ANALISIS IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) BERBASIS ASPEK KEPESERTAAN, PELAYANAN, DAN TATA KELOLA DAERAH DALAM MENDUKUNG UNIVERSAL HEALTH COVERAGE BERKELANJUTAN DI KOTA BANJARBARU
DOI:
https://doi.org/10.69957/praob.v6i04.3130Keywords:
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Universal Health Coverage, Tata Kelola Kesehatan, Pembiayaan Kesehatan BerkelanjutanAbstract
Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan instrumen strategis pemerintah Indonesia dalam mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) melalui perluasan akses pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan berkelanjutan. Seiring meningkatnya cakupan kepesertaan, tantangan implementasi JKN bergeser dari perluasan akses menuju penguatan tata kelola, keberlanjutan pembiayaan, dan efektivitas sistem pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi JKN di Kota Banjarbaru berdasarkan aspek kepesertaan, pelayanan, tata kelola, pembiayaan, koordinasi, dan inovasi daerah sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan perspektif policy analysis terhadap hasil Instrumen Penilaian Kinerja Implementasi JKN yang diperkaya melalui telaah regulasi serta kajian literatur nasional dan internasional. Analisis dilakukan menggunakan kerangka implementasi kebijakan Sabatier dan Mazmanian serta konsep Sustainable Health Financing dan Universal Health Coverage dari World Health Organization (WHO). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Banjarbaru telah mencapai cakupan kepesertaan JKN sebesar 100,51% dengan tingkat keaktifan peserta 86,25%, disertai kualitas pelayanan, pengelolaan data, dan koordinasi lintas sektor yang relatif baik. Namun demikian, masih ditemukan tantangan berupa meningkatnya tekanan pembiayaan pemerintah daerah, belum optimalnya interoperabilitas data, terbatasnya inovasi dalam mempertahankan keaktifan peserta, serta belum adanya kepastian pembiayaan untuk beberapa jenis pelayanan kesehatan di luar manfaat JKN. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberlanjutan UHC memerlukan transformasi tata kelola yang berorientasi pada penguatan pembiayaan kesehatan, integrasi sistem informasi, inovasi pelayanan, dan kolaborasi lintas sektor guna mewujudkan perlindungan kesehatan yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan.
References
Aisyah, D. N., Setiawan, A. H., Mayadewi, C. A., Lokopessy, A. F., Kozlakidis, Z., & Manikam, L. (2025). Understanding health information systems utilization across public health centers in Indonesia: Cross-sectional study. JMIR Medical Informatics, 13, e68613. https://doi.org/10.2196/68613
Kutzin, J., Yip, W., & Cashin, C. (2017). Alternative financing strategies for universal health coverage. In World Scientific handbook of global health economics and public policy (Vol. 1, pp. 267–309). World Scientific.
Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1981). Effective policy implementation. Lexington Books.
Melikoglu, M., & Arslan, B. (2026). Sustainable health financing in emerging economies: A forecasting model for policy, investment, and the circular bioeconomy in Türkiye. Strategic Business Research, 2(1), 100032. https://doi.org/10.1016/j.sbr.2025.100032
Muhlis, A. N. A. (2022). Determinants of the National Health Insurance uptake in Indonesia. Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia, 10(1), 111–121. https://doi.org/10.20473/jaki.v10i1.2022.111-121
Presiden Republik Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
Presiden Republik Indonesia. (2022). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
Sabatier, P. A., & Mazmanian, D. A. (1981). The implementation of public policy: A framework of analysis. In D. A. Mazmanian & P. A. Sabatier (Eds.), Effective policy implementation (pp. 3–35). Lexington Books.
Situmorang, M. R. M., Aprileony, J., & Erinaldi, E. (2025). Implementasi kebijakan Program Jaminan Kesehatan Nasional dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan. Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa, 7(1). https://doi.org/10.47134/villages.v7i1.363
Susilo, D., Wulandari, L. P. L., Sukmayeti, E., Asante, A., Jan, S., Thabrany, H., Tangcharoensathien, V., Wiseman, V., & Liverani, M. (2025). Can Indonesia achieve universal health coverage? Organisational and financing challenges in implementing the national health insurance system. SSM – Health Systems, 5, 100138. https://doi.org/10.1016/j.ssmhs.2025.100138
Wahyudi, A., Ridha, R., Rini, R. S., & Prabowo, A. (2026). Laporan evaluatif Jaminan Kesehatan Nasional di Kalimantan Selatan: Antara kepesertaan tinggi dan risiko keberlanjutan tahun 2025. EZRA Science Bulletin, 4(1), 103–116. https://doi.org/10.58526/ezrasciencebulletin.v4i1.531
World Health Organization. (2023). Universal health coverage (UHC): Global monitoring report. WHO.
World Health Organization Indonesia. (2026, February 12). Indonesia health accounts 2024: Strengthening evidence for sustainable health financing. WHO Indonesia.
Widjaja, G., Wagiman, Yustanti, D. E., Sijabat, H. H., & Dhanudibroto, H. (2025). Evaluasi implementasi kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam meningkatkan akses layanan kesehatan masyarakat di Indonesia. Jurnal Kebijakan Kesehatan, 3(2), 177–188.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Ahyar Wahyudi

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Ketentuan hukum formal untuk mengakses artikel digital jurnal elektronik ini tunduk pada ketentuan lisensi Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC BY-SA), yang berarti PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, e- ISSN: 2797-0469 berhak untuk menyimpan, mengubah format, mengelola di pangkalan data, memelihara dan menerbitkan artikel tanpa meminta izin dari Pencipta selama tetap mempertahankan nama Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta.





