URGENSI PENERAPAN PIDANA MATI PADA KORUPTOR - Rizani, Muhammad Rifky; Al Fahmi, Muhammad Qodri; Libello, Mey Rio; Putra, Daffa Rizki (COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916), 2025)
Hukuman mati adalah suatu hukuman berat yang diberikan kepada seseorang yang telah dikatakan sah melakukan tindakan pidana yang cukup berat, seperti pembunuhan, korupsi, pengkhianatan dan lain sebagainya. Praktik hukuman mati sudah banyak dilakukan di beberapa negara baik di belahan bumi eropa, asia, afrika, dan amerika. Praktik hukuman mati sudah berjalan sejak zaman dahulu dari abad pertengahan hingga zaman modern. Meskipun telah banyaknya perubahan dalam sistem hukum di tiap negara dan dengan berkembangnya pola pikir dalam teori hukum membuat hukuman mati semakin ditinggalkan. Saat ini hanya beberapa negara saja yang menerapkan hukuman mati, salah satunya Tiongkok. Indonesia juga menjadi salah-satu negara yang sampai saat ini masih menjatuhkan hukuman mati. Hukuman mati diberlakukan di Indonesia mulai dari para pelaku tindak pidana terorisme dan narkoba serta tindakan lainnya seperti pembunuhan berencana. Bahkan tindakan korupsi juga mendapatkan ancaman bahwa pelaku dapat dijatuhi hukuman mati. Namun yang uniknya di negara Indonesia ini sudah sering terjadi tindak pidana korupsi dengan jumlah yang fantastis bahkan ada yang dilakukan saat negara pada keadaan bencana (covid 19). Sehingga tindakan pelaku tersebut sudah masuk dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Tidak seperti di negara lain yang menerapkan hukuman mati kepada koruptor, Indonesia seakan-akan ragu dalam menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku dan membuat masyarakat bertanya-tanya. Apakah hukuman mati di Indonesia masih sesuai atau tidak, maka kita perlu mengkajinya melalui Undang-Undang,membandingkan dengan negara lain yang menerapkan hukuman mati serta bagaimana cara penerapannya dalam Indonesia dan bagaimana hukum yang seharusnya dipilih oleh Indonesia dalam menjatuhkan hukuman mati bagi para pelaku tindak pidana korupsi.