PERAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DALAM PENGEMBANGAN WISATA DI KOTA MADIUN

(Studi Pada Objek Wisata Taman Sumber Umis)

Authors

  • Rifanda Hermawan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
  • Djoko Widodo Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
  • Adi Soesiantoro Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Keywords:

Pengembangan Wisata, Peran Pemerintah, Taman Sumber Umis

Abstract

Penelitian yang peneliti sajikan merupakan peneitian kualitatif dengan pendekan deskriptif yang berlokus di Kota madiun dengan berfokus untuk menjelaskan peran dari Dinas pariwisata Kota Madiun dalam mengembangkan poensi pariwisata Taman Sumber Umis dengan 3 peran yakni peran pengaturan, peran pemberdayaan, dan peran pelayanan. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Madiun dalam pengembangan wisata Taman Sumber Umis adalah (1)Dalam Peran Pengaturan, Dinas Kebudayaan menjalankan peran untuk mempromosikan, menyusun strategi pengembangan dan memberikan dukungan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Taman Sumber Umis. (2)Dalam Peran Pemberdayaan, Dinas Pariwisata Sudah melakukan peltihan dan pendampingan bagi masyarakat sekitar Tman Sumber Umis. (3)Dalam Peran Pelayanan, Dinas Pariwisata melakukan pengembangkan Taman Sumber Umis dengan fasilitas penunjang dan spot foto yang terus dikembangkan dengan trend kekinian dan berkolaborasi dengan Satpol PP dan Kepolisian Resort Madiun Kota demi menjaga stabilitas dan keamanan di area Taman Sumber Umis.

Author Biographies

Rifanda Hermawan, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Mahasiswa di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Djoko Widodo, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dosen di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Adi Soesiantoro, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dosen di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

References

Amalyah, R., Hamid, D., & Hakim, L. (2016). Peran Stakeholder Pariwisata Dalam Pengembangan Pulau Samalona Sebagai Destinasi Wisata Bahari. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), 37(1). http://administrasibisnis.studentjou rnal.ub.ac.id/index.php/jab/article/ view/1439

Amerta, I. M. S. (2019). Pengembangan pariwisata alternatif. Surabaya: Scopindo Media Pustaka. Indriani, VR. (2020). Genjot Sektor Wisata, Kawasan Pantai Tanjung Bayang Bakal di tata [Halaman Web]. Diakses dari https://makassar.sindonews.com/re ad/222048/711/genjot-sektorwisata-kawasan-pantai-tanjungbayang-bakal-ditata-1604639493

Anggraeni, D. F., & Fadlurrahman. (2018). Peran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Dalam Pengembangan Objek Wisata. JMAN: Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara, 2(1).

Attar, dkk. (2013). Analisis Potensi Dan Arahan Strategi Kebijakan Pengembangan Desa Ekowisata Di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Malang: Universitas Brawijaya. Bambang Sunaryo. 2013. Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media

Firdausi. (2017). Peran pemerintah Kota Batu Dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Parwisata. Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Develolopment) Kota Batu. Malang: Jurnal: Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Luturlean, B.S., dkk (2019). Strategi Bisnis Pariwisata (p. 4). Bandung: humaniora.

Manahati Zebua. (2016). Pengembangan Pariwisata Daerah. Yogyakarta: CV. Budi Utama.

Meleong, L, Lexy. (2014, 2013). Metode penelitian kualitatif. Bandung, Remaja Rosdakarya.

Sjrafrizal, (2015). Perencanaan Pembangunan Dalam Era Otomoni. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Wulandary, Roro Merry Chornelia & Rohman, Abd. (2018). Peranan Pemerintah Kota Batu Dan Pemerintah Desa Punten Dalam Pemberdayaan Wisata Petik Apel. Jurnal Reformasi (Online), diakses 22 Mei 2019 dari https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/index.

Downloads

Published

2022-07-02

How to Cite

Hermawan, R., Widodo, D., & Soesiantoro, A. (2022). PERAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DALAM PENGEMBANGAN WISATA DI KOTA MADIUN: (Studi Pada Objek Wisata Taman Sumber Umis). PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469), 2(04), 90–97. Retrieved from https://aksiologi.org/index.php/praja/article/view/1091

Issue

Section

MANAJEMEN PUBLIK