IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERBASIS DIGITAL PADA APLIKASI IDEMTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) DI KABUPATEN MANGGRAI BARAT, NUSA TENGGARA TIMUR

Katarina Klaudia Indriani; Adi Soesiantoro; Ghulam Maulana Ilma

doi:10.69957/praob.v5i01.2153

Authors

Katarina Klaudia Indriani Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Adi Soesiantoro Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Ghulam Maulana Ilma Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

DOI:

https://doi.org/10.69957/praob.v5i01.2153

Keywords:

Identitas Kependudukan Digital, Implementasi Kebijakan, Pelayanan Publik

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang Implementasi kebijakan administrasi kependudukan berbasis digital pada aplikasi identitas kependudukan digital (IKD) di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Diatur dalam Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 standar dan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak dan blangko kartu Identitas kependudukan elektronik serta pengyelenggaraan Idebtitas Kependudukan Digital. Tranformasi digital administrasi kependudukan ini harus efktif salah satunya dengan mengeluarkan inovasi-inovasi terbaru yang beguna bagi masyarakat, capaian yang diperoleh oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manggarai Barat yaitu sekitar 5.000 pengguna Identitas Kependudukan Digital. Kajian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran terkait implementasi kebijakan adminitrasi kependudukan berbasis digital pada aplikasi Identitas Kependudukan Digita (IKD) Di Kabupaten Manggarai Barat,Nusa Tenggara Timur. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif , teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan adminitrasi kependudukan berbasis digital pada aplikasi Identitas Kependudukan Digita (IKD) Di Kabupaten Manggarai Barat,Nusa Tenggara Timur di pengaruhi oleh 6 indikator menurut Van Metr dan Van Horn yaitu : ukuran dan tujuan kebijakan,sumber daya, karakteristik badan pelaksana, diposisi sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan para pelaksana, lingkungan sosial ,ekonomi dan politik. Permasalahan dalam mengimplementasikan kebijakan Identitas kependudukan digital yaitu tujuan dari kebijakan tersebut belum tercapai dengan maksimal karena ad beberapa alasan sperti sumber daya manusia,infarstruktur yang kurang memadai , sehingga dari kejadian ini penulis merekomendasikan kepada pemerinta untuk menyususn dan mengembangkan standar oprasional prosedur untuk meningkatkan inovasi aplikasi Identitas Kependudukan Digital ini.

References

Area, U. M. (2022). Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Kependudukan Secara Daring Pada Dinas Kabupaten Deli Serdang Yuli Ajizah Hasibuan Program Magister Ilmu Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Medan Area Medan Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri K. 7.

Azzahra, S., & Budiati, A. (n.d.). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DIGITALISASI PEMERINTAHAN TENTANG IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL ( IKD ) DI.

Djano, R. H., Suryani, E. I., Rahmaini, P., & Lampung, U. M. (2024). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL ( IKD ) DALAM PENERBITAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. 9(2), 93–103. https://doi.org/10.31602/as.v9i2.14319

Dongoran Tarigan Usman, H. H. (2018). Implementasi Peraturan Walikota Medan tentang Unit Implementation of Mayor Regulation of Medan on Technical Implementation Unit of Cleaning Service and Waste Bank. Jurnal Administrasi Publik ( Public Administration Journal ), 8(1), 47–64.

Hadiyanor, E., & Widyanti, F. (2022). KUALITAS PELAYANAN E-KTP (Studi Pada Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah). Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan, 3(2), 124. https://doi.org/10.20527/jpp.v3i2.4858

Hamim, S., Vianda, L., & Pitaloka, S. (2020). Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan Publik Di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 6(1), 1–10. https://doi.org/10.25299/jiap.2020.vol6(1).4932

Harjono, H. S. (2019). Literasi Digital: Prospek dan Implikasinya dalam Pembelajaran Bahasa. Pena : Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra, 8(1), 1–7. https://doi.org/10.22437/pena.v8i1.6706

Isniati, M., & Assyahri, W. (2024). Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ( SIAK ) sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administratif di Desa Bakung. 2(2), 200–215.

Mulyanto Angkat, K., Kadir, A., & Isnaini, I. (2018). Analisis Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi. Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal, 7(1), 33. https://doi.org/10.31289/jap.v7i1.1260

Novita Sari, D., Rahmadani, D. Z., & Yusuf Wardani, M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya Dalam Mewujudkan Inovasi Smart City. Journal of Governance Innovation, 2(2), 112–130. https://doi.org/10.36636/jogiv.v2i2.435

Nursidah, S., & Ohoiwutun, Y. (2024). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBUATAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN. 7(2), 44–64.

Soraya, T., & Astuti, P. (2019). Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Online di Kabupaten Pati. Journal of Politic and Government Studies, 8(4), 61–70. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/viewFile/25018/22273

Zahro, A. A. (2024). Aisyah Aulia Zahro, Elli Setiyo Wahyuni: Transformasi E-KTP menjadi KTP Digital melalui Aplikasi Identitas. 14(2), 63–71.

Zain, M., Madaul, R., Subagyo, A., & Permana, D. (2025). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LAYANAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL ( IKD ) PADA DINAS KEPENDUDUKAN. 1(2).

Zefanya Yosua Jocom, Rossy Lambelanova, & Marja Sinurat. (2021). Evaluasi Kebijakan Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pada Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara Provinsi Dki Jakarta. VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia, 13(2), 335–350. https://doi.org/10.54783/jv.v13i2.437