PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE

Suatu Studi Tentang SILOKDES di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk

Authors

  • Doni Putro Cahyono Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
  • Endang Indartuti Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Keywords:

akuntabilitas, transparansi, good governance, silokdes, pengelolaan

Abstract

Pelayanan publik merupakan segala bentuk dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh institusi penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya dalam proses pemenuhan dari segala bentuk kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam era reformasi, Indonesia membutuhkan sistem pemerintahan yang baik atau dengan nama lain Good Governance. Prinsip-prinsip Good Governance menurut UNDP (United Nation Development Programme)  dalam Sedarmayanti 2009 mengemukakan bahwa terdapat empat unsur atau prinsip utama yang mencerminkan sistem pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aturan hukum. Fokus dalam penelitian ini merupakan mengenai bagaimana tanggung jawab pejabat pemerintah desa di desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk dalam menyusun laporan keuangan desa melalui suatu aplikasi pemerintah Kabupaten Nganjuk yaitu SILOKDES (Sistem Pengelolaan Keuangan Desa) dengan dianalisis menggunakan prinsip-prinsip good governance yaitu Akuntabilitas dan Transparansi. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang kami jabarkan di atas, maka dapat kami tarik kesimpulan yaitu pemerintah desa Mancon telah menerapkan prinsip-prinsip dari good governance akuntabilitas dan transparansi. Dapat dilihat dalam pelaksanaan dan pengelolaan keuangan desa menggunakan aplikasi Silokdes, pemerintah desa Mancon sudah bertanggung jawab dan terbuka dalam melaporkan semua keuangan desa yang digunakan oleh desa.

Author Biographies

Doni Putro Cahyono, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Mahasiswa di Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Endang Indartuti, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dosen di Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

References

Anggraini, R., & Fanida, E. H. (2017). 21156-Article Text-25180-1-10-20170731. JPAP, 5 No 5, 1–5.

Andi Nimah Sulfiani. (2021). Good Governance Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan BPJS Kesehatan Di Kota Palopo. Jurnal Administrasi Publik, 17(1), 95–116. https://doi.org/10.52316/jap.v17i1.59

Anggaran, P., Dan, P., Desa, B., Studi, S., Desa, D., Kecamatan, T., Kabupaten, L., Mongondow, B., Adianto, ), Sangki, A., Gosal, R., & Kairupan, J. (n.d.). PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM.

FIERDA SHAFRATUNNISA-FITK. (2015). Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Kepada Stakeholders Di Sd Islam Binakheir, 7–19.

Kharisma, B. (2014). GOOD GOVERNANCE SEBAGAI SUATU KONSEP DAN MENGAPA PENTING DALAM SEKTOR PUBLIK DAN SWASTA (SUATU PENDEKATAN EKONOMI KELEMBAGAAN).

Patarai, I. (2015). Ombudsman dan akuntabilitas publik : perspektif Daerah Istimewa Yogyakarta (M. Andires & L. Palewangan, Eds.). De La Macca.

Sawir, D. (n.d.). Konsep Akuntabilitas Publik.

Siti, N., Program, M., Bisnis, S. A., & Kridatama Bandung, P. (2016). MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI PELAYANAN PUBLIK. In Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi: Vol. VI (Issue 1).

Downloads

Published

2022-09-09

How to Cite

Putro Cahyono, D., & Indartuti, E. (2022). PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE: Suatu Studi Tentang SILOKDES di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk. PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469), 2(05), 56–61. Retrieved from https://aksiologi.org/index.php/praja/article/view/597

Issue

Section

MANAJEMEN PUBLIK