ANALISIS HUKUM TERHADAP OPSEN PAJAK DAERAH YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN PAJAK BERGANDA SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH - Andrianto, Yuslim Rachmat; Subekti, Subekti; Borman, M. Syahrul (COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916), 2025)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah memperkenalkan opsen pajak daerah sebagai salah satu instrumen fiskal dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Opsen pajak memungkinkan pemerintah daerah untuk menetapkan tambahan pajak atas pajak yang telah diberlakukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain. Namun, mekanisme ini berpotensi menimbulkan pajak berganda yang dapat membebani wajib pajak dan berdampak pada daya saing ekonomi daerah. Penelitian ini menganalisis aspek hukum opsen pajak daerah dalam kerangka sistem perpajakan nasional serta implikasinya terhadap asas keadilan, kepastian hukum, dan efektivitas pemungutan pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun opsen pajak daerah bertujuan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah, regulasi yang belum sepenuhnya jelas mengenai batasan dan koordinasi pemungutannya dapat memicu pajak berganda. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan mekanisme pengawasan yang lebih ketat guna memastikan bahwa penerapan opsen pajak tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perpajakan yang adil dan efisien.