NETWORK GOVERNANCE DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMBANGUNAN TEROWONGAN PEJALAN KAKI TERMINAL INTERMODA JOYOBOYO – KEBUN BINTANG SURABAYA
DOI:
https://doi.org/10.69957/praob.v4i04.1624Keywords:
Network governance, Pengadaan barang/jasa, kolaborasiAbstract
Dalam network governance, berbagai aktor yang saling berinteraksi dalam implementasi kebijakan. Pemangku kepentingan yang berwenang bekerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi mereka serta mengikuti proses yang telah ditentukan. Kompleksitas program dan masalah yang semakin meningkat mendorong pemerintah untuk membangun kolaborasi antara departemen dan pemangku kepentingan. Kolaborasi ini terbentuk melalui sistem kemitraan antara pemerintah lokal, agen pemerintah pusat, dan perusahaan swasta. Penelitian ini bertujuan untuk memahami proses tata kelola jaringan dalam pengadaan barang dan jasa untuk pembangunan Terowongan Pejalan Kaki di Terminal Intermoda Joyoboyo – Kebun Binatang Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan berfokus pada teori tata kelola jaringan oleh Provan dan Kenis (2008), yang mencakup tiga indikator: jumlah aktor yang terlibat, kewenangan masing-masing aktor, dan tujuan tata kelola jaringan. Dari hasil yang diperoleh, terlihat bahwa proses tersebut telah berjalan dengan lancar melalui proses lelang yang jelas, terjalinnya komunikasi antara pemerintah dan non-pemerintah, serta melibatkan masyarakat terdampak melalui perekrutan pekerja non-skill.
References
Agustian, D., Patiung, M., Rembu, Y., Nur, M., & Ode, S. (2023). Network Governance Dalam Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan. Jurnal Kebijakan Publik, 14(1), 63. https://doi.org/10.31258/jkp.v14i1.8225
Baihaki, & Rachman, A. (2021). Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Hijri, Y. S., Kamil, M., Sadewo, B., Sihidi, I. T., & Malang, U. M. (2021). Jurnal Tata Sejuta STIA MATARAM NETWORK GOVERNANCE DALAM PEMENUHAN KETERSEDIAAN PANGAN DI KOTA MALANG. Jurnal Tata Sejuta, 7(2).
Kapucu, N., Hu, Q., Sadiq, A. A., & Hasan, S. (2023). Building urban infrastructure resilience through network governance. Urban Governance, 3(1), 5–13. https://doi.org/10.1016/j.ugj.2023.01.001
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Riska Oktapiani; Yusuf Hariyoko; Eddy Wahyudi
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Ketentuan hukum formal untuk mengakses artikel digital jurnal elektronik ini tunduk pada ketentuan lisensi Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC BY-SA), yang berarti PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, e- ISSN: 2797-0469 berhak untuk menyimpan, mengubah format, mengelola di pangkalan data, memelihara dan menerbitkan artikel tanpa meminta izin dari Pencipta selama tetap mempertahankan nama Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta.