COLLABORATIVE GOVERNANCE PADA PENERAPAN PERWALI NO 79 TAHUN 2022 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KOTA SURABAYA

Authors

  • Allya Tsamarah Yunifar Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
  • Bambang Kusbandrijo Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
  • Anggaeny Puspaningtyas Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Keywords:

Collaborative Governance, Stunting, Perwali

Abstract

Stunting merupakan gangguan pada tumbuh kembang anak yang sangat lambat, Sehingga memberikan gizi buruk dan meminimalisir kecerdasan pada anak. Menurut World Health Organization (WHO) bahwa kasus stunting disebabkan karena adanya kebutuhan nutrisi yang tidak sesuai standar pada anak. Stunting menjadi fokus utama Pemerintah Kota termasuk Kota Surabaya. Berdasarkan pada Peraturan Walikota Surabaya No 79 Tahun 2022 tentang penurunan stunting yang mengatakan bahwa dalam mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan tercapainya tujuan pembangunan maka dibutuhkan adanya penurunan stunting. Meskipun pada data prevalensi stunting di Kota Surabaya menurun, Pemerintah Kota Surabaya tetap menghimbau kepada masyarakat dan jajaran stakeholder untuk mengatasi kasus stunting ini. Oleh karena itu dibutuhkan adanya kerjasama dengan para stakeholder dari sektor swasta, akademisi, LSM, Media Massa dan jajaran Dinas – Dinas lainnya. Tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisis Collaborative Governance Pada Penerapan Perwali No. 79 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kota Surabaya dan Untuk  menganalisis faktor penghambat dan pendukung Collaborative Governance Pada Penerapan Perwali No. 79 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kota Surabaya.  Metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Hasil Penelitian ini adalah bentuk kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah, Swasta, Media Massa, LSM, dan Akademisi sudah baik komunikasi yang dilakukan terjalin dengan baik, serta hasil kolaborasi yang dilakukan berdampak baik karena prevalensi stunting selalu turun dari tahun ke tahun hanya saja yang menjadi penghambat dalam penanggulangan stunting adalah terkait dengan mobilitas penduduk di Kota Surabaya yang sangat tinggi.

Author Biographies

Allya Tsamarah Yunifar, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Mahasiswa di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Bambang Kusbandrijo, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dosen di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Anggaeny Puspaningtyas, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dosen di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

References

Anggryni, M., Mardiah, W., Hermayanti, Y., Rakhmawati, W., Ramdhanie, G. G., & Mediani, H. S. (2021). Faktor Pemberian Nutrisi Masa Golden Age dengan Kejadian Stunting pada Balita di Negara Berkembang. Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 5(2), 1764–1776. https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i2.967

Ansell, & Gash. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4).

Arasti, F. (2021). DEFINISI COLLABORATIVE GOVERNANCE. Dictio.Id. https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-collaborative-governance/160412

Arianti, D., & Satlita, L. (2018). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN KONSERVASI MANGROVE BAROS DI DESA TIRTOHARGO KECAMATAN KRETEK KABUPATEN BANTUL.

Basyar, M., & Puspaningtyas, A. (2022). Collaborative Governance in CSR Management Program for Slum Area Rehabilitation. Jurnail Ilmu AAdministrasi Publik , 7(1), 7–8. https://doi.org/10.26905

Bayu, D. (2022). Prevalensi Stunting di Indonesia Capai 24,4% pada 2021 . Dataindonesia.Id.

DP3APPKB Surabaya. (2021, October 19). Jago Ceting, Program Pemkot Surabaya dan TP PKK Cegah Stunting. https://dp3appkb.surabaya.go.id/jago-ceting-program-pemkot-surabaya-dan-tp-pkk-cegah-stunting/

Ipan, Purnamasari, H., & Priyanti, E. (2021). Collaborative governance dalam penanganan stunting. 18(3), 2021–2383. http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/KINERJA

Jdih, S. (2022). PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 79 TAHUN 2022. Jdih.Surabaya.Go.Id.

Jumaah, S., Dewi, D., Kartini, F., & Benita, N. (2022). COLLABORATIVE GOVERNANCE BERBASIS PENDEKATAN PENTA HELIX STAKEHOLDER DALAM MENGATASI PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR. TheJournalish: Social and Government, 3(2), 130–138. https://doi.org/10.55314/tsg.v3i2.264

KEMENDAG RI. (2022). MONITORING PELAKSANAAN 8 AKSI KONVERGENSI INTERVENSI PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI. DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH - KEMENTERIAN DALAM NEGERI. https://aksi.bangda.kemendagri.go.id/emonev/DashPrev

Kompas. (2022, March 2). Prevalensi Stunting di Jatim Tinggi, Ini Upaya BKKBN . Kompas.Com. https://surabaya.kompas.com/read/2022/03/02/172640078/prevalensi-stunting-di-jatim-tinggi-ini-upaya-bkkbn?page=all

kusnandar, viva budi. (2021). 10 Wilayah dengan Prevalensi Balita Stunting Terbesar di Jawa Timur. Databoks.Katadata.Co.Id. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/29/10-wilayah-dengan-prevalensi-balita-stunting-terbesar-di-jawa-timur

Downloads

Published

2022-07-02

How to Cite

Tsamarah Yunifar, A., Kusbandrijo, B., & Puspaningtyas, A. (2022). COLLABORATIVE GOVERNANCE PADA PENERAPAN PERWALI NO 79 TAHUN 2022 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KOTA SURABAYA. PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469), 2(04), 148–158. Retrieved from https://aksiologi.org/index.php/praja/article/view/1120

Issue

Section

MANAJEMEN PUBLIK