COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)

KEARIFAN LOKAL HUKUM ADAT MELAYU RIAU DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN HUTAN ULAYAT

2026-10-27T16:51:07+07:00

Penelitian ini menganalisis kearifan lokal hukum adat Melayu Riau dalam pengelolaan lingkungan dan hutan ulayat, khususnya mengenai nilai dan aturan adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, peran hukum adat dalam pelestarian lingkungan, serta tantangan dan upaya pelestariannya. Penelitian menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data berupa data sekunder yang bersumber dari jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen relevan, kemudian dianalisis dengan menguraikan dan menghubungkan informasi dari berbagai sumber. Hasil kajian menunjukkan bahwa kearifan lokal hukum adat Melayu Riau berperan penting sebagai pedoman masyarakat dalam mengatur pemanfaatan sumber daya alam, membatasi kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan, menerapkan larangan dan sanksi adat, serta membangun tanggung jawab bersama dalam menjaga kelestarian hutan ulayat. Praktik pengelolaan Hutan Adat Imbo Putui di Kenegerian Petapahan, Kabupaten Kampar, menunjukkan bahwa aturan adat dapat mendukung pemanfaatan hutan secara bertanggung jawab sekaligus mempertahankan manfaatnya bagi masyarakat. Namun, penerapan dan pelestarian hukum adat masih menghadapi tantangan, antara lain belum optimalnya pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat, konflik wilayah ulayat, tekanan ekonomi terhadap sumber daya alam, serta perubahan sosial yang memengaruhi pewarisan nilai adat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengakuan hukum, pendokumentasian aturan adat, pelibatan generasi muda, serta kerja sama antara masyarakat adat dan pemerintah agar pengelolaan lingkungan dan hutan ulayat tetap berkelanjutan.

HUKUM SEBAGAI SARANA REKAYASA SOSIAL PERSPEKTIF SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE DAN HUKUM PROGRESIF

2026-10-27T16:50:36+07:00

Penelitian ini menganalisis perbedaan konseptual antara sociological jurisprudence Roscoe Pound dan hukum progresif Satjipto Rahardjo dalam memahami hukum sebagai sarana rekayasa sosial, serta merumuskan sintesis yang relevan bagi pembangunan hukum Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual, historis, dan perundang-undangan. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penelusuran asumsi teoretis, perbandingan konseptual, dan evaluasi terhadap implikasinya dalam konteks Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pound menekankan penataan dan penyeimbangan kepentingan melalui hukum yang efektivitasnya dinilai berdasarkan penerapannya dalam masyarakat (law in action), sedangkan Rahardjo menekankan orientasi hukum pada manusia, keadilan substantif, dan keterbukaan penafsiran terhadap konteks sosial. Perbedaan keduanya terletak terutama pada penekanan terhadap perencanaan perubahan melalui institusi hukum dan koreksi terhadap penerapan hukum dalam perkara konkret. Di Indonesia, adaptasi pemikiran Pound melalui teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja memberikan landasan bagi penggunaan perundang-undangan sebagai instrumen pembaruan masyarakat, tetapi berisiko menjadi instrumentalisme kekuasaan apabila tidak disertai kriteria perubahan yang jelas, partisipasi publik yang bermakna, dan evaluasi independen. Sebaliknya, hukum progresif menawarkan koreksi terhadap formalisme, tetapi memerlukan akuntabilitas argumentatif untuk mencegah kesewenang-wenangan dan ketidakpastian hukum. Penelitian ini mengusulkan rekayasa sosial yang dialogis melalui pembagian fungsi legislasi untuk perubahan struktural dan peradilan untuk koreksi kontekstual, dengan tetap menjamin kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, partisipasi publik, dan pertanggungjawaban institusional. Sintesis ini menempatkan hukum sebagai instrumen perubahan sosial yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus terkendali oleh prinsip keadilan dan akuntabilitas.

AKTUALISASI KONSEP LIVING LAW DALAM PASAL 2 KUHP NASIONAL SEBAGAI MANIFESTASI SOSIOLOGI HUKUM: ANTARA OTORITAS NEGARA DAN OTONOMI MASYARAKAT

2026-10-27T16:50:57+07:00

Penelitian ini menganalisis dan merekonstruksi aktualisasi konsep living law dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional sebagai manifestasi sosiologi hukum, dengan menempatkan ketegangan antara otoritas negara dan otonomi masyarakat sebagai fokus. Latar belakangnya adalah pergeseran paradigma hukum pidana Indonesia dari positivisme formal menuju pengakuan pluralisme hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 2 KUHP Nasional merupakan pengejawantahan teori living law Eugen Ehrlich, hukum progresif Satjipto Rahardjo, sociological jurisprudence Roscoe Pound, dan rekayasa sosial Mochtar Kusumaatmadja, yang memposisikan hukum sebagai produk interaksi sosial, bukan sekadar perintah negara. Namun, konstruksi normatif Pasal 2 memperlihatkan tiga lapis norma yang tidak setara, yaitu rekognisi dalam ayat (1), limitasi melalui empat syarat kumulatif dalam ayat (2), dan delegasi tata cara serta kriteria penetapan kepada Peraturan Pemerintah dalam ayat (3), sehingga aktualisasi living law bersifat terbatas dan terkondisikan. Batasan tersebut memunculkan risiko kooptasi negara (state co-optation) yang berpotensi mereduksi otonomi masyarakat menjadi sekadar norma yang "diizinkan hidup". Dengan demikian, secara struktural Pasal 2 menganut weak legal pluralism yang mereduksi otonomi living law. Rekonstruksi yang diusulkan menekankan penguatan kriteria material melalui indikator operasional turunan teori Ehrlich dan mekanisme prosedural yang partisipatif serta periodik, agar otoritas negara dan otonomi masyarakat berada dalam relasi dialogis yang seimbang, tanpa mengorbankan kepastian hukum dan perlindungan HAM. Dengan rekonstruksi tersebut, Pasal 2 KUHP Nasional dapat berfungsi sebagai jembatan antara law in books dan law in action dalam realitas masyarakat Indonesia yang plural.

ANALISIS NORMATIF SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP NORMA HAK KESEHATAN DALAM UNDANG-UNDANG KESEHATAN

2026-10-27T16:50:46+07:00

Penelitian ini menganalisis norma hak kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dari perspektif sosiologi hukum secara normatif. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teori hukum responsif Philippe Nonet dan Philip Selznick serta teori hukum progresif Satjipto Rahardjo digunakan sebagai kerangka analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma hak kesehatan dalam Pasal 4 UU No. 17 Tahun 2023 telah memenuhi kelengkapan formal dan sejalan dengan amanat Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945. Namun, norma tersebut masih lebih dekat pada karakter hukum otonom daripada hukum responsif karena lemahnya mekanisme akuntabilitas, indikator pemerataan, dan keberpihakan eksplisit terhadap kelompok rentan. Analisis normatif sosiologi hukum mengarahkan penguatan melalui penambahan indikator pemerataan yang terukur, prinsip affirmative action, penguatan partisipasi masyarakat, serta mekanisme audit sosial. Penguatan tersebut diperlukan agar norma hak kesehatan tidak hanya lengkap secara tekstual, tetapi juga mampu diarahkan menuju keadilan substantif bagi masyarakat rentan.