KETERBUKAAN PEMERINTAH DI TINGKAT DESA

Studi Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Desa Wateswinangun Kabupaten Lamongan

Authors

  • Mita Octaviani Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
  • Agus Sukristyanto Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
  • Yusuf Hariyoko Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Keywords:

Pemerintahan Terbuka, Keterbukaan Informasi Publik, Desa

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana keterbukaan informasi publik di desa wateswinangun. Salah satu desa di Jawa Timur yang memiliki komitmen dalam menerapkan keterbukaan Infromasi Publik yaitu Desa Wateswinangun dengan tujuan mewujudkan dan hadir lebih dekat melayani masyarakat menuju Wateswinangun yang bemartabat dan sejahtera. Desa Wateswinangun telah menjalankan sistem penyelenggaraan pemeirntahan mulai dari konvensional, kemudian berubah menjadi digital, selanjutnya kembali ke metode konvensional karena ada kerusakan sistem dan saat ini kembali lagi ke digital. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Peneliti ingin memecahkan masalah dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek peneliti pada sekarang berdasarkan fakta- fakta yang ada dan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan Bahasa yang diperoleh dari observasi, wawancara serta dokumen. Hasilnya adalah (1) upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, antara lain Musrenbang Desa, Diskusi Publik, dan WhatsApp Groups, (2) keterbukaan pemerintah Desa Wateswinangun tergolong sukses karena telah menerbitkan berbagai informasi publik, (3) pertanggungjawaban pemerintah Desa Wateswinangun yang menonjol adalah laporan pertanggungjawaban APBDes yang dipublikasikan secara langsung melalui baliho. Keberhasilan Pemerintah Desa Wateswinangun perlu direplikasi oleh pemerintah desa lain untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik.

Author Biographies

Mita Octaviani, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Mahasiswa di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Agus Sukristyanto, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dosen di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Yusuf Hariyoko, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dosen di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

References

Abdul Zaerudin, M. (2023). TRANSPARANSI PENGELOLAAN PROGRAM KELUARGA HARAPANDI KABUPATEN BUTON SELATAN. 6(1), 164–175.

Akbar, S., Syahputri, H., Napitupulu, M. T., & Sihombing, S. L. (2021). Wujud Tindak Tutur Direktif Dalam Percakapan Whatsaap Grup Mahasiswa Angkatan Akademik 2018-2019 Di Universitas Prima Indonesia. Jurnal Edukasi Kultura: Jurnal Bahasa, Sastra Dan Budaya, 7(2), 2013–2015.

Andi Ibrahim, Asrul Haq Alang, Madi, Baharuddin, M. A. A., & Darmawati. (2018). Metodologi Penelitian (I. Ilyas (ed.)). Gunadarma Ilmu.

Angrosino. (2007). Naturalistic Observation. https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781315423616

Baharuddin, T. (2020). Keterbukaan Informasi Publik: Studi Pada Keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara 2019. Journal of Governance and Local Politics, 2(2), 151–163. https://doi.org/10.47650/jglp.v2i2.133

Dipopramono, A. (2017). Keterbukaan dan Sengketa Informasi Publik (Panduan Lengkap Memahami Open Government dan Keterbukaan Informasi Publik, serta Praktik Sengketa Informasi Publik). renebook.

Esterberg. (2002). Qualitative methods in social research. McGraw-Hill. https://archive.org/details/qualitativemetho0000este/page/53/mode/1up?view= theater

Fathur Rizky Pramudya, Prilla Marsingga, H. P. (2022). Partisipasi Masyarakat Desa Warung Bambu Dalam Kebijakan Pembangunan Desa Di Desa Warung Bambu. Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP), 6(4), 2129–2133. https://doi.org/10.36312/jisip.v6i4.3602/http

Firdaus Fachri, M. Y. (2021). METODOLOGI PENELITIAN EKONOMI (Sishadiyati (ed.)). Yayasan Penertbit Muhammad Zaini. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=xKA_EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=menurut+azwar+%222015+7%22+yang+mengatakan+bahwa+penelitian+deskriptif+ini+dapat+bertujuan+untuk+menggambarkan+secara+sistematis+dan+akurat+fakta&ots=N9GyNVMw5r&sig=znuakhWGvKQ_Pm

Galela, K., Kabupaten, B., & Utara, H. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Soatobaru Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara1. Jurnal Politico, 4(2).

Indah, T., & Hariyanti, P. (2018). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya. Jurnal Komunikasi, 12(2), 127–140. https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol12.iss2.art3

INFID. (2016). Laporan publik 2017-2018.

Instruksi Presiden Republik Indonesia NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT. (2004). 2004.

Jonathan R. Stromseth, Edmund J. Malesky, D. D. G. (2017). China’s Governance Puzzle: Enabling Transparency and Participation in a Single-Party State. https://books.google.co.id/books?id=k9gcDgAAQBAJ&dq=China’s+Governance+Puzzle:+anabling+transparency+and+participation+in+a+single&lr=&hl= id&source=gbs_navlinks_s

Kabyemela, M. (2017). Democratization and Public Accountability at the Grassroots in Tanzania: A Missing Link. African Studies Quarterly, 17(1), 43.

Katadata. (2018). Internet telah masuk ke dalam semua lapisan masyarakat hingga yang tidak atau belum sekolah. Katadata.

Kilas Jatim, 2019. (2019). Jatim Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi dari Komisi Informasi Pusat. Kilasjatim. https://kilasjatim.com/jatim-raih-penghargaan- keterbukaan-informasi-dari-komisi-informasi-pusat/

Kusnan, K. (2021). Open Government di Tingkat Desa: Studi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Desa Pejambon, Bojonegoro. Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 11(1), 87–102. https://doi.org/10.33005/jdg.v11i1.2508

Maya, S. (2020). Strategi Mewujudkan Transparansi dan Partisipasi dalam Pelayanan Publik. Ombudsman. https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--strategi-mewujudkan- transparansi-dan-partisipasi-dalam-pelayanan-publik

Mita Adhi dan Ivan, 2022. (2022). IMPLEMENTASI WEBSITE DESA WATESWINANGUN GUNA PENINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MELALUI PPK ORMAWA BEM UNTAG SURABAYA.

Nilamsari, N. (2014). Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. Wacana, 13(2), 177–181.

Nurdarmasih, K., Atmadja, A. T., & Julianto, I. P. (2019). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sistem Pemberian Kredit Mutranin Pada Dadia Tangkas Kori Agung Desa Pakraman Bila Bajang, Kecamatan Kubutambahan. Dalam JIMAT ( Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntasi), Volume 10(1), 208–217.

Rahmaini, M., Yanty, A., & Siahaan, S. (2022). Akuntabilitas Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara Dalam Pelayanan Publik. 9(2), 451–456.

Ricky, M. T. A. R. (2022). KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI INDONESIA ( PERSPEKTIF AKUNTABILITAS , TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI ) PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE IN INDONESIA ( ACCOUNTABILITY , TRANSPARENCY AND PARTICIPATION PERSPECTIVE ). 12(2), 62–75.

Rosmajudi, A. (2020). Kualitas Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Tasikmalaya. JAK PUBLIK (Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik), 1(3).

Salma. (2021). Metode Penelitian Kualitatif: Pengertian Menurut Ahli, Jenis-Jenis, dan Karakteristiknya. Deepublish. https://penerbitdeepublish.com/metode- penelitian-kualitatif/

Samaun, R., Bakri, B., & Mediansyah, A. R. (2021). Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara. Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi, 1, 18–33.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. (2010). 21–26.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (2016). 18-April-2(1), 45–54. https://doi.org/10.1145/2904081.2904088

USAID. (2008). Partisipasi Organisasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran. 1–23.

Yandra, A. (2016). E-goverment dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi E-government by Utilizing Information Technology. Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan, 12(01), 1769–1780.

Yatiningrum, A., & Tyas, Y. I. W. (2022). Pengaruh Implementasi E-Procurement Dan Akuntabilitas Terhadap Efisiensi Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo. Jesya, 5(2), 2153–2165. https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.763

Yu, H., & Robinson, D. G. (2012). The New Ambiguity of “Open Government.” SSRN Electronic Journal, 178(2012), 178–208. https://doi.org/10.2139/ssrn.2012489

Downloads

Published

2023-01-07

How to Cite

Octaviani, M., Sukristyanto, A., & Hariyoko, Y. (2023). KETERBUKAAN PEMERINTAH DI TINGKAT DESA: Studi Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Desa Wateswinangun Kabupaten Lamongan. PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469), 3(01), 94–108. Retrieved from https://aksiologi.org/index.php/praja/article/view/987

Issue

Vol. 3 No. 01 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK

Section

ADMINISTRASI PUBLIK

License

Copyright (c) 2023 Mita Octaviani; Agus Sukristyanto; Yusuf Hariyoko

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Ketentuan hukum formal untuk mengakses artikel digital jurnal elektronik ini tunduk pada ketentuan lisensi Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC BY-SA), yang berarti PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, e- ISSN: 2797-0469 berhak untuk menyimpan, mengubah format, mengelola di pangkalan data, memelihara dan menerbitkan artikel tanpa meminta izin dari Pencipta selama tetap mempertahankan nama Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta.