IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) SEBAGAI LANGKAH PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KELURAHAN SIDOTOPO, KECAMATAN SEMAMPIR, KOTA SURABAYA
DOI:
https://doi.org/10.69957/praob.v6i03.2871Keywords:
Implementasi Kebijakan, Program Keluarga Harapan, Kemiskinan, George C. Edward IIIAbstract
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2025), jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2025 mencapai 23,36 juta jiwa atau 8,25 persen dari total penduduk. Sebagai upaya penanggulangan kemiskinan, pemerintah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan fokus analisis berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri atas Kasi Kesejahteraan Rakyat (Kasi Kesra), koordinator PKH, pendamping sosial PKH, dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PKH di Kelurahan Sidotopo secara umum telah berjalan cukup baik. Dimensi komunikasi didukung oleh penyampaian informasi yang berjenjang dan konsisten, meskipun masih terdapat kendala komunikasi pada sebagian KPM. Dimensi sumber daya didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang memadai, namun masih terdapat keterbatasan anggaran operasional. Dimensi disposisi menunjukkan adanya komitmen, integritas, dan responsivitas pelaksana dalam menjalankan program. Sementara itu, dimensi struktur birokrasi didukung oleh pembagian tugas yang jelas dan koordinasi yang berjalan dengan baik. Faktor pendukung implementasi meliputi komunikasi yang terstruktur, ketersediaan sumber daya manusia, komitmen pelaksana, dan struktur birokrasi yang mendukung, sedangkan faktor penghambatnya adalah kendala komunikasi dengan sebagian KPM dan keterbatasan anggaran operasional. Dengan demikian, implementasi PKH di Kelurahan Sidotopo telah berjalan cukup baik, meskipun masih diperlukan peningkatan efektivitas komunikasi dan dukungan anggaran untuk mengoptimalkan pelaksanaan program.
References
Badan Pusat Statistik. (2025, 28 November). Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/ Kota Tahun 2025. Diakses pada 2 Februari 2026. https://www.bps.go.id/id/publication/2025/11/28/f7534097ff9c717e794cd6e1/data-dan-informasi-kemiskinan-kabupaten--kota-tahun-2025.html
Badan Pusat Statistik. (2025, 28 November). PENGHITUNGAN DAN ANALISIS Kemiskinan Makro di Indonesia Tahun 2025. Diakses pada 2 Februari 2026. https://www.bps.go.id/id/publication/2025/11/28/69563c639b0a87bb38837064/penghitungan-dan-analisis-kemiskinan-makro-di-indonesia-2025.html
Djunaedi, D., Nurmansyah, T., Kafiar, M. H. P., Ronsumbre, B. A., Ruslan, R., Alkatiri, F., ... & Awak, P. Y. (2026). Implementasi Kebijakan dan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Fandoi Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor. RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 4(4), 5096-5102. https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS/article/view/3775/3099
Dwi, F. E., Maullana, H., Utami, H. O., & Wijaya, H. A. (2024). Implementasi Kebijakan Pendidikan terhadap Kebijakan Publik. JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 7(7), 7094-7100. https://jiip.stkipyapisdompu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/4773/3894
Fauzan, A. (2024). Model implementasi kebijakan publik. Innovative: Journal Of Social Science Research, 4(3), 17929-17938. https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/12674/8575
Fernanda, T., & Arif, L. (2023). Implementasi Program Bantuan Sosial Pemberian Makanan Gratis Bagi Warga Miskin di Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial, 9(1), 31-39. https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/jn/article/view/2586/1479
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2023, Agustus 30). Kemiskinan makro dan kemiskinan mikro. Kemiskinan makro dan kemiskinan mikro
Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. file:///C:/Users/HP%2014s/Downloads/PERMENSOS%20NOMOR%20%201%20TAHUN%202018.pdf
Kurniati, P. S., Gislawati, R. T., Safitri, F. N., & Lutpi, A. J. (2023). Implementasi kebijakan e-Government dalam peningkatan mutu pelayanan publik di Kota Bandung. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 9(4), 875-886. https://www.ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat/article/view/3329/2468
Pertiwi, C., Oktarina, A., Suprianto, Y., Widjajawati, E., Nababan, F. E., Letty Aziz, N. L., ... & Fitriana, N. (2025). THE EFFECTIVENESS OF SOCIAL ASSISTANCE DISTRIBUTION POLICY FOR EXTREME POVERTY ERADICATION IN INDONESIA. Journal of Indonesian Economy & Business, 40(3). https://jurnal.ugm.ac.id/v3/jieb/article/view/10051/6219
Rakhmadani, S., Wardhana, Y., & Gusnita, A. (2022). Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non-Tunai (Bpnt) Di Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, 6(2), 232-239. https://journal.undiknas.ac.id/index.php/fisip/article/view/3592/1173
Ramdani, A., Sofyan, C. D., Ramdani, F., Tama, M. F. A., & Rachmatsyah, M. A. (2022). Algoritma klasifikasi data mining untuk memprediksi masyarakat dalam menerima bantuan sosial. Jurnal Ilmiah Sistem Informasi, 1(2), 39-47. ALGORITMA KLASIFIKASI DATA MINING UNTUK MEMPREDIKSI MASYARAKAT DALAM MENERIMA BANTUAN SOSIAL | Jurnal Ilmiah Sistem Informasi
Rulandari, N., Natision, A., Esien, E. B., & Kesmawan, A. P. (2022). The policy implementation of social ministry’s cash assistance program during the COVID-19 pandemic in Jakarta. Journal of Governance and Public Policy, 9(1), 48-61. https://journal.umy.ac.id/index.php/GPP/article/view/13113/7114
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Erdianzah Dicky Pramudia; Indah Murti; Adi Soesiantoro

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Ketentuan hukum formal untuk mengakses artikel digital jurnal elektronik ini tunduk pada ketentuan lisensi Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC BY-SA), yang berarti PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, e- ISSN: 2797-0469 berhak untuk menyimpan, mengubah format, mengelola di pangkalan data, memelihara dan menerbitkan artikel tanpa meminta izin dari Pencipta selama tetap mempertahankan nama Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta.





