FORMULASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DESA WISATA KAMPUNG BUNGA DESA BANYU URIP, KECAMATAN KEDAMEAN, KABUPATEN GRESIK
Keywords:
Formulasi Kebijakan, Desa WisataAbstract
Salah satu pendekatan pengembangan wisata alternatif adalah desa wisata untuk pembangunan pedesaan yang berkelanjutan dalam bidang pariwisata. Permasalahan yang terjadi antara potensi sumber daya alam dengan sumber daya manusia adalah bahwa masyarakat tidak mengoptimalkan potensi sumber daya untuk pemanfaatan potensi wisata di kawasan ini. Penelitian berjudul Formulasi Kebijakan Pengembangan Kepariwisataan Desa Wisata Kampung Bunga di desa Banyuurip Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik dengan menggunakan metode penelitian kualitatif berlokasi di Desa Banyuurip Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik yang pengumpulan datanya dilakukan dengan cara wawancara mendalam melalui FGD (Focus Group Discution) dan obervasi mendalam ini berhasil menemukan bahwa kegiatan wisata di Desa Banyuurip masih terbatas hanya masyarakat sekitar Desa Banyuurip dan sekitarnya yang melewati Desa Banyuurip. Itupun sekedar melihat pemandangan alam tanpa mengetahui bahwa mereka juga bisa berinteraksi dengan masyarakat setempat untuk mengetahui produk lokal seperti tanaman hias yang memberikan cita keinadahan kepada wisatawan tentang daerah tersebut. Dalam mempromosikan potensi wisata yang ada di wilayah tersebut masih kurang. Selain itu juga belum adanya penyediaan fasilitas dan prasarana yang dimiliki masyarakat lokal yang biasanya mendorong peran serta masyarakat dan menjamin adanya akses ke sumber fisik merupakan batu loncatan untuk berkembangnya desa wisata. Desa Banyuurip menjadi satu dari beberapa desa yang ada Di Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik yang berada di wilayah Selatan Kota Gresik memiliki Dusun Miru dan Dusun Pendem yang mempunyai tanaman hias terbesar, memiliki potensi pasar ekspor yang terbuka lebar. Tanaman hias dengan ribuan jenis varietas yang tersebar di kota Gresik, salah satunya yang tengah dikembangkan di Dusun Miru dan Dusun Pendem Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik, desa tersebut memiliki jenis tanaman hias.
References
Arikunto, Suharsimi, (2010), Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi IV, Rieneka Cipta, Jakarta
Budi Winarno, (2007), Kebijakan Publik: Teori Proses dan Studi Kasus, Media Presindo, Yogyakarta,
Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, (2019), Pengembangan Wisata Perdesaan & Wisata Perkotaan: Rancangan Pola Perjalanan Gelang Projo (Magelang, Kulonprogo, Purworejo), Belitung Timur, Malang Raya, Jakarta,
Dunn, W.N. (2000). Analisis Kebijakan Publik (Edisi Kedua). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
https://www.dewitinalah.com/2019/12/ebook-panduan-pengembangan-desa-wisata.html, 2019, didownload 2 Mei 2021, Panduan Pengembangan Desa Wisata.
https://kumparan.com/anton-sri-pambudi/strategi-desa-dalam-empromosikan-rintisan-desa-wisata/fullNews, 2018, didownload 2 Mei 2021 : Strategi Desa dalam Mempromosikan Rintisan Desa Wisata,
https://eticon.co.id/keberhasilan-pengembangan-desa-wisata, 2020, didownload 2 Mei 2021: Mengukur Keberhasilan Pengembangan Desa Wisata, PT Eticon Rekayasa Teknik
Hadiwijoyo, Surya Sakti. (2012). Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat (Sebuah Pendekatan Konsep). Yogyakarta : Graha Ilmu.
Islamy, Irfan, (2003), Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Bumi Aksara, Jakarta.
J, Lexy. (2002). Metoda Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
Kementrian Pariwisata, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Asisten Deputi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem Pariwisata, (2005), Bab V Penyusunan Indek Pariwisata Indonesia, Jakarta, 2018.
Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman, (2007), Qualitative Data Analysis (terjemahan). Jakarta: UI Press.
Moleong, J, Lexy. (2000). Metoda Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Moleong,
Nugroho, D, Riant, (2003), Kebijakan Publik: Formulasi, Impementasi dan Evaluasi, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
Nugroho, Riant. (2016). Kebijakan Publik di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Peraturan Desa Girikarto Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rintisan Desa Wisata, 2018, Berita Desa Girikarto Tahun 2018 Nomor 7, Gunung Kidul,
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 2091, Jakarta.
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah TertinggaL, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6. Tahun 2020 . Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah TertinggaL, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, Salinan sesuai aslinya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Jakarta.
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.04/UM.001/MKP/2008 tentang Sadar Wisata;
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.26/UM.001/MKP/2010 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata;
Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor . Tahun 2018. Tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata, 2018, Jakarta
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539, Jakarta
,Suansri, Pontjana. (2003), Community Based Tourism Hand Book. Rest Project World Tourism Organization. Jakarta.
Subarsono, (2005), Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi), Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung.
Suryo Sakti Hadiwijoyo, (2018), Perencanaan Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat, Suluh Media, Yogyakarta
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10. Tahun 2009. Tentang Kepariwisataan, 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966. Jakarta
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6. Tahun 2014. Tentang Desa, 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.Jakarta.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5597); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2022 M. Kendry Widiyanto, Indah Murti, Febby Ayu Olivia, Cintya Hanum Pramudita

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Ketentuan hukum formal untuk mengakses artikel digital jurnal elektronik ini tunduk pada ketentuan lisensi Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC BY-SA), yang berarti PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, e- ISSN: 2797-0469 berhak untuk menyimpan, mengubah format, mengelola di pangkalan data, memelihara dan menerbitkan artikel tanpa meminta izin dari Pencipta selama tetap mempertahankan nama Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta.