PERLINDUNGAN HUKUM TERTANGGUNG ATAS KLAIM PENYAKIT YANG DIKATEGORIKAN PANDEMI MENURUT UNDANG-UNDANG NO 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN - Wahyudi, Desanto Tri; Widodo, Ernu; Astutik, Sri (COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916), 2025)
Perusahaan asuransi jiwa di Indonesia terkait tiadanya aturan yang mewajibkan asuransi jiwa untuk meminta informasi kesehatan kepada calon tertanggung , adanya pandemi Covid-19 menjadikan perusahaan asuransi lebih selektif terhadap data kesehatan calon tertanggung asuransi jiwa. Masalah pokok penelitian ini adalah proses terjadinya klaim asuransi dan perlindungan hukum terhadap tertanggung atas klaim penyakit yang dikategorikan pandemi menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Akibat terjadinya klaim asuransi penyakit yang dikategorikan pandemi menunjukkan kompleksitas dan tantangan bagi industri asuransi. Regulasi dan pengawasan OJK menjadi krusial dalam menjaga keseimbangan perlindungan konsumen dan keberlangsungan industri asuransi. Perlindungan hukum kasus Covid-19 telah memenuhi unsur Force Majeure keadaan memaksa dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata. Oleh karena itu, apabila tertanggung tidak melaksanakan prestasinya tepat waktu karena Covid-19, maka pihak tersebut dapat membela diri dengan alasan keadaan memaksa. Tertanggung melalui perjanjian asuransi mendapat perlindungan hukum seperti UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan POJK No. 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Sektor Jasa Keuangan.