PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469)

EVALUASI KEBIJAKAN PENGENTASAN PERNIKAHAN DINI

2024-06-13T13:41:19+07:00

Pernikahan dini merupakan sebuah fenomena sosial yang sering terjadi khususnya di Indonesia. Isu pernikahan dini menjadi perhatian penting bagi Indonesia sejak tahun 2008 pemerintah melalui lembaga Badan Pusat Statistik (BPS) dan United Nations Children's Fund (UNICEF) menjalin kerjasama dengan melakukan survei dalam kasus Pernikahan Dini. Dimana menurut pemerintah usia pernikahan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang batas usia perkawinan laki-laki dan perempuan harus berusia 19 Tahun (MPOC, 2020). Sejak Januari sampai Oktober 2021 Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Sampang, Madura Jawa Timur telah menerima permohonan dispensasi kawin sebanyak 27 kasus dan mayoritas perempuan tercatat di usia 16 Tahun. Untuk mengevalusi kebijakan pengentasan dini di Desa Pangelen menggunakan metode evaluasi kebijakan dari teori dari William N. Dunn dengan mengguankan enam parameter evalusai kebijakan yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Dimana yang menjadi narasumber untuk keperluan data penelitian adalah perangkat desa Pangelen, Bidan Desa, dan juga warga Desa Pangelen. Dari hasil informasi kebijakan pernikahan dini yang terjadi di Desa Pangelen telah berlangsung dengan efisien, efektiv, cukup, rata, tapat, serta responsive. Sehingga dalam beberapa tahun terakhir angka pernikahan dini di wilayah tersebut menurun, hal ini karena kesadaran individu dan juga informasi dari berbagai media mengenai himbauan pernikahan dini, oleh karena itu Tingkat kehamilan dini berkurang.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEKERASAN DI KOTA SURABAYA

2024-06-23T15:36:39+07:00

Perlindungan anak merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk melindungi hak anak agar dapat berkembang dengan baik dan terlindungi dari diskriminasi dan kekerasan, seperti yang telah diatur dalam undang-undang dasar 1945 pasal 28 B ayat 2. Perlindungan anak terbagi menjadi perlindungan hukum dan non-hukum, yang meliputi aspek hukum, sosial, kesehatan, dan pendidikan. Prinsip perlindungan hukum anak harus sesuai dengan konversi hak anak. Kota Surabaya merupakan kota tertinggi di Jawa Timur dengan kondisi kasus kekerasan anak dan perempuan terbanyak. Dalam hal ini terdapat hal positif dan negatif yaitu sudah adanya keberanian masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan yang terjadi di masyarakat dan kebijakan yang di implementasikan pemerintah sudah berjalan dengan baik, terkait dampak negatifnya yaitu Kota Surabaya jadi di pandang menjadi kota dengan kekerasan terbanyak di Jawa Timur. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan perlindungan anak sebagai upaya pengentasan kekerasan di Kota Surabaya serta implementasi peraturan daerah nomor 6 tahun 2011 tentang Perlindungan anak yang menjadi pedoman DP3APPKB dan UPTD PPA untuk menjalankan suatu program kerja di lapangan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan teori Charles O Jones. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu implementasi kebijakan perlindungana anak di Kota Surabaya yang sudah semakin baik yang didasari oleh faktor kunci keberhasilan implementasi pengorganisasian, interpretasi dan penerapan.

ANALISIS KEPUASAN MASYARAKAT PADA WEBSITE MONGGO LAPOR

2024-06-02T13:36:40+07:00

Analisis Kepuasan Masyarakat Pada Website Monggo Lapor bertujuan untuk memudahkan anggota melaporkan berbagai permasalahan kepada pemerintah. Namun, tingkat kepuasan pelanggan menentukan seberapa efektif situs web tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa puas masyarakat pada fasilitas dan fitur yang ditawarkan pada website “Monggo Lapor” untuk pelaporan masyarakat. Lima puluh responden yang telah mengakses situs Monggo Lapor berpartisipasi dalam survei yang diperlukan untuk penelitian ini. Kuesioner tingkat kepuasan yang diperlukan dalam mengumpulkan data, telah diuji reliabilitas dan validitasnya. Agar situs web Monggo Lapor dapat memberikan pelaporan publik dengan lebih baik, temuan penelitian diharapkan dapat menunjukkan area-area yang memerlukan perbaikan. Penelitian ini dimaksudkan untuk membantu pemerintah meningkatkan kemampuan pelaporan publik secara online. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kualitas pelayanan saat ini berada di bawah standar. Untuk mengetahui pengaruh pada kepuasan masyarakat atau mengetahui tingkat kepuasan masyarakat Kota Magelang pada penggunaan situs Monggo Lapor, maka tujuan utama penelitian ini adalah kualitas pelayanan. Metode kuantitatif yang dipakai pada penelitian ini memerlukan pengumpulan data atau sumber survei.

KUALITAS PELAYANAN KRL COMMUTER LINE DI YOGYAKARTA

2024-06-06T07:51:16+07:00

KRL Commuter Line Yogyakarta adalah salah satu mode transpontası publik yang penting di Yogyakarta. Kualitas Pelayanan KRL Comuniter Line Yogyakarta sangat penting untuk meningkatkan kepuasan pengguna. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis kualitas pelayanan KRL Commuter Line di Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, mengumpulkan data dengan kuesioner yang disebar secara online. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelayanan KRL Commuter Line di Yogyakarta secara keseluruhan layanan yang diberikan sudah cukup baik. Namun terdapat satu aspek yang perlu diperhatikan yaitu tentang keamanan. Secara keseluruhan pengguna merasa bahwa layanan yang diberikan sudah cukup memadai dan memfasilitasi kebutuhan mobilitas mereka dengan efektif.

PENILAIAN KUANTITATIF KUALITAS PELAYANAN TATA USAHA FAKULTAS

2024-06-06T01:36:32+07:00

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kualitas dari pelayanan Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar. Alasan mengapa penelitian ini dilalukan adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan serta meningkatkan akuntabilitas dari tata usaha tersebut. Diharapkan dengan adanya pelayanan ini, maka dapat mendukung akreditasi dan penjaminan mutu dari tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner atau angket dengan menggunakan sampel sebanyak 50 mahasiswa yang berasal dari Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwadapat disimpulkan jika pelayanan tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar memiliki pelayanan yang baik, ramah, efektif dan efisien bagi para mahasiswamahasiswa baik dari segi fasilitas, staff dan pelayanan yang diberikan kepada mahasiswa.

ANALISA KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BANK PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

2024-06-06T10:03:16+07:00

Dibentuk oleh pemerintah daerah, Bank Pembangunan Daerah (BPD) merupakan bank yang didedikasikan untuk mendukung pembangunan daerah. Usaha kecil dan menengah (UKM), industri pertanian, dan sektor infrastruktur merupakan beberapa industri yang sering menjadi fokus pendanaan BPD. Memberikan pelayanan publik yang berkualitas sangat penting untuk meningkatkan kepuasan konsumen. Sebagai lembaga keuangan yang memberikan layanan publik, BPD harus menyadari seberapa puas nasabahnya terhadap layanan yang diberikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kepuasan konsumen terhadap pelayanan publik BPD dan mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhinya. Tujuan dari penelitian ini juga untuk mengevaluasi seberapa puas nasabah terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh BPD (Bank Pembangunan Daerah). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik survei dengan tujuan untuk memberikan penjelasan atau deskriptif. Menggunakan informasi kajian yang diperoleh dari wawancara mendalam dengan informan yang merupakan klien BPD. Berdasarkan temuan penelitian, secara umum nasabah cukup puas terhadap pelayanan publik BPD. Kepuasan pelanggan sebagian besar dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti ketepatan waktu, keandalan, dan kualitas layanan. Studi ini menyarankan agar BPD meningkatkan ketepatan waktu, keandalan, dan kualitas layanan pelanggan ketika menawarkan layanan publik.

ANALISIS ETIKA DALAM PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL TIKTOK DI ERA LITERASI DIGITAL

2024-06-06T17:34:38+07:00

Di era teknologi informasi pada saat ini, perkembangan teknologi telah memberikan dampak signifikan di berbagai sektor, termasuk melahirkan media sosial yang menjadi kebutuhan digital utama. Dalam konteks literasi digital yang semakin meningkat, penggunaan media sosial juga turut meningkat. Tujuan dari penelitian ini untuk memahami bagaimana tingkat literasi digital memengaruhi etika pengguna media social, khususnya Tiktok, di kalangan mahasiswa Universitas Tidar. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan mengumpulkan data melalui kuesioner yang dibagikan kepada 30 responden berusia 18 – 20 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi digital mahasiswa Universitas Tidar cenderung tinggi. Analisis regresi linier sederhana mengungkapkan bahwa tingkat literasi digital memengaruhi sebanyak 47% dari etika penggunaan media sosial, menunjukkan adanya hubungan yang positif antara keduanya.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DI KOTA SURABAYA

2024-06-07T08:54:06+07:00

Untuk memastikan kelestarian lingkungan hidup, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sangat penting. Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan perizinan pengelolaan limbah B3 di Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Tujuannya untuk mengevaluasi efektivitas penerapan regulasi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan sebuah kebijakan perizinan pengelolaan dengan mengidentifikasi kedua komponen pendukung dan penghalang. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi menggunakan pendekatan kualitatif yang digunakan. Penelitian ini berfokus pada teori implementasi Van Meter dan Van Horn. Hasilnya menunjukkan hasil yang berkaitan dengan implementasi kebijakan perizinan pengelolaan tersebut di Kota Surabaya belum berjalan secara optimal. Kendala utama meliputi kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, serta minimnya pengawasan dan penegakan hukum. Namun, adanya komitmen dari pemerintah daerah dan partisipasi aktif dari pelaku usaha menjadi faktor pendukung dalam penerapan kebijakan ini. Penelitian ini memberikan rekomendasi perbaikan untuk optimalisasi implementasi kebijakan guna mewujudkan pengelolaan limbah B3 yang lebih baik di Kota Surabaya.

STRATEGI PENGEMBANGAN WISATA UNTUK MENINGKATKAN KUNJUNGAN WISATAWAN PADA UPT TAMAN BUDAYA PROVINSI JAWA TIMUR

2024-06-13T13:34:54+07:00

Penelitian ini didasarkan pada fenomena penurunan jumlah kunjungan wisatawan ke UPT Taman Budaya Jawa Timur dari tahun 2018 hingga 2023. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi masalah, merumuskan, dan menganalisis strategi pengembangan UPT Taman Budaya guna meningkatkan kunjungan wisatawan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, karena penulis ingin menggambarkan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta yang ada. Data dan informasi mengenai UPT Taman Budaya diperoleh dari data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan Kepala Seksi Bidang Tata Usaha, Kepala Seksi Bidang Dokumentasi Publikasi, dan tiga orang pengunjung. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi. Dengan menggunakan konsep analisis SWOT (Strenghts, Weakness, Opportunities, and Threats), hasil yang diperoleh dari penellitian ini adalah dukungan yang memaksimalkan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang yang terdapat di UPT Taman Budaya adalah langkah yang tepat. Kemudian, berdasarkan Matriks SWOT strategi yang sesuai adalah menggunakan fasilitas pemerintah untuk dukungan program seni dan budaya yang berkualitas, peningkatan teknologi digital guna mendukung akses dan promosi event budaya, kerjasama dengan pihak luar untuk peningkatan kualitas atraksi wisata budaya, pemanfaatan fasilitas gedung yang disewakan guna meningkatkan anggaran pendapatan asli daerah (PAD). Selain itu hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa UPT Taman Budaya dapat dikembangkan dengan menggunakan aspek daya tarik, aspek amenitas, aspek aksesbilitas, aspek fasilitas pendukung maupun pusat informasi dan aspek kelembagaan.

PERAN DINAS SOSIAL TERHADAP PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN DI KECAMATAN JAMBANGAN KOTA SURABAYA

2024-06-13T13:49:34+07:00

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemberdayaan masyarakat yang tujuan dan sasarannya langsung kepada keluarga penerima manfaat. PKH bukan hanya sekadar program pemberdayaan masyarakat melainkan seperti memberikan bantuan keuangan kepada keluarga yang kurang mampu, meningkatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan, dan memberikan pendampingan yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Dinas Sosial terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Jambangan Kota Surabaya. Fokus penelitian berdasarkan dari teori peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243) yang meliputi 4 indikator peran yakni peran aktif, peran partisipatif, peran pasif, dan peran ideal. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Melalui pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara dengan informan, observasi lapangan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial memiliki peran yang penting dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program PKH di Kecamatan Jambangan. Dengan adanya kehadiran dan peran Dinas Sosial terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Jambangan Kota Surabaya berjalan sesuai dengan tujuan yakni untuk menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas pelayanan pada kelompok masyarakat penerima manfaat. Faktor pendukung bagi Dinas Sosial dalam pelaksanaan PKH di kecamatan jambangan diantaranya adanya komitmen kuat dari pemerintah daerah, alokasi anggaran yang memadai, serta ikatan kerjasama yang baik dengan pihak kecamatan, pendamping PKH, dan masyarakat penerima manfaat. Dengan adanya dukungan teknologi informasi juga mempermudah proses verifikasi dan monitoring penerima manfaat, serta memastikan bantuan tepat sasaran. Namun, terdapat faktor penghambat yang perlu di atasi yakni kendala administratif dalam pendataan dan distribusi bantuan PKH, tingkat pendidikan dan kesadaran yang rendah pada kalangan masyarakat penerima manfaat, ketidaktepatan sasaran bantuan yang disebabkan oleh data yang kurang akurat, serta resistensi perubahan dari masyarakat yang pasif dalam mengikuti program sosialisasi.

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN WISATA SUNGAI PERAHU KALIMAS SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN WISATA HERITAGE DI KOTA SURABAYA

2024-06-13T13:54:40+07:00

Pengembangan suatu objek wisata heritage tidaklah lepas dari partisipasi masyarakat didalamnya, salah satu objek wisata yang perlu dikembangkan terus menerus ialah Wisata Perahu Kalimas yang berada di pusat kota Surabaya. Sungai kalimas merupakan sungai yang bersejarah pada masa jaman belanda. Seiring bertambahnya zaman sungai kalimas berangsur dijadikan objek wisata perahu yang dimana masyarakat bisa menikmati keindahan Kota Surabaya dan juga bisa melihat bangunan bersejarah disekitaran sungai kalimas. Penelitian ini membahas mengenai partsisipasi masyarakat dalam peningkatan wisata sungai perahu kalimas sebagai upaya pengembangan wisata heritage di kota surabaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk partisipasi masyarakat dalam peningkatan wisata sungai perahu kalimas sebagai upaya pengembangan wisata heritage di kota surabaya. Teori yang digunakan ialah teori partisipasi dari Cohen dan Uphof 1977 yang dimana ada 4 tahapan dalam partisipasi yaitu partisipasi dalam perencaanan, partisipasi dalam pelaksanaan,partisipasi dalam pemanfaatan hasil dan partisipasi dalam pengawasan dan evaluasi. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode kualitatif deskriptuf dengan pendekatan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata perahu kalimas sudah sangat baik terlihat dengan peningkatan jumlah pengunjung wisata setiap tahunnya, namun masyarakat disini hanya berperan sebag pelaku wisata. Dalam 4 tahapan partisipasi terlihat bahwa masyarakat tidak terlibat dalam hal pelaksanaan masyarakat hanya berperan sebagai pelaku wisata bukan pengelola objek wisata.

ANALISIS KEBIJAKAN PADA PROGRAM PENGEMBANGAN POTENSI DESA WISATA BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI DESA SERANG KABUPATEN BLITAR

2024-06-16T18:06:47+07:00

Salah satu bidang ekonomi Indonesia yang memiliki banyak potensi untuk merangsang pertumbuhan adalah pariwisata, terutama di daerah-daerah tertentu di Indonesia. Dalam hal pengembangan daerah, organisasi pariwisata sangatlah penting. Mengemas budaya lokal ke dalam festival seperti Festival Budaya Serang dan upacara larung sesaji tahunan di Desa Serang, Kabupaten Blitar, merupakan salah satu cara untuk mempromosikan pariwisata berbasis budaya dan kearifan lokal. Terletak di bagian selatan Kabupaten Blitar, Desa Serang merupakan salah satu tujuan wisata yang populer. Desa wisata Desa Serang terletak di wilayah selatan Kabupaten Blitar. Hal ini terkait erat dengan kenyataan bahwa kegiatan yang berhubungan dengan pariwisata merupakan sektor yang padat karya dengan berbagai tingkat kualifikasi. Daya tarik wisata di Pantai Serang berkontribusi pada perluasan prospek bisnis dan lapangan kerja di lingkungan sekitar. Dalam rangka menganalisis kebijakan terkait program pengembangan desa wisata berbasis kearifan lokal di Desa Serang, Kabupaten Blitar, maka penelitian ini dilakukan untuk menyusun penelitian dengan judul "Analisis Kebijakan Program Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal di Desa Serang, Kabupaten Blitar". Menurut J. Christopher Holloway, studi ini menggunakan tiga A yaitu atraksi, amenitas, dan aksesibilitas sebagai komponen pengembangan pariwisata. Pendekatan studi yang digunakan adalah kualitatif, yang berarti bahwa data primer dan sekunder digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peristiwa, fenomena, kepercayaan, sikap, dan aktivitas sosial orang dan kelompok. Analisis matriks SWOT adalah metode yang digunakan untuk analisis. Penelitian ini menghasilkan beberapa strategi yang dapat diimplementasikan, termasuk di dalamnya adalah strategi S-O, S-T, W-O, dan W-T. Saran yang muncul dari penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan potensi desa wisata Desa Serang, Kabupaten Blitar.

PERAN PEMERINTAH TERHADAP PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA PANTAI PASIR PUTIH KABUPATEN BELU DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

2024-06-16T18:02:15+07:00

Penelitian ini berfokus pada industri pariwisata, yang saat ini berkembang pesat dan menjadi sektor andalan di berbagai Daerah. Industri pariwisata merupakan rangkuman dari berbagai jenis bisnis yang bekerja sama untuk menghasilkan barang dan jasa yang akan dibutuhkan oleh para wisatawan secara langsung atau tidak langsung. Industri pariwisata akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menghasilkan pajak dan retribusi bagi pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diterima oleh daerah dari berbagai usaha penerimaan daerah untuk mendapatkan dana untuk kebutuhan daerah. Permasalahan dalam penelitian ini yang pertama bagaimana Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Belu dalam pengembangan industri pariwisata pantai pasir putih, kedua Apa saja Faktor pendukung dan penghambat pengembangan industri pariwisata pantai pasir putih, dan ketiga Bagaimana Kontribusi industri pariwisata pantai pasir putih terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Belu. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Kabupaten Belu penelitian ini menggunakan Teori Middle Range karena dapat diandalkan dalam melihat sebuah fenomena, dengan Menggunakan metode Pendekatan Fenomenoloogi serta teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Belu dalam pengembangan industri pariwisata pantai pasir putih dengan membangun berbagai fasilitas wisata, promosi pariwisata melalui media masa, maupun pameran wisata, pembinaan usaha pariwisata dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang sesuai dengan Standard Operating Prosedure (SOP). Dalam pengembangan industri pariwisata Pantai Pasir Putih terdapat Faktor pendukung seperti terdapatnya daya tarik, sarana prasarana yang memadai, sikap ramah tamah dari masyarakat, namun dalam mengembangkan industri pariwisata pantai pasir putih mengalami juga kendala seperti kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang masih sangat kurang, dan terutama masih terbatasnya dana infrastruktur. Kontribusi industri pariwisata pantai pasir putih terhadap Pendapatan Asli Daerah masih kecil walaupu setiap tahunnya mengalami peningkatan atau penurunan.

EVALUASI KEBUTUHAN WIRA WIRI SUROBOYO SEBAGAI TRANSPORTASI PUBLIK KOTA SURABAYA

2024-06-17T22:49:39+07:00

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis evaluasi kebutuhan Wira Wiri Suroboyo sebagai transportasi publik Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah evaluasi. Fokus penelitian ini adalah evaluasi kebijakan tentang program, karakteristik, pelaksanaan dan hasil program Wira-Wiri Suroboyo. Sehingga metode evaluasi yang cocok dengan jenis penelitian adalah metode evaluasi kualitatif dengan model yang digunakan adalah CIPP MODEL (Context, Input, Process, Product). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik interview dan participan to observation ssebagai sumber data primer serta teknik document record sebagai sumber data sekunder. Informan pada penelitian yaitu tiga orang pengguna wira-wiri suroboyo rute, satu petugas wira-wiri suroboyo, dan dua narasumber dari dinas perhubungan Kota Surabaya. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode interactive. interactive model. Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa program Wira Wiri Suroboyo sesuai dengan keinginan masyarakat untuk modernisasi, kenyamanan, dan efisiensi biaya. Sistem pembayaran elektronik telah meningkatkan layanan dengan harga yang terjangkau, memberikan kenyamanan dan keamanan. Masyarakat puas dengan program ini, namun mengharapkan perawatan fasilitas dan penambahan fasilitas di beberapa halte. Masyarakat dapat menghubungi petugas atau layanan pelanggan untuk melaporkan masalah. Mereka juga menginginkan penambahan armada, jalur, dan halte, serta perbaikan fasilitas seperti kursi penumpang dan papan informasi. Implementasi program ini tidak sepenuhnya sesuai dengan teori evaluasi CIPP oleh Daniel Stufflebeam, terutama pada dimensi proses dan produk yang memerlukan evaluasi lebih lanjut.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH SEBAGAI UPAYA PENERAPAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DI KECAMATAN MULYOREJO KOTA SURABAYA

2024-06-18T13:19:58+07:00

Di Indonesia, masalah sampah semakin kompleks. Pengelolaan sampah menggunakan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) melalui bank sampah sesuai dengan poin 12 Sustainable Development Goals (SDGs) konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab. Meskipun ada kebijakan yang mendukung pengelolaan sampah, Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Di Kota Surabaya, pengelolaan sampah di lokasi ini belum optimal karena sampah rumah tangga masih dibuang di lingkungan sekitar, tingginya jumlah sampah yang masuk ke TPA, serta kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengelola sampah. Bank Sampah Induk Surabaya (BSIS) di wilayah ini memiliki potensi signifikan untuk membantu menyelesaikan masalah sampah yang dihadapi. Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif dan berlandaskan pada Teori Van Meter dan Van Horn.

REFORMASI PELAYANAN SURABAYA SINGLE WINDOWS (SSW) ALFA MENGGUNAKAN PENDEKATAN DYNAMIC GOVERNANCE DI KELURAHAN MENUR PUMPUNGAN KOTA SURABAYA

2024-06-18T13:26:13+07:00

Penelitian ini membahas tentang reformasi pelayanan publik di Kelurahan Menur Pumpungan, Kota Surabaya, melalui penerapan Surabaya Single Window (SSW) Alfa. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak dan efektivitas SSW Alfa dalam mempermudah proses perizinan serta meningkatkan kesadaran teknologi informasi dan komunikasi di kalangan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dengan warga dan pejabat kelurahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SSW Alfa telah memberikan kemudahan signifikan bagi warga dalam mengurus perizinan tanpa harus mendatangi kantor kelurahan secara langsung. Warga merasa terbantu dengan adanya pelayanan digital ini, meskipun beberapa di antaranya harus menyesuaikan diri dengan sistem baru. Selain itu, evaluasi dan monitoring rutin dilakukan untuk memastikan efektivitas layanan dan kepuasan masyarakat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di kelurahan melalui pelatihan dan pemanfaatan teknologi juga berkontribusi pada kesuksesan reformasi ini. Kesimpulannya, penerapan SSW Alfa di Kelurahan Menur Pumpungan telah berhasil meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, serta mendorong masyarakat untuk lebih melek teknologi.

EVALUASI PELAKSANAAN PENGEMBANGAN POTENSI DESA BERBASIS KETAHANAN SOSIAL, EKONOMI DAN LINGKUNGAN DI DESA CANDIPARI KECAMATAN PORONG KABUPATEN SIDOARJO

2024-06-19T12:47:56+07:00

Pengembangan potensi desa adalah aspek yang penting dalam usaha meningkatkan kualitas hidup dan perkembangan ekonomi masyarakat pedesaan di Indonesia. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan pemahaman bahwa paradigma pembangunan desa mengalami perubahan dari yang semula “Membangun Desa” menjadi “Desa Membangun”, dimana “Desa Membangun” ini menjadikan desa sebagai subjek pembangunan yang dapat merencanakan, melaksanakan, dan memberdayakan masyarakatnya sendiri. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kemendesa PDTT (Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) menginstruksikan bahwa penilaian kemajuan setiap pembangunan desa merujuk pada IDM (Indeks Desa Membangun). Tujuan dari penelitian ini adalah enganalisis evaluasi pelaksanaan pengembangan potensi desa berdasarkan Ketahanan Sosial, Ketahanan Ekonomi, dan Ketahanan Lingkungan pada Indeks Desa Membangun di Desa Candipari Kabupaten Sidoarjo. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan mengacu pada teori evaluasi William N. Dunn (2003). Dari hasil yang diperoleh, desa belum mampu memaksimalkan elemen efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan terhadap ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan pada Indeks Desa Membangun.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) DALAM PENGAWASAN PEREDARAN OBAT TRADISIONAL DAN MAKANAN TANPA IZIN EDAR DI KOTA SURABAYA

2024-06-21T15:06:06+07:00

Penelitianii inii bertujuani untuki menganalisisi implementasii kebijakan Balaii Besari Pengawasi Obati dani Makanani (BBPOM) dalam pengawasani peredaran obati tradisionali dan makanan tanpai izini edari dii Kotai Surabayai. Kebijakan pengawasan ini didasarkani padai Undangi-Undangi Nomori 8 Tahuni 1999 tentangi Perlindungani Konsumeni, yangi menekankan pentingnya keamanani dani legalitasi produki yangi beredari dii pasarani. Metodei penelitiani yangi digunakani adalahi metodei kualitatifi dengani pendekatani deskriptifi analisisi. Datai diperolehi melaui wawancara dengan beberapa pihak terkait, termasuk petugas BBPOM Surabaya, pelaku usaha, dan masyarakat. Penelitian ini berfokus pada teorii implementasii Vani Meteri dani Vani Horni. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun BBPOM Surabaya telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pengawasan, masih terdapat tantangan yang harus diatasi untuk memastikan semua obat tradisional dan makanan yang beredar memiliki izin edar yang sah. Penelitian ini memberikan rekomendasi meliputi peningkatan jumlah dan kualitas sumber data manusia, penyederhanaan proses perizinan, dan intensifikasi program edukasi kepada Masyarakat dan pelaku usaha.

PEMBERDAYAAN RELAWAN ANTI NARKOBA DALAM OPTIMALISASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (P4GN) DI BNN KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

2024-06-21T15:11:56+07:00

Penelitian ini betujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses pemberdayaan relawan anti narkoba oleh BNN Kota Surabaya dan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kendala dan solusi dalam melakukan pemberdayaan relawan anti narkoba di BNN Kota Surabaya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori proses pemberdayaan menurut Wrihatnolo & Dwidjowijoto (2007) yang meliputi tahap penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data tersebut dianalisis menggunakan metode Pengumpulan Data (Data Collection), Reduksi Data (Data Reduction), Penyajian Data (Data Display), dan Penarikan Kesimpulan & Verifikasi (Conclution Drawing & Verifying). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Proses Pemberdayaan Relawan Anti Narkoba dalam Optimalisasi Kebijakan P4GN di BNN Kota Surabaya sudah relatif optimal. Hal ini ditunjukkan pada tahap penyadaran, proses pemberdayaan relawan anti narkoba dilakukan melalui pembentukan Penggiat P4GN. Pada tahap pengkapasitasan proses pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan Relawan Anti Narkoba/Penggiat P4GN. Sedangkan pada tahap pendayaan, pemberdayaan relawan anti narkoba/penggiat P4GN dilakukan dengan cara memberikan kewenangan kepada relawan/penggiat untuk melakukan kegiatan P4GN di lingkungan masing-masing. Namun terdapat beberapa kendala dalam melakukan pemberdayaan relawan anti narkoba, diantaranya yaitu kendala dalam hal anggaran dan sarana prasarana yang kurang memadai, kendala waktu karena kesibukan yang dimiliki oleh Penggiat P4GN, kendala dalam komunikasi antar anggota organisasi relawan anti narkoba, kendala Penggiat P4GN/relawan anti narkoba yang belum mendalami arti dari relawan itu sendiri sehingga seringkali masih berfokus pada nilai angka/finansial, serta kendala belum meratanya Penggiat P4GN/Relawan Anti Narkoba di Surabaya.

NETWORK GOVERNANCE DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMBANGUNAN TEROWONGAN PEJALAN KAKI TERMINAL INTERMODA JOYOBOYO – KEBUN BINTANG SURABAYA

2024-06-23T12:40:59+07:00

Dalam network governance, berbagai aktor yang saling berinteraksi dalam implementasi kebijakan. Pemangku kepentingan yang berwenang bekerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi mereka serta mengikuti proses yang telah ditentukan. Kompleksitas program dan masalah yang semakin meningkat mendorong pemerintah untuk membangun kolaborasi antara departemen dan pemangku kepentingan. Kolaborasi ini terbentuk melalui sistem kemitraan antara pemerintah lokal, agen pemerintah pusat, dan perusahaan swasta. Penelitian ini bertujuan untuk memahami proses tata kelola jaringan dalam pengadaan barang dan jasa untuk pembangunan Terowongan Pejalan Kaki di Terminal Intermoda Joyoboyo – Kebun Binatang Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan berfokus pada teori tata kelola jaringan oleh Provan dan Kenis (2008), yang mencakup tiga indikator: jumlah aktor yang terlibat, kewenangan masing-masing aktor, dan tujuan tata kelola jaringan. Dari hasil yang diperoleh, terlihat bahwa proses tersebut telah berjalan dengan lancar melalui proses lelang yang jelas, terjalinnya komunikasi antara pemerintah dan non-pemerintah, serta melibatkan masyarakat terdampak melalui perekrutan pekerja non-skill.