IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERBASIS DIGITAL PADA APLIKASI IDEMTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) DI KABUPATEN MANGGRAI BARAT, NUSA TENGGARA TIMUR - Indriani, Katarina Klaudia; Soesiantoro, Adi; Ilma, Ghulam Maulana (PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469), 2025)
Penelitian ini mengkaji tentang Implementasi kebijakan administrasi kependudukan berbasis digital pada aplikasi identitas kependudukan digital (IKD) di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Diatur dalam Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 standar dan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak dan blangko kartu Identitas kependudukan elektronik serta pengyelenggaraan Idebtitas Kependudukan Digital. Tranformasi digital administrasi kependudukan ini harus efktif salah satunya dengan mengeluarkan inovasi-inovasi terbaru yang beguna bagi masyarakat, capaian yang diperoleh oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manggarai Barat yaitu sekitar 5.000 pengguna Identitas Kependudukan Digital. Kajian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran terkait implementasi kebijakan adminitrasi kependudukan berbasis digital pada aplikasi Identitas Kependudukan Digita (IKD) Di Kabupaten Manggarai Barat,Nusa Tenggara Timur. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif , teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan adminitrasi kependudukan berbasis digital pada aplikasi Identitas Kependudukan Digita (IKD) Di Kabupaten Manggarai Barat,Nusa Tenggara Timur di pengaruhi oleh 6 indikator menurut Van Metr dan Van Horn yaitu : ukuran dan tujuan kebijakan,sumber daya, karakteristik badan pelaksana, diposisi sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan para pelaksana, lingkungan sosial ,ekonomi dan politik. Permasalahan dalam mengimplementasikan kebijakan Identitas kependudukan digital yaitu tujuan dari kebijakan tersebut belum tercapai dengan maksimal karena ad beberapa alasan sperti sumber daya manusia,infarstruktur yang kurang memadai , sehingga dari kejadian ini penulis merekomendasikan kepada pemerinta untuk menyususn dan mengembangkan standar oprasional prosedur untuk meningkatkan inovasi aplikasi Identitas Kependudukan Digital ini.