PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469)

EVALUASI PROGRAM SEKOLAH ORANG TUA HEBAT DI KELURAHAN SIDOTOPO KECAMATAN SEMMAPIR KOTA SURABAYA JAWA TIMUR

2025-07-04T02:00:40+07:00

Program Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH) merupakan salah satu upaya strategis Pemerintah Kota Surabaya dalam menanggulangi permasalahan stunting yang masih menjadi isu kesehatan masyarakat prioritas. Program ini dirancang sebagai bentuk intervensi edukatif berbasis keluarga dengan tujuan utama meningkatkan kapasitas orang tua, khususnya ibu, dalam hal pengasuhan anak balita secara holistik dan berbasis pada prinsip-prinsip tumbuh kembang anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program SOTH di Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Surabaya, dengan menggunakan pendekatan evaluasi kebijakan publik berdasarkan enam indikator dari William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian dilakukan secara kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap sejumlah informan dari berbagai elemen pelaksana dan peserta program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas merupakan indikator yang paling dominan, tercermin dari peningkatan pengetahuan orang tua mengenai gizi anak, pola asuh yang sehat, pentingnya stimulasi dini, serta perilaku hidup bersih dan sehat. Meskipun demikian, beberapa tantangan masih ditemukan dalam pelaksanaan program, di antaranya keterbatasan jumlah fasilitator, kurang meratanya penyebaran informasi, serta ketidaktepatan sasaran peserta. Temuan ini mengindikasikan perlunya penguatan strategi komunikasi publik, penyempurnaan kurikulum pelatihan, serta pengembangan sistem monitoring dan evaluasi partisipatif. Evaluasi ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dan pelaksana program dalam meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program SOTH di masa depan.

EVALUASI PROGRAM GENERASI BERENCANA (GENRE) DALAM MENEKAN KASUS PERNIKAHAN DINI PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AKB) KABUPATEN SIDOARJO

2025-07-04T02:00:32+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Generasi Berencana (GenRe) dalam menekan kasus pernikahan dini di Kabupaten Sidoarjo. Program ini dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dengan pendekatan edukatif yang menyasar remaja melalui pembentukan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), pelatihan fasilitator, dan kegiatan sosialisasi di sekolah serta komunitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) oleh Stufflebeam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program memiliki dasar yang kuat dan relevan dengan permasalahan remaja saat ini, namun menghadapi kendala dalam keterbatasan anggaran, distribusi materi edukatif, serta partisipasi remaja yang masih rendah. Meski demikian, hasil program mulai menunjukkan dampak positif berupa peningkatan pengetahuan remaja terkait kesehatan reproduksi dan penurunan kecenderungan pernikahan dini. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas SDM, serta pemanfaatan media digital sebagai strategi pengembangan ke depan.

INOVASI DIGITAL DALAM PELAYANAN PUBLIK: STUDI KASUS PENGURUSAN SKCK DI KEPOLISIAN RESOR KOTA (POLRESTA) SIDOARJO

2025-07-04T02:00:25+07:00

Inovasi digital merupakan bentuk transformasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang berfokus pada efisiensi, efektivitas, dan transparansi. Polresta Sidoarjo mengembangkan layanan SKCK online sebagai bentuk pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Melalui sistem ini, masyarakat dapat melakukan pendaftaran, pengunggahan dokumen, dan pelacakan proses secara daring tanpa harus hadir secara langsung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi pelayanan SKCK telah memberikan dampak positif, namun masih ditemukan kendala pada aksesibilitas teknologi dan literasi digital sebagian masyarakat.

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DAN NON-ALAM

2025-07-04T02:00:11+07:00

Kabupaten Lamongan merupakan salah satu wilayah yang rawan terhadap bencana banjir, terutama karena faktor geografis dan aliran sungai Bengawan Solo yang melintasi beberapa kecamatan. Kondisi ini mendorong Pemerintah Kabupaten Lamongan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Alam dan Non Alam sebagai dasar hukum dalam pengelolaan bencana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi peraturan tersebut oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lamongan dalam konteks penanggulangan bencana banjir. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, yang mencakup empat indikator utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan secara optimal. Komunikasi internal BPBD telah berjalan baik, tetapi penyampaian informasi kepada masyarakat masih terbatas. Keterbatasan sumber daya, terutama personel dan anggaran, menjadi hambatan utama. Meskipun demikian, disposisi atau sikap pelaksana tergolong sangat baik, karena adanya komitmen dan kepedulian tinggi dari petugas. Struktur birokrasi telah memiliki SOP, namun pelaksanaannya di lapangan masih memerlukan penyesuaian dengan kondisi darurat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan koordinasi lintas sektor, penguatan kelembagaan, serta sosialisasi yang lebih merata kepada masyarakat agar kebijakan dapat diimplementasikan secara lebih efektif dan sesuai dengan tujuan Peraturan Daerah.

ANALISIS STANDAR PELAYANAN PENGADUAN PELANGGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SURYA SEMBADA KOTA SURABAYA

2025-07-04T01:59:58+07:00

Pelayanan publik merupakan aspek penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, aparatur pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Layanan air minum merupakan salah satu bagian penting dari infrastruktur pelayanan publik yang wajib disediakan oleh pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan air bersih yang layak konsumsi bagi masyarakat. PDAM Surya Sembada Surabaya yang juga sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan distribusi air yang merata dan berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Standar Pelayanan Pengaduan Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDAM Surya Sembada Kota Surabaya telah menyusun dan menerapkan standar pelayanan pengaduan pelanggan dengan cukup baik, mencakup aspek ketepatan waktu, kemudahan akses, perbaikan, permintaan maaf, kredibilitas, dan perhatian. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal keterlambatan penanganan dan perlunya pendekatan yang lebih inklusif terhadap kebutuhan pelanggan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kualitas pelayanan pengaduan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya serta informasi mengenai standar pelayanan yang diterapkan, dan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan layanan kepada pelanggan.

EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM PENURUNAN KEMISKINAN KELURAHAN SIDOTOPO KOTA SURABAYA

2025-07-03T18:40:35+07:00

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang kompleks dan terus menjadi perhatian utama dalam pembangunan nasional. Sebagai kondisi di mana individu atau kelompok tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka secara layak, kemiskinan mencerminkan adanya kesenjangan sosial dan ekonomi yang masih belum teratasi sepenuhnya. Dalam konteks Indonesia, kesejahteraan sosial telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang menjadi dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan berbagai program sosial. Undang-undang ini menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya Pemerintah secara aktif merancang berbagai program dan kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan, seperti bantuan sosial, Namun, implementasi program-program tersebut sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidaktepatan sasaran, keterbatasan anggaran, serta efektivitas yang masih perlu ditingkatkan. Kemiskinan memiliki dampak yang luas terhadap berbagai aspek kehidupan, terutama dalam bidang sosial dan ekonomi. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah layanan Kesehatan. Dimana setiap individu sebenarnya memiliki hak yang sama untuk memperoleh akses terhadap fasilitas kesehatan yang memadai. Prinsip kesetaraan dalam pelayanan kesehatan menegaskan bahwa seluruh masyarakat, tanpa memandang latar belakang ekonomi, berhak mendapatkan perawatan medis yang layak dan berkualitas.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI DI DESA KANOREJO KECAMATAN RENGEL KABUPATEN TUBAN

2025-07-04T16:31:19+07:00

Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi di Desa Kanorejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Sektor pertanian memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, namun permasalahan distribusi pupuk bersubsidi, termasuk kelangkaan dan harga yang tidak sesuai HET, masih menjadi kendala utama bagi petani. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Temuan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran kepada kelompok tani, namun kebutuhan petani belum sepenuhnya terpenuhi karena kuota yang kurang dari kebutuhan sebenarnya. Selain itu, masalah teknis dalam pelaksanaan kebijakan masih muncul akibat kurangnya koordinasi dan kerjasama antaraktor terkait (petani, pengecer, distributor, produsen, dan pemerintah). Penelitian ini merekomendasikan perbaikan sistem distribusi, peningkatan ketepatan sasaran, dan penguatan koordinasi antaraktor untuk menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi yang efektif dan efisien.

ANALISIS KERENTANAN DAN KAPASITAS MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI BENCANA BANJIR MELALUI PARTISIPASI MASYARAKAT DI KABUPATEN GRESIK

2025-07-14T12:02:08+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerentanan dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana banjir di Kabupaten Gresik dengan menekankan peran partisipasi masyarakat. Kabupaten Gresik merupakan salah satu wilayah di Jawa Timur yang rawan terhadap banjir tahunan, khususnya akibat meluapnya Sungai Kali Lamong. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap masyarakat terdampak serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya kerentanan masyarakat disebabkan oleh buruknya sistem drainase, penggunaan lahan yang tidak terkendali, serta minimnya kesadaran lingkungan. Di sisi lain, kapasitas masyarakat untuk bertahan dan pulih dari bencana masih terbatas, namun menunjukkan potensi penguatan melalui partisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program mitigasi. Partisipasi masyarakat terbukti berkontribusi dalam mengurangi risiko dan memperkuat ketangguhan komunitas lokal. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan strategi pemberdayaan berbasis partisipasi, perbaikan infrastruktur, dan penguatan koordinasi antar lembaga sebagai langkah mitigatif yang berkelanjutan.