IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN DI KELURAHAN GUNUNGSARI KECAMATAN DUKUH PAKIS KOTA SURABAYA

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kelurahan Gunungsari dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III. Teori ini menekankan empat variabel utama yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini meliputi Staf Pelayanan Kesejahteraan Kelurahan Gunungsari, Staf Tata Usaha SDN Gunungsari I, serta orang tua siswa penerima manfaat Program KIP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program KIP di Kelurahan Gunungsari telah berjalan cukup baik, namun belum sepenuhnya berhasil. Pada aspek komunikasi, pelaksanaan program dapat dikatakan berhasil karena informasi mengenai Program KIP telah disampaikan melalui berbagai saluran, seperti sekolah, kelurahan, RT/RW, media sosial, dan pelayanan informasi secara langsung. Pada aspek disposisi, para pelaksana menunjukkan komitmen dan tanggung jawab yang baik dalam membantu masyarakat selama proses pendataan, verifikasi, hingga penyaluran bantuan. Namun, pada aspek sumber daya masih ditemukan keterbatasan jumlah petugas yang menangani administrasi program sehingga proses pelayanan dan pembaruan data belum berjalan secara optimal. Selain itu, pada aspek struktur birokrasi masih terdapat kendala berupa proses verifikasi dan validasi data yang melibatkan berbagai instansi sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama dalam proses penetapan dan penyaluran bantuan. Secara keseluruhan, implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kelurahan Gunungsari telah berjalan cukup baik karena mampu membantu siswa dari keluarga kurang mampu dalam memperoleh bantuan pendidikan. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan sumber daya pelaksana serta penyederhanaan proses koordinasi dan verifikasi data agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.