ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIDOARJO
Keywords:
pelayanan, perizinan, kualitas, survei kepuasan masyarakatAbstract
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis kualitas pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo. Teknik yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini berfokus pada survei kepuasan masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 yang meliputi 9 indikator yaitu, persyaratan, sistem, mekanisme, dan prosedur, waktu pelayanan, biaya tau tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran, dan masukan, sarana dan prasarana. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah baik. Hanya saja perlu ditingkatkan lagi pada beberapa indikator yaitu waktu pelayanan dan penanganan pengaduan, saran, dan masukan. Diharapkan kedepannya dapat diperbaiki, karena kepuasan masyarakat dapat menentukan kualitas pelayanan publik yang prima.
References
APARATUR NEGARA, M. P., & INDONESIA, R. B. R. (2014). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Standar Pelayanan. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 20177 Tentang survei kepuasan msyarakat, 14.
Aprianti. (2016). Pengertian Organisasi. Organisasi, 84, 487–492. http://repository.unpas.ac.id/9795/5/BAB II.pdf
Ombudsman Republik Indonesia. (2019). Laporan Tahunan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2019. Ombudsman Republik Indonesia, 127.
PP Nomor 96 Tahun 2012 Ttg Pelaksanaan UU No 25 thn 2009 tentang Pelayanan Publik. (2021). PP Nomor 96 Tahun 2012 Ttg Pelaksanaan UU No 25 thn 2009 tentang Pelayanan Publik. 2012(215).
Daryanto, & Setyobudi. (2014). Teori Pelayanan Prima. Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952., 117–118.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2023 Revi Dwi Septikasari; Joko Widodo; Radjikan
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Ketentuan hukum formal untuk mengakses artikel digital jurnal elektronik ini tunduk pada ketentuan lisensi Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC BY-SA), yang berarti PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, e- ISSN: 2797-0469 berhak untuk menyimpan, mengubah format, mengelola di pangkalan data, memelihara dan menerbitkan artikel tanpa meminta izin dari Pencipta selama tetap mempertahankan nama Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta.