PENERAPAN PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK DAN WBBM
Studi Kasus Di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
Keywords:
Kebijakan, Korupsi, Zona IntegritasAbstract
Kasus Tindak Pidana korupsi setiap tahun di Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu faktor penurunan kualitas dan kuantitas pelayanan yang diberikan oleh Aparatur Negara kepada masyarakat. Birokrasi sebagai pelaksana tugas pemerintah melakukan perubahan agar pelayanan yang akan diberikan dapat mencapai sasaran Reformasi Birokrasi dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Agar dapat mewujudkan percepatan Reformasi Birokrasi terutama pada lingkup unit kerja Daerah Provinsi Jawa Timur, Kementerian PANRB dan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur merespon hal tersebut dengan menerbitkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah dan pada tahun 2019 Kemenpan RB memperbaharui Peraturan tersebut dengan menerbitkan Permen PANRB Nomor 10 Tahun 2019 yang mengatur dengan lebih detail mengenai mekanisme pelaksanaan pembangunan unit kerja yang telah membangun Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM.
References
Daerah dengan Kasus Korupsi Terbanyak, Jatim Urutan Kedua. (2020). Clicks.Id. 13 Daerah dengan Kasus Korupsi Terbanyak, Jatim Urutan Kedua (clicks.id)
Ardianto, Y. (2019). Memahami Metode Penelitian Kualitatif. Memahami Metode Penelitian Kualitatif (kemenkeu.go.id)
Daftar Lembaga Pemerintah Non-Kementerian. (2020). In Kompas.com. https://www.bing.com/newtabredir?url=https%3A%2F%2Fwww.kompas.com%2Fskola%2Fread%2F2020%2F05%2F29%2F170000869%2Fdaftar-lembaga-pemerintah-non-kementerian
Julia, H., Purnaweni, H., & Priyadi, B. P. (2019). Implementasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di BBWS Pemali Juana Semarang. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 1, 25–42. https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dialogue/article/download/5222/2846
Lahiang, M. H., Kalangi, L., & Lambey, L. (2018). Analisis Kendala-kendala yang dihadapi Satuan Pengawasan Internal dalam membangun Zona Integritas di RSUP Prof. Dr. R. D Kandou Manado. Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “Goodwill,” 9(1), 83–93. https://doi.org/10.35800/jjs.v9i1.19151
Manis, S. (2019). Pengertian Birokrasi : Ciri-ciri, Fungsi, Karakteristik, Peran, Konsep, dan Makna Birokrasi. https://www.pelajaran.co.id/2019/20/pengertian-birokrasi.html#:~:text=Menurut Rourke%2C Birokrasi adalah sistem,kemampuan dan keahlian di bidangnya
Mingseli. (2020). 7 Pengertian Reformasi Menurut Para Ahli. 7 Pengertian Reformasi Menurut Para Ahli - mingseli.id
Pratama, C. D. (2020). Good Governance : Definisi dan Prinsipnya. https://www.kompas.com/skola/image/2020/12/18/174244269/good-governance-definisi-dan-prinsipnya?page=1
Raharjo, S. (n.d.). Triangulasi Sebagai Teknik Pengumpulan Data. Retrieved April 15, 2021, from Triangulasi Sebagai Teknik Pengumpulan Data – KONSISTENSI
Raharjo, S. (n.d.). Wawancara Sebagai Metode Pengumpulan Data. Retrieved April 15, 2021, from https://www.konsistensi.com/2013/04/wawancara-sebagai-metode-pengumpulan.html?m=1
Sitindjak, V. (2017). Konsep reformasi birokrasi. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat, 79–89.
Statistik. (2021). KPK. https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/109-statistik
Sugiyono, P. D. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Alfabeta.
Sukarji, G. (2017). Pembangunan Zona Integritas Dalam Upaya Mewujudkan Good Governance. https://ppsdmaparatur.esdm.go.id/artikel/pembangunan-zona-integritas-dalam-upaya-mewujudkan-good-governance
Sulistiadi, D. W. (2019). Efektivitas penilaian mandiri evaluasi menuju wilayah bebas dari korupsi/wilayah birokrasi bersih melayani di kementerian kesehatan dalam rangka pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia, 08(03), 142–152.
Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (2008). Kementerian PPN. https://www.bappenas.go.id/id/data-dan-informasi-utama/produk-hukum-peraturan-perundangan/undang-undang/uu-no20-tahun-2001-tentang-perubahan-atas-uu-no31-tahun-1999-tentang-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi/
Widarti, T., & Madalina, M. (2018). Penerapan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Pemerintah Kota Yogyakarta. Res Publica, 2(1), 101–118.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2022 Taufilillah Ifada; Sukarno Hardjo Soewito; Adi Soesiantoro
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Ketentuan hukum formal untuk mengakses artikel digital jurnal elektronik ini tunduk pada ketentuan lisensi Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC BY-SA), yang berarti PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, e- ISSN: 2797-0469 berhak untuk menyimpan, mengubah format, mengelola di pangkalan data, memelihara dan menerbitkan artikel tanpa meminta izin dari Pencipta selama tetap mempertahankan nama Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta.
