dec 2025 00:00:00 +0700

Peningkatan jumlah lanjut usia di Kabupaten Ngada berdampak pada meningkatnya permasalahan kesejahteraan sosial, khususnya bagi lansia yang tergolong miskin dan terlantar. Pemerintah melalui Dinas Sosial Kabupaten Ngada melaksanakan Program Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) bagi lanjut usia sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan keberfungsian sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program rehabilitasi PMKS pada lanjut usia di Dinas Sosial Kabupaten Ngada. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan sumber data primer dan sekunder. Analisis penelitian menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang meliputi standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, disposisi pelaksana, komunikasi antarorganisasi, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program rehabilitasi PMKS bagi lanjut usia telah berjalan, namun belum optimal. Program memiliki tujuan yang jelas, tetapi masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya, keterlambatan penyaluran bantuan, lemahnya komunikasi kepada masyarakat sasaran, serta belum adanya regulasi daerah khusus. Kesimpulannya, keberhasilan program dipengaruhi oleh dukungan kebijakan pusat, namun memerlukan penguatan sumber daya, komunikasi, dan kebijakan daerah agar pelaksanaannya lebih efektif dan merata.

ANALISIS STRATEGI PENGEMBANGAN WISATA PANTAI PASIR PUTIH SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR DI DESA REMEN KECAMATAN JENU KABUPATEN TUBAN

Siti Sutria, Anggraeny Puspaningtyas, Muhammad Roisul Basyar — Fri, 19 Dec 2025 00:00:00 +0700

Penelitian ini mengevaluasi potensi dan dinamika pengembangan Pantai Pasir Putih Remen sebagai destinasi wisata berbasis komunitas di Kabupaten Tuban. Fokus analisis meliputi keunggulan alam, peluang ekonomi-sosial bagi masyarakat lokal, peran komunitas dalam pengelolaan, serta tantangan lingkungan dan sosial yang mungkin muncul. Hasil menunjukkan bahwa pantai memiliki daya tarik alam pasir putih, garis pantai, dan laguna air tenang yang mendasari peluang usaha lokal seperti warung, kios, jasa wisata, dan akomodasi sederhana. Keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam penyediaan layanan dan pengelolaan wisata memperkuat rasa memiliki dan keberlanjutan sosial. Namun, risiko seperti degradasi lingkungan, fluktuasi kunjungan, dan potensi ketimpangan ekonomi tetap membutuhkan strategi pengelolaan terpadu. Dengan pengembangan fasilitas, partisipasi masyarakat, diversifikasi produk wisata, dan penerapan konservasi lingkungan, pantai ini memiliki peluang menjadi destinasi unggulan yang memberi manfaat ekonomi, sosial, dan ekologis bagi komunitas lokal.

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENERTIBAN HEWAN DI KABUPATEN NAGEKEO

Marianus Waghi Nuwa, Achluddin Ibnu Rochim, Radjikan — Thu, 18 Dec 2025 00:00:00 +0700

Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan (Ternak) diterbitkan sebagai upaya menciptakan ketertiban umum dan mencegah gangguan aktivitas masyarakat akibat hewan ternak yang berkeliaran. Namun dalam praktiknya, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana, hingga lemahnya pengawasan serta penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan penertiban hewan ternak serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, serta studi dokumentasi pada Dinas Peternakan dan Satpol PP Kabupaten Nagekeo. Teori implementasi Van Meter dan Van Horn digunakan sebagai analisis utama dengan melihat aspek standar kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik pelaksana, kondisi sosial ekonomi, serta sikap pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda belum optimal. Faktor penghambat utama meliputi minimnya jumlah personel Satpol PP, kurangnya fasilitas kandang penampungan, budaya beternak secara bebas, serta kemampuan ekonomi masyarakat. Sementara itu, faktor pendukung berasal dari regulasi yang jelas dan dukungan sebagian aparat pelaksana. Penelitian ini menegaskan perlunya peningkatan sosialisasi, penegakan hukum yang lebih tegas, serta penyediaan fasilitas pendukung untuk mewujudkan ketertiban hewan ternak di Kabupaten Nagekeo.