EVALUASI KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KELURAHAN DUKUH PAKIS KOTA SURABAYA
Keywords:
Evaluasi, Kinerja Aparatur Sipil Negara, Pelayanan Publik, KelurahanAbstract
Efektifitas organisasi publik dalam memberikan pelayanan publik dapat dilihat dari kinerjanya melalui perilaku aparatur dalam menjalankan manajemen publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan bagaimana peraturan yang ditetapkan oleh kelurahan Dukuh Pakis berakibat pada meningkatkan kinerja apartur sipil negara dengan lebih baik. Bagaimana pemberian kenyamanan layanan melalui sarana dan prasarana di Kelurahan agar pelayanan masyarakat lebih terpenuhi dan aparatur Kelurahan Dukuh Pakis Kota Surabaya meningkatkan etos kerja dan tanggung jawab dalam memenuhi tugas pokok administratif, memberikan hasil lebih efisien, efektif dan optimal. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik dokumen, observasi, dan wawancara. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Aparatur Sipil Negara sebagai pelayan masyarakat dapat menciptakan pola pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan masyarakat, sesuai kebutuhan masyarakat, kemampuan organisasi kelurahan yang berkeadilan dalam pengelolaan pelayanan. Kesimpulan dari evaluasi kinerja aparatur sipil negara adalah bahwa kinerja aparatur sipil negara meningkat melalui pelatihan sikap disiplin, perilaku kerja sama mempermudah dalam menyelesaikan pekerjaan.
References
Adi Suryanto. (2016). Administrasi Publik untuk Pelayanan Publik. Bandung: Penerbit Alfabeta.
Aniwati. (2014). Evaluasi Kinerja Pegawai Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Busan Sangatta Kabupaten Kutai Timur. Ejournal Ilmu Administrasi Negara
Keputusan walikota surabaya nomor: 188.45/289/436.1.2/2021 tentang Badan Kepegawaian Kinerja
Marsel R. (2011). Kinerja Lurah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Studi Kasus di kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea Kota Manado(Skripsi, UniversitasUNTRAT Manado.
Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 7 Tahun 2010
Riyanda, Rio. (2017). Faktor-faktor yang menghambat kinerja pelayanan publik di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota batam. Ejournal Ilmu Administrasi Negara
Samiruddin T., S. K. (2019). Kemampuan Aparat Kelurahan dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintahandi Kelurahan Anggaberi, Kecamatan Anggaberi Kabupaten Konawe. Selami, 1(45), 1–11.
Surat Keputusan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara No: 63/KEP/M.PAN/7/2003
Syafiie, Inu Kencana. (2003). Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI).
Undang – Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2018 Pasal 25 perihal kedudukan kelurahan dan tugas lurah
Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2022 Ratna Wulandari, Bambang Kusbandrijo, Achluddin Ibnu Rochim
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Ketentuan hukum formal untuk mengakses artikel digital jurnal elektronik ini tunduk pada ketentuan lisensi Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC BY-SA), yang berarti PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, e- ISSN: 2797-0469 berhak untuk menyimpan, mengubah format, mengelola di pangkalan data, memelihara dan menerbitkan artikel tanpa meminta izin dari Pencipta selama tetap mempertahankan nama Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta.