PENERAPAN E-GOVERNMENT PADA PENGADUAN MASYARAKAT  BERBASIS ONLINE DI OMBUDSMAN PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

Shinta Arvianti; Radjikan; Muhammad Roisul Basyar

doi:10.69957/praob.v5i01.2152

Authors

Shinta Arvianti Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Radjikan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Muhammad Roisul Basyar Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

DOI:

https://doi.org/10.69957/praob.v5i01.2152

Keywords:

E-Government, Ombudsman, Pelayanan Publik

Abstract

Pelayanan publik yang baik akan mencerminkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, sehingga tercipta pemerintahan yang baik (good governance). Namun, masih terdapat berbagai permasalahan maladministrasi, seperti penyalahgunaan wewenang, praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta diskriminasi, yang menghambat kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, masyarakat berhak melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan pemerintah sebagai bentuk kontrol evaluasi yang bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas layanan publik. Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik memiliki peran strategis dalam menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat melalui berbagai kanal pengaduan berbasis online, antara lain WhatsApp, surat elektronik, situs resmi, aplikasi mobile Ombudsman, dan SP4N-LAPOR. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan e-government pada pengaduan masyarakat berbasis online di Ombudsman Perwakilan Provinsi Jawa Timur, serta apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan e-government tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan merujuk pada teori Indrajit (2004:15) yang menekankan aspek dukungan (support), kapasitas (capacity), dan manfaat (value), serta teori Moon (2008:168) yang menyoroti kemauan (willingness) dan budaya lokal (local culture) sebagai faktor penting dalam penerapan e-government di sektor publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-government pada pengaduan berbasis online di Ombudsman Jawa Timur berjalan cukup efektif, namun masih terdapat kendala terkait keterbatasan anggaran, infrastruktur teknologi, sumber daya manusia, serta sosialisasi dan pemahaman masyarakat mengenai tata cara pengaduan yang benar. Oleh karena itu, dukungan pemerintah dan berbagai instansi terkait sangat diperlukan untuk meningkatkan evaluasi dan perbaikan sistem pengaduan berbasis online, sehingga pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dapat terwujud secara optimal. Dengan demikian, penerapan e-government yang baik akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik.

References

Ariani, I., Farouq, A., & Zahari, M. (n.d.). Patologi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Pendahuluan Indonesia dikenal sebagai negara agraris dengan hasil bumi yang melimpah , disertai banyaknya pulau dan kekayaan laut yang beragam , masyarakat melalui berbagai up. x(x), 1–12.

D.Dj. Kliwantoro. (2022). Ombudsman terima 8.292 laporan masyarakat sepanjang 2022. ANTARA.

Fatchuriza, M., & Prasojo, T. A. (2021). Sistem Penanganan Pengaduan Berbasis E-Government Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kendal. AS-SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 6(1), 45. https://doi.org/10.31602/as.v6i1.4333

Hayati, M. (2021). Maladministrasi Dalam Tindakan Pemerintah. Wasaka Hukum, 9(1), 113–150. https://ojs.stihsa-bjm.ac.id/index.php/wasaka/article/view/35

Husna, R., Nuryasin, I., & Wiyono, B. S. (2024). Implementasi Sistem Layanan Masyarakat Berbasis Website Menggunakan Metode Waterfall. Jurnal Repositor, 4(3), 337–346. https://doi.org/10.22219/repositor.v4i3.31095

Maranjaya, A. K. (2022). Good Governance Sebagai Tolak Ukur Untuk Mengukur Kinerja Pemerintahan. Jurnal Sosial Teknologi, 2(11), 929–941. https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v2i11.474

Ombudsman Republik Indonesia. (2021). Laporan Tahunan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2021. Ombudsman Republik Indonesia, 127.

Rumandong Naibaho. (2024). Ombudsman RI Tangani 26 Ribu Kasus Pelayanan Publik Sepanjang 2023. Https://News.Detik.Com/Berita/d-7241812/Ombudsman-Ri-Tangani-26-Ribu-Kasus-Pelayanan-Publik-Sepanjang-2023.

Setyarini, W. A. (2022). Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pengaduan Masyarakat Lapor Hendi Tahun 2021. Jurnal Riptek, 16(2), 90–96. https://doi.org/10.35475/riptek.v16i2.157

Setyowati, A. (2022). Penanganan Laporan Masyarakat terkait Maladministrasi pada masa Pandemi Covid 19 oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah. Jurnal Solidaritas FISIP UNISRI, 2(3), 1–16.

Simamora, D., Girsang, M., Purba, T., & Ivanna, J. (2023). Otonomi Daerah daam Kerangka Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Journal of Social Science Research, 3 (6)(6), 8541–8555. https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/6962/5091

Sopiandi, I., Susanti, D., & Wahyuno. (2022). engukuran Pemeringkatan Tata Kelola E-Goverment Analisis Dengan MePtode Pegi Di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka. INFOTECH Journal, 8(1), 1–4. https://doi.org/10.31949/infotech.v8i1.1609