PERAN BADAN PERMUSYAWARAT DESA DALAM PENGIMLEMENTASIAN KEBIJAKAN BLT-DD DESA TUMAPEL KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN KABUPATEN GRESIK.

Authors

  • Virda Devy Dwi Alviyanti Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
  • Endang Indartuti Universitas 17 Agustus 1945

Keywords:

BPD, Kebijakan BLT-DD, Desa Tumapel Duduksampeyan

Abstract

Desa sebagai tempat struktur pemerintahan terendah memiliki peranan yang penting dalam pengimplementasian kebijakan pusat. Desa akan langsung menyasar pada masyarakat dalam mengimplementasikan kebijakan kabupaten atau pusat. Kebijakan yang paling baru adalah BLT-DD sebagai akibat dampak dari pandemi Covid-19. Pada aparat desa ada yang namanya BPD sebagai perwakilan masyarakat yang dipilih secara demokratis. Penelitian ini bertujuan untuk menilik peran dari BPD Desa Tumapel Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik dalam mengimplementasikan kebijakan BLT-DD. Hasil penelitian ini didapat bahwa peran BPD Desa Tumapel ini sebagai implementor kebijakan dari kecamatan dan juga mengkoordinasi segala urusan BLT-DD.

Author Biographies

Virda Devy Dwi Alviyanti, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Mahasiswa di Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Endang Indartuti, Universitas 17 Agustus 1945

Dosen di Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

References

Arafi, A. Al, & Surya, I. (2022). Peran Kepala Desa dalam Pengembangan Pariwisata di Desa Luan Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser. eJournal Ilmu Pemerintahan, 10(2), 394–403.

Borobudur News. (2020). Ada Keluhan? Monggo Lapor Pemerintah Kota Magelang, Begini Caranya - BorobudurNews. Borobudur News.

Gasco-Hernandez, M., Nasi, G., Cucciniello, M., & Hiedemann, A. M. (2022). The role of organizational capacity to foster digital transformation in local governments: The case of three European smart cities. Urban Governance, October. https://doi.org/10.1016/j.ugj.2022.09.005

Giffinger, R., Fertner, C., Kramar, H., & Meijers, E. (2007). Abigail_Final_Research_Papper. Digital Agenda for Europe, 1–12.

Itah Masitah. (2019). Pengembangan Desa Wisata Oleh Pemerintah Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 6, 3.

Kurniasih, Y., & Wismaningtyas, T. A. (2020). Smart City Kota Magelang : Perubahan Manajemen Pemerintahan Daerah dalam Penerapan Electronic Governance. JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik), 8(2), 356. https://doi.org/10.31764/jiap.v8i2.2734

Nesse, P. J., Lindtvedt, I. C., & Frøhaug, R. S. (2021). The Municipality’s Role in a Smart Internet of Things Ecosystem. International Journal of Public Administration in the Digital Age, 8(1), 67–81. https://doi.org/10.4018/IJPADA.20210101.oa5

Norwegian Ministry of Local Government and Modernisation. (2019). One digital public sector. Norwegian Ministry of Local Government and Modernisation.

Novita Sari, D., Rahmadani, D. Z., & Yusuf Wardani, M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya Dalam Mewujudkan Inovasi Smart City. Journal of Governance Innovation, 2(2), 112–130. https://doi.org/10.36636/jogiv.v2i2.435

Redaksi2. (2022, Oktober 20). Wawali Sosialisasikan SIPlah, Dorong Belanja Produk Dalam Negeri Melalui Dana Bosnas. mediakaltim. https://mediakaltim.com/wawali-sosialisasikan-siplah-dorong-belanja-produk-dalam-negeri-melalui-dana-bosnas/

Sugiyono, D. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan.

Tjokroadmidjojo, B. (2000). Pengantar Administrasi Pembangunan. Bumi Aksara.

Downloads

Published

2022-09-09

How to Cite

Devy Dwi Alviyanti, V., & Indartuti, E. (2022). PERAN BADAN PERMUSYAWARAT DESA DALAM PENGIMLEMENTASIAN KEBIJAKAN BLT-DD DESA TUMAPEL KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN KABUPATEN GRESIK. PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469), 2(05), 98–102. Retrieved from https://aksiologi.org/index.php/praja/article/view/619

Issue

Vol. 2 No. 05 (2022): MANAJEMEN PUBLIK

Section

MANAJEMEN PUBLIK

License

Copyright (c) 2022 Virda Devy Dwi Alviyanti; Endang Indartuti

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Ketentuan hukum formal untuk mengakses artikel digital jurnal elektronik ini tunduk pada ketentuan lisensi Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC BY-SA), yang berarti PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, e- ISSN: 2797-0469 berhak untuk menyimpan, mengubah format, mengelola di pangkalan data, memelihara dan menerbitkan artikel tanpa meminta izin dari Pencipta selama tetap mempertahankan nama Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta.