ETIKA PELAYANAN ADMINISTRASI DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SURABAYA
Keywords:
etika pelayanan, dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota surabayaAbstract
Penelitian kali ini berfokus pada analisis implementasi etika pelayanan administrasi oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Penelitian ini menerapkan metode penelitian deskriptif dengan teknik kualitatif dengan pengumpulan data dari wawancara bersama narasumber, observasi oleh peneliti dan dokumentasi. Penganalisisan data berupa pengerucutan data, pemaparan data, verifikasi data serta pengambilan kesimpulan. Dalam hal ini peneliti menggunakan teori etika oleh Mertins Jr pada Maani (2010). Terdapat empat poin penting yang menjadi faktor terlaksananya implementasi etika dalam bidang pelayanan di Dispendukcapil Kota Surabaya ini adalah persamaan atau kesetaraan, keadilan, loyalitas atau kesetiaan, dan tanggung jawab. Kesimpulan dalam hal ini adalah implementasi etika di bidang pelayanan oleh Dispendukcapil Kota Surabaya telah dalam melaksanakan implementasinya dengan memenuhi 4 indikator yang dikemukakan oleh teori Mertins Jr dalam Maani (2010) tersebut.
References
Antonio, H., & Safriadi, N. (2012). Rancang Bangun Sistem Informasi Administrasi Informatika (SI-ADIF). 4(2), 12–15.
Arfita, S., Ekha Putera, R., & Zetra, A. (2022). Implementasi Etika Aperatur Sipil Negara dalam Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang-Pariaman. Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, 4(2), 162–169. https://doi.org/10.31334/transparansi.v4i2.1876
Asisa, U. (2021). Etika Pelayanan Administrasi di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Luwu. Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952., 2013–2015.
Bisri, M. H., & Asmoro, B. T. (2019). Etika Pelayanan Publik di Indonesia. Journal of Governance
Innovation, 1(1), 59–76. https://doi.org/10.36636/jogiv.v1i1.298
Boccio, D. E. (2017). Using ethical orientations to explain administrative pressure to practice unethically: A pilot study. Cogent Education, 4(1). https://doi.org/10.1080/2331186X.2017.1345675
Faturahman, B. M. (2018). Aktualisasi Nilai Demokrasi dalam Perekrutan dan Penjaringan Perangkat Desa. Jurnal Sosial Politik, 4(1), 132. https://doi.org/10.22219/sospol.v4i1.5557
Hasanah, D. I. (2019). Moral dan Etika Birokrasi dalam Pelayanan Publik. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 3(1), 48–58.
Ilmu, S., Negara, A., Meirinawati, D., & Ap, M. (2014). Kualitas Pelayanan Publik Dalam Pembuatan KTP-el (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil) Surabaya Arlita Rakhmah Abstrak. 1–7.
Jabar, B. (n.d.). Konsep Pelayanan Publik. 2014. https://bapenda.jabarprov.go.id/2014/03/14/konsep-pelayanan-publik/
Lina Marliani. (2017). Penerapan nilai-nilai etika bagi birokrasi pemerintah dalam mewujudkan Good
Governance dan Clean Government. Jurnal Ilmiah Administrasi Negara, Vol 4, No, 542–547.
https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/875/784
Maiwan, M. (2018). MEMAHAMI TEORI-TEORI ETIKA: CAKRAWALA DAN PANDANGAN Oleh: Mohammad Maiwan . Jurnal Uiversitas Negeri Jakarta, 6(2), 193–215.
Negara, I. A., & Makassar, U. M. (2021). KECAMATAN TOMBOLO PAO KABUPATEN GOWA A Muh Alwilah Akbar1 , Mappamiring2, Adnan Ma’ruf 3 2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia PENDAHULUAN Birokrasi di Indonesia memiliki tantangan yang sangat besar dimana merek. 2.
Ombudsman. (2022). Laporan Triwulan I. Ombudsman RI, 9. https://ombudsman.go.id/produk/lihat/743/LTR_file_20220829_101320.pdf
Raadschelders, J. C. N., & Chitiga, M. M. (2021). Ethics education in the study of public administration: Anchoring to civility, civics, social justice, and understanding government in democracy. Journal of Public Affairs Education, 27(4), 398–415. https://doi.org/10.1080/15236803.2021.1954468
Rohayatin, T., Warsito, T., Pribadi, U., Nurmandi, A., Kumorotmo, W., & -, S. (2018). Faktor Penyebab Belum Optimalnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dalam Birokrasi Pemerintahan. Jurnal Caraka Prabu, 1(01), 22–36. https://doi.org/10.36859/jcp.v1i01.50
Santoso, T., & Dewi, M. P. (2019). Etika Aparatur Sipil Negara dalam Membangun Good Governance. Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, 2(2), 179–187. https://doi.org/10.31334/transparansi.v2i2.648
Widiaswari, R. R. (2022). Etika Administrasi Publik dalam Penyelenggaraan Tata Kelola di Indonesia. Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan, 16(2), 600. https://doi.org/10.35931/aq.v16i2.922
Widodo, J. 2001. Good Governance, Insan Cendekia, Surabaya
Wijaya, A. A., Irawan, B., & Apriani, F. (2019). Samarinda. Administrasi Negara, 7(1), 6592–8604.
Yuniningsih, T. (2016). Permasalahan Etika Administrasi Publik. In Buku Ajar Mata Kuliah Etika Administrasi Publik. http://eprints.undip.ac.id/58337/1/buku_ajar_etika_2017.pdf#page=59
Zega, Y. (2018). Analisis Penerapan Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli. Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah), 1(2), 99–104. https://doi.org/10.36778/jesya.v1i2.24
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2022 Yafie Amaratus Sania; Supri Hartono; Dida Rahmadanik
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Ketentuan hukum formal untuk mengakses artikel digital jurnal elektronik ini tunduk pada ketentuan lisensi Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC BY-SA), yang berarti PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, e- ISSN: 2797-0469 berhak untuk menyimpan, mengubah format, mengelola di pangkalan data, memelihara dan menerbitkan artikel tanpa meminta izin dari Pencipta selama tetap mempertahankan nama Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta.
