PENERAPAN AKUNTABILITAS KOPERASI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20/Per/M.KUKM/IX/2015

Studi Kasus Pada Koperasi Karyawan YPTA Surabaya Periode 2018-2021

Authors

  • Joko Priyono Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Keywords:

Penerapan akuntabilitas, Permen KUKM Nomor 20/Per/M.KUKM/IX/2015

Abstract

Akuntabilitas koperasi adalah salah satu faktor yang sangat penting untuk dilakukan oleh organisasi koperasi agar dapat dipercaya oleh pihak yang berkepentingan. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur penerapan akuntabilitas koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Penerapan Akuntabilitas Koperasi. Tempat penelitian pada Koperasi Karyawan YPTA Surabaya periode 2018-2021. Aspek pengukuran dalam penelitian ini mencakup: pengukuran penerapan akuntabilitas organisasi dan manajemen; pengukuran penerapan akuntabilitas manajemen pelayanan koperasi; dan pengkuran penerapan akuntabilitas keuangan. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian pengukuran penerapan akuntabilitas koperasi dalam kurun waktu 2018-2021 didapatkan hasil yang fluktuatif. Pengukuran akuntabilitas organisasi dan manajemen; jumlah anggota semakin berkurang namun jumlah simpanan dan manajemen kelembagaan semakin baik. Pengukuran penerapan akuntabilitas manajemen pelayanan koperasi secara bruto kepada anggota dan non anggota mengalami penurunan sedangkan secara neto mengalami peningkatan. Pengukuran penerapan akuntabilitas keuangan; lapuran keuangan perlu diaudit akuntan publik, kemampuan koperasi untuk memenuhi seluruh kewajibannya dengan asset yang dimiliki sangat bagus; kemampuan koperasi dalam mendayagunakan asset rata-rata sebesar 1,3 kali; dan kemampuan menghasilkan sisa hasil usaha cenderung mengalami peningkatan.

Author Biography

Joko Priyono, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Akademisi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

References

Baswir, Revrisond, 2010, Koperasi Indonesia, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta

Lembaga Administrasi Negara, 2020, Akuntabilitas: Modul Pendidikan dan Pelatihan melalui Modul 9 Akuntabilitas.pdf (lan.go.id)

Mahmudi, 2013, Manajemen Kinerja Sektor Publik, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN

Pengurus Koperasi Karyawan YPTA Surabaya, 2019, Laporan Pertanggungjawaban Pengurus tentang Pelaksanaan Program Kerja dan RAPB Tahun Buku 2018, Surabaya: Kopkar YPTA Surabaya

Pengurus Koperasi Karyawan YPTA Surabaya, 2020, Laporan Pertanggungjawaban Pengurus tentang Pelaksanaan Program Kerja dan RAPB Tahun Buku 2019, Surabaya: Kopkar YPTA Surabaya

Pengurus Koperasi Karyawan YPTA Surabaya, 2021, Laporan Pertanggungjawaban Pengurus tentang Pelaksanaan Program Kerja dan RAPB Tahun Buku 2020, Surabaya: Kopkar YPTA Surabaya

Pengurus Koperasi Karyawan YPTA Surabaya, 2022, Laporan Pertanggungjawaban Pengurus tentang Pelaksanaan Program Kerja dan RAPB Tahun Buku 2021, Surabaya: Kopkar YPTA Surabaya

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 20/Per/K.KUKM/IX/2015 melalui Permen-KUKM-Nomor-20-Tahun-2015-ttg-Penerapan-Akuntabilitas-koperasi.pdf (ntbprov.go.id)

Rasul, Syahrudin, 2003, Pengintegrasian Sistim Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, Jakarta: PNRI

Undang-Undang Nonor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian melalui UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian [JDIH BPK RI]

Usman, Husaini, Prof, Dr, 2008, Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta: Bumi Aksara

Downloads

Published

2022-05-05

How to Cite

Priyono, J. (2022). PENERAPAN AKUNTABILITAS KOPERASI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20/Per/M.KUKM/IX/2015: Studi Kasus Pada Koperasi Karyawan YPTA Surabaya Periode 2018-2021. PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469), 2(03), 122–133. Retrieved from https://aksiologi.org/index.php/praja/article/view/921

Issue

Section

ADMINISTRASI PUBLIK